Page 1329 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

UPAH MINIMUM 2021 JADI JALAN TENGAH PENGUSAHA DAN BURUH

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan penetapan Upah Mimimum Tahun 2021
untuk mengakomodasi kepentingan antara buruh dan pengusaha. Di satu sisi pengusaha tetap
bisa menjalankan kegiatan sedangkan dari sisi buruh hak untuk mendapatkan upah yang layak
tetap terlindungi.

"Ini jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah.
Perlindungan pengupahan kita jaga, keberlangsungan usaha harus kita perhatikan. Atas dasar
itulah SE ini kami keluarkan," ucap Ida Fauziyah dalam Konferensi Pers di Gedung Graha Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),Jakarta, Selasa (27/10).

Keputusan ditetapkan melalui Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19). Penerbitan SE tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan secara mendalam oleh Dewan
Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dampak Covid-19 terhadap pengupahan. Pandemi
Covid-19 telah berdampak kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi
hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.

"Di samping itu tentu saja harus diingat bahwa pemerintah tetap memperhatikan kemampuan
daya beli para pekerja melalui subsidi gaji. Sesungguhnya bantalan sosial sudah disediakan oleh
pemerintah. Jadi pemerintah tidak begitu saja menetapkan itu karena ada beberapa langkah
yang sudah dilakukan," ucap Ida Fauziyah.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan
tantangan yang dihadapi tahun ini adalah mencegahnya bertambahnya jumlah Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK). Pemerintah juga mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Sektor usaha diberikan relaksasi melalui perbankan.

"Kalau mereka masih bisa bertahan tentu untuk tidak melakukan PHK upah penggajiannya
disamakan dengan tahun 2020," ucap Airlangga dalam kesempatan yang sama.

Ia mengatakan perbankan relatif punya sabuk pengaman di sektor keuangan. Sabuk
pengamannya antara lain terlihat pada kecukupan modalnya yang masih bagus. Capital
Adequacy Ratio (Rasio Kecukupan Modalnya) masih 23%. Cadangan devisa juga meningkat
hingga US$ 130 miliar. Hal ini, lanjut dia, menunjukkan Indonesia memiliki sabuk pengaman
yang kuat di sektor keuangan. Sehingga mampu mendorong usaha untuk restrukturisasi bahkan
pemerintah menaruh modal di perbankan.

"Supaya perbankan bisa melakukan restruturisasi UMKM dan sektor produktif dengan syarat
(perusahaan peminjam uang) tidak melakukan PHK," ucapnya. Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) menyesalkan sikap Menteri Ketenagakerjaan yang mengeluarkan surat edaran
Nomor M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020. Dengan keluarnya surat edaran ini aksi
perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah
minimum 2021 dan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.
Presiden KSPI Said Iqbal dalam pernyataan resmi yang diterima pada Selasa (27/10)
mengatakan, pengusaha memang sedang susah namun buruh juga jauh lebih susah. Seharusnya
pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan upah minimum 2021. Tetapi bagi
perusahaan yang tidak mampu maka dapat melakukan penangguhan dengan tidak menaikkan
upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan
melaporkannya ke Kemenaker.

"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada
kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," ucapnya. Editor : Gora Kunjana
(gora_kunjana@investor.co.id).
1328