Page 1361 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Himawan menegaskan, Khofifah sebagai
Gubernur nanti yang tetap akan memutuskan berapa besaran UMP (upah minimum provinsi)
pada 2021.

BURUH TUNTUT KENAIKAN UMP 2021

Keputusan pemerintah yang membatalkan kenaikan upah minimum untuk 2021, mengundang
reaksi para buruh. Buruh menuntut pemerintah membatalkan keputusan yang termuat dalam
Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020.

Buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi pada 2021 sebesar Rp 600 ribu dengan
perhitungan tertentu. Yakni, dengan angka rata-rata upah minimum kota (UMK) di 38 kabupaten
dan kota.
"Terkait upah minimum dari surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan itu
tidak perlu naik. Jelas itu kami tolak," kata Sekjen FSPMI Jawa Timur Jazuli kepada wartawan,
Selasa (27/10).

Setelah ketemu angka rata-rata dari penjumlahan UMK di 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur,
barulah dapat ditetapkan besaran UMP-nya. Selain UMP, Jazuli juga menuntut pemerintah tetap
menaikkan angka UMK dan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota) pada 2021.

Menurutnya, pandemi Covid-19 jangan dijadikan alasan agar pengusaha tidak menaikkan UM
untuk buruhnya, terutama pekerja baru. Karena, justru saat pandemi, banyak buruh yang
diwajibkan menjalani tes kesehatan yang notabene biayanya ditanggung buruh sendiri.

"Karena Presiden sudah menyampaikan soal subsidi upah bagi buruh yang gajinya dibawah lima
juta rupiah. Juga kewajiban mematuhi protokol kesehatan, termasuk rapid test, yang tidak
masuk dalam item upah," kata Jazuli.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur Himawan Estu
Bagijo mengatakan, tetap menampung semua tuntutan terkait UM. Usulan UM dari buruh dan
pengusaha akan dirapatkan dengan tim pengupahan.

Hasilnya, akan diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Himawan
menegaskan, Khofifah sebagai Gubernur nanti yang tetap akan memutuskan berapa besaran
UMP (upah minimum provinsi) pada 2021.

"Dalam rapat itu (rapat penetapan UMP) nanti kita lihat apa yang terjadi. Kalau memang ada
usulan naik dari buruh, di notulensi kami tuliskan. Termasuk kalau ada usulan dari pengusaha,
akan kami tuliskan," kata Himawan.

Menurutnya, Khofifah tentu akan menetapkan besaran UMP berdasarkan pertimbangan sejumlah
aspek. Salah satunya, yakni Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum pada 2021.

Himawan menjelaskan, surat edaran dari pemerintah pusat itu sudah berkekuatan hukum.
Artinya, pemerintah provinsi sebagai bawahan, wajib mematuhinya.

Meski begitu, dirinya menyadari bahwa akan ada pihak-pihak yang dirugikan dan diuntungkan.
Yang dirugikan, kemungkinan besar akan menggugat keputusan penetapan UMP untuk 2021 ke
Pengadilan Tata Usaha.

1360