Page 994 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 994
MENAKER KLAIM 18 PROVINSI IKUTI EDARAN SOAL UPAH TAK NAIK
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan sudah ada 18 provinsi yang sepakat akan
mengikuti Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
"Berdasarkan pemantauan pada hari Selasa, 27 Oktober 2020, Pukul 16.35 WIB, beberapa
daerah telah melaksanakan sidang dewan pengupahan provinsi dalam rangka persiapan
penetapan UM tahun 2021," kata Ida dalam keterangannya, Rabu (28/10).
"Telah menghasilkan kesepakatan akan melaksanakan SE Menteri Ketenagakerjaan," sambung
dia.
Provinsi-provinsi yang sejalan dengan SE Kemenaker itu adalah Banten, Bali, Aceh, Lampung,
Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat
Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.
"Jadi, sebenarnya posisinya setelah kita mendiskusikan secara mendalam, mempertimbangkan
berbagai hal, jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan tetap sebagaimana upah minimum
2020. Ini adalah jalan tengah yang kita ambil hasil diskusi di Dewan Pengupahan Nasional. Kita
harap para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam menetapkan upah minimum," kata
Ida.
Diketahui, Ida menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 yang diteken pada 26
Oktober ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. SE itu mengatur tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian
penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,"
kata dia.
Selanjutnya, upah minimum 2021 secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh
pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.
SE Menaker itu sendiri memicu ketidakpuasan kalangan buruh. Mereka yang tengah mendemo
Omnibus Law pun semakin tersulut untuk menyuarakan pendapat di jalanan.
Buruh menyebut pemerintah tak sensitif terhadap kondisi pekerja yang makin memprihatinkan
di tengah pandemi. Padahal, peningkatan upah buruh bisa memicu daya beli yang bisa
mendongkrak perekonomian. Terlebih, tak semua pengusaha terdampak Covid-19.
"Pemerintah tidak memiliki sensitivitas terhadap penderitaan kaum buruh Indonesia, dan hanya
mementingkan kepentingan kalangan pengusaha saja," kata Ketua FSPMI Sumut Willy Agus
Utomo, Rabu (28/10).
(CTR/aud/arh).
993
