Page 1082 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1082
Penilaian itu disampaikan langsung Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia atau Institute
Kebijakan Alternatif Perburuhan Indonesia, Andy William Sinaga kepada redaksi, Rabu (28/10).
LABOR INSTITUTE: SE MENAKER TEPAT, PHK MASSAL BISA TERJADI JIKA UPAH
BURUH NAIK TINGGI
Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia atau Institute Kebijakan Alternatif Perburuhan
Indonesia, Andy William Sinaga/Net
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker
Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa Pandemi
Covid-19 sudah tepat.
Penilaian itu disampaikan langsung Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia atau Institute
Kebijakan Alternatif Perburuhan Indonesia, Andy William Sinaga kepada redaksi, Rabu (28/10).
Andi William Sinaga mengatakan bahwa keputusan untuk tidak menaikan Upah Minimum Provinsi
(UMP) di tahun 2021 harus dihindarkan dari gejolak sosial. Sebab tahun 2020 hingga 2021
diprediksi masih dalam kondisi Pandemi Covid 19.
"Gejolak sosial dimaksud Labor Institute Indonesia adalah adanya aksi unjuk rasa masif, mogok
kerja, dan PHK masif dikarenakan situasi dan kondisi perekonomian secara global sedang
terancam," terangnya.
Menurut catatan Labor Institute Indonesia, pertumbuhan ekonomi kuartal I sebesar 2,79 persen,
kuartal II sebesar minus (-) 5,32 persen, dan kuartal III minus (-) 2 persen. Katanya, secara
global pertumbuhan ekonomi Indonesia minus dan diprediksi untuk tahun 2020 dan 2021 sulit
merangkak naik.
"Jumlah pengangguran menurut catatan Labor Institute per September 2020 diprediksi 3, 5 juta
buruh kehilangan pekerjaan, dan setiap bulan angka PHK tersebut akan naik," urainya.
Labor Institute Indonesia menilai PHK massal akan sulit dihindari jika upah minimum dipaksa
naik tinggi. Selain itu, para investor juga diprediksi hengkang ke luar negeri jika upah minimum
naik.
"Jadi kami berpendapat bahwa langkah Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan SE Menaker
Nomor M/11/HK.04/X/2020 di masa Pandemi Covid-19 sudah tepat, karena saat ini Indonesia
dalam situasi pemulihan ekonomi," tegasnya.
Di saat pandemi, buruh bisa dibayar upah sesuai dengan upah minimum 2020 sudah terbilang
cukup baik. Jika upah dipaksakan naik, maka PHK tidak akan bisa dihindari.
Hal ini akan menimbulkan gejolak sosial karena jumlah pengangguran akan merangkak naik, dan
kalau tidak mendapatkan pekerjaan baru dapat menjurus kerawanan sosial ditengah - tengah
masyarakat "Pengusaha diprediksi akan melakukan kebijakan penutupan usaha yang ujung-
ujungnya PHK, apabila upah minimum naik cukup signifikan," kata Andi William Sinaga.
"Kami mengimbau kalangan serikat buruh/serikat pekerja di Indonesia agar menahan diri dengan
mengedepankan sosial dialog melalui media lembaga bipartit dan tripartit untuk merundingkan
Surat Edaran Menaker tersebut," tutupnya.
EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTO Tag: ANDY WILLIAM SINAGA IDA FAUZIYAH LABOR INSTITUTE
INDONESIA MENAKER .
1081
