Page 1128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1128
BURUH: JANGAN JADIKAN COVID-19 ALASAN TIDAK NAIKKAN UMK 2021
Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung, Jakarta Timur, mengemukakan pandemi COVID-19
tidak boleh dijadikan alasan bagi pengusaha menolak kenaikan upah minimum kota (UMK) pada
2021.
"Pengusaha banyak yang tidak jujur, padahal secara manajemen keuangan seharusnya setiap
pengusaha memiliki dana darurat yang bisa digunakan untuk membayar kebutuhan di saat
kondisi darurat saat pandemi COVID-19," kata Koordinator FBK Pulogadung, Hilman Firmansyah
di Jakarta.
Pernyataan itu dikemukakan Hilman menindaklanjuti Surat Edaran bernomor
M/11/HK.04/X/2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah pada 26
Oktober 2020.
Menurut Hilman, surat edaran Menaker berisi tiga permintaan kepada seluruh gubernur di
Indonesia. Yakni melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan
nilai upah minimum tahun 2020.
Selanjutnya, pelaksanaan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Selain itu, menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal
31 Oktober 2020.
Hilman mengatakan, surat edaran tersebut sama saja menyatakan bahwa tidak ada kenaikan
upah minimum tahun 2021.
Peserta aksi unjuk rasa mengibarkan Bendera Merah Putih di atas Patung Kuda Arjuna Wiwaha
saat aksi unjuk rasa tolak UU Omnibus Law, di kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa
(20/10/2020). Aksi gabungan buruh, petani, mahasiswa, dan pelajar yang dilakukan bersamaan
dengan setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu
menyuarakan penolakan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja sekaligus meminta Presiden
mengeluarkan Perppu pencabutan UU.FOTO/Galih Pradipta/hp.
Forum Buruh Kawasan (FBK) meminta gubernur untuk tidak menggunakan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan dalam proses penetapan Upah Minimum tahun 2021 dan menaati Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dengan dikeluarkannya surat edaran ini, FBK memastikan kaum buruh akan bergelombang
melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan yang menyengsarakan buruh.
Hilman meminta jangan menjadi kepanjangan tangan para pengusaha yang menggunakan
alasan pendemi COVID-19 untuk lari dari tanggung jawab membayar upah minimum yang sudah
diatur dalam undang-undang.
"Seharusnya memberikan insentif tambahan penghasilan bagi pekerja selama wabah COVID-19,
bukan malah tidak ada kenaikan upah minimum pada tahun 2021," katanya.
Saat krisis moneter terjadi pada tahun 1997-1998, upah minimum tetap naik. "Hal ini memang
mesti dilakukan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat," ujar Hilman yang juga mantan
aktivis mahasiswa 1998 itu.
Forum Buruh Kawasan dan seluruh serikat buruh di Indonesia, kata Hilman, akan melakukan
aksi secara masif untuk menolak kebijakan yang melanggar undang-undang.
1127
