Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020

Judul HIMSATAKI Apresiasi Kepala BP2MI yang Berkomitmen Memerdekakan
PMI
Nama Media jpnn.com
Newstrend HIMSATAKI Apresiasi Kepala BP2MI
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/himsataki-apresiasi-kepala-bp2mi-yang-
berkomitmen-memerdekakan-pmi
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-18 11:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Menurut Tegap Harjadmo, para Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan Pahlawan Keluarga
maupun Pahlawan Devisa sudah saatnya untuk Merdeka.

HIMSATAKI APRESIASI KEPALA BP2MI YANG BERKOMITMEN MEMERDEKAKAN PMI

JAKARTA - Ketua Umum Harmonisasi Integrasi Mitra Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia
(HIMSATAKI), Tegap Harjadmo mengapresiasi kepada Kepala BP2MI Benny Rhamdani karena
sukses menggelar Dialog Panel dengan Tema "Memerdekakan PMI Menuju Indonesia Maju".
Dialog tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Kernerdekaan ke-75 RI di Aula BP2MI,
Jakarta, Minggu (16/8). Menurut Tegap Harjadmo, para Pekerja Migran Indonesia (PMI)
merupakan Pahlawan Keluarga maupun Pahlawan Devisa sudah saatnya untuk Merdeka.

Tegap menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dialog panel bersama Deputi V KSP
Jaleswari Pramodhawardhani mewakili Kepala Staf Presiden, Moeldoko, Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu,
Yuda Nugraha serta Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena.

Lebih lanjut, Tegap menjelaskan kehadiran UU 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia akan mendorong Kemerdekaan bagi Pekerja Migran Indonesia. Pasalnya, di
dalam Undang-Undang terdapat tujuh unsur yang bersama-sama harus bersinergi baik oleh
regulator yakni Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta para pelaku usaha yang
tentu harus dikritisi oleh Lembaga swadaya masyarakat dan pemerhati Pekerja Migran Indonesia.

Tegap menyebutkan ketujuh unsur tersebut yaitu Perlindungan Hukum bagi PMI di Negara
Penempatan; Tata Kelola Perekrutan Calon PMI yang dilaksanakan mulai dari Pemerintah Desa;
Perlindungan Ekonomi Calon PMI; PMI dan Purna PMI beserta Keluarganya; Penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi PMI.

Selain itu, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan dan Perlindungan PMI; Tata Kelola
Penempatan dan Perlindungan PMI oleh P3MI; dan Tata Kelola kepulangan PMI setelah selesai
masa kontrak serta yang bermasalah.

Tegap yakin apabila tujuh unsur tersebut dapat disinergikan dengan baik dan akuntabel maka
Pekerja Migran Indonesia akan menjadi PMI Cerdas dan PMI Merdeka..
178