Page 709 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Surat edaran itu meminta kepada para Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan upah
minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020, melaksanakan penetapan
upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan
menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober
2020.

Dengan keluarnya surat edaran ini, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi perlawanan buruh
akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan
penolakan omnibus law UU Cipta Kerja. ''Menaker tidak memiliki sensitifitas nasib buruh, hanya
memandang kepentingan pengusaha semata," kata Said Iqbal di Jakarta.

Menurut Iqbal saat ini pengusaha memang sedang susah, namun buruh malah jauh lebih susah.
Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap menaikan upah minimum pada 2021.
Tetapi bagi perusahaan yang tidak mampu maka dapat melakukan penangguhan dengan tidak
menaikan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan
melaporkannya ke Kemenaker.

"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada
kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," kata pria yang menjabat sebagai
Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini.

Said Iqbal justru mempertanyakan, apakah presiden sudah mengetahui keputusan Menaker atau
hanya hanya keputusan sepihak Menaker. Oleh karena itu, KSPI dan seluruh serikat buruh di
Indonesia akan melakukan aksi nasional besar-besaran di 24 propinsi pada 2 November dan 9
sampai 10 November.

Sah!! UMP Tahun 2021 Tidak Naik Aksi itu diikuti puluhan dan ratusan ribu buruh di Mahkamah
Konstitusi, Istana, DPR RI, dan di kantor Gubernur di seluruh Indonesia dengan membawa isu
batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah minimum 2021 untuk
menjaga daya beli masyarakat.

KSPI menyebut 4 alasan mengapa upah minimum 2021 harus naik. Pertama, jika upah minimum
tidak naik membuat situasi semakin panas. Apalagi saat ini para buruh masih memperjuangkan
penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Di mana seiring dengan penolakan omnibus law, buruh akan
menyuarakan agar upah minimum 2021 tetap naik, sehingga aksi-aksi akan semakin besar.

Kedua, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat.
Bandingkan dengan pada tahun 1998, 1999, dan 2000. "Sebagai contoh, di DKI Jakarta,
kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik sekitar 16 persen, padahal
pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen. Begitu juga dengan upah minimum
tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen, padahal pertumbuhan
ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen," kata Said Iqbal.

Ketiga, bila upah minimum tidak naik maka daya beli masyarakat akan semakin turun. Daya beli
turun akan berakibat jatuhnya tingkat konsumsi. Ujung-ujungnya berdampak negatif buat
perekonomian. Keempat, tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi Covid-19. Oleh
karena itu, dia meminta kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional.

708