Page 383 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi ini akan
diikuti oleh puluhan ribu buruh dari 32 konfederasi dan federasi seperti KSPI, KSPSI AGN, dan
Gekanas.

"Tuntutan yang akan disuarakan adalah, batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut
agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik," kata Said Iqbal,
Minggu (1/11/2020).

Said Iqbal juga menyebut pihaknya akan menyerahkan gugatan judicial review omnibus law UU
Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi oleh KSPSI AGN dan KSPI.

"Tetapi bilamana nomor UU Cipta Kerja belum ada pada saat penyerahan berkas gugatan
tersebut, maka yang akan dilakukan KSPI dan KSPSI AGN hanya bersifat konsultasi ke MK,"
katanya.

Buruh dari berbagai daerah seperti Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang,
Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi,
Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik dikabarkan
akan datang ke Jakarta dalam aksi ini.

Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan,
Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali,
Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.

"Aksi KSPI dan 32 federasi lainnya ini adalah non violance (anti kekerasan), terukur, terarah, dan
konstitusional. Aksi ini dilakukan secara damai, tertib, dan menghindari anarkis," tegas Said
Iqbal.

Lalu, mereka akan berdemonstrasi lagi pada 9 November dengan tujuan mengadu ke DPR RI,
dan 10 November menggeruduk Kantor Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Setelah Omnibus
Law UU Cipta Kerja disahkan, buruh kembali dibuat marah dengan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 yang tidak menaikkan
Upah Minimum 2021

382