Page 1654 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1654
Menurut Ida, keputusan diambil dengan mempertimbangkan perlindungan upah pekerja serta
kondisi dunia usaha. Selama pembahasan upah minimum tidak mudah mencari keputusan yang
tepat. Namun pada akhirnya, pemerintah sepakat memutuskan upah minimum tahun depan
tidak naik.
"Menurut pandangan kami adalah jalan tengah yang harus diambil pemerintah dalam kondisi
sulit dan tidak mudah. Perlindungan pengupahan kita jaga, keberlangsungan usaha harus juga
kita perhatikan. Atas dasar itulah, SE ini kami keluarkan," katanya melalui akun Youtube BNPB
Indonesia, Selasa (27/10/2020).
Di samping itu, lanjut Ida, pemerintah akan tetap memperhatikan kemampuan daya beli para
pekerja melalui subsidi upah. "Sesungguhnya bantalan sosialnya sudah disiapkan oleh
pemerintah," ucap dia.
Lebih lanjut kata dia, dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan upah minimum tahun
2021 adalah tetap berpedoman pada Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun
2003, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, PP Nomor 23 Tahun
2020, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018.
"Atas berbagai pandangan dan dialog melalui forum Depenas tersebut maka kami mengeluarkan
surat edaran yang isinya adalah melakukan penyesuaian terhadap penetapan nilai upah
minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020," ujarnya.
Sebagai informasi, Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan
kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 ini mengatur tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19).
Dengan terbitnya surat edaran tersebut maka pemerintah telah memutuskan upah minimum
2021 tidak akan mengalami kenaikan atau setara dengan upah minimum tahun ini.
Sementara, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan sikap Menteri
Ketenagakerjaan yang mengeluarkan surat edaran tentang penetapan upah minimum 2021.
Dengan keluarnya surat edaran ini, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, buruh akan melakukan
aksi perlawanan terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan
Omnibus Law UU Cipta Kerja.
1653
