Page 16 - Microsoft Word - MAKALAH GREGORIUS APLIKASI KOMPUTER
P. 16

Masyarakat  Belanda  mulai  mempertimbangkan  baik  buruk  dan  untung  ruginya  Tanam
               Paksa. Timbullah pro dan kontra mengenai pelaksanaan Tanam Paksa. Pihak yang pro Tanam
               Paksa tetap adalah kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah, sedangkan yang kontra
               adalah mereka dipengaruhi oleh ajaran agama dan penganut asas liberalisme.

                           Setelah  kaum  liberal  mendapatkan  kemenangan  politik  di  Parlemen  (Staten  Generaal).
               Parlemen  memiliki  peranan  lebih  besar  dalam  urusan  tanah  jajahan.  Sesuai  dengan  asas
               liberalisme,  maka  kaum  liberal  menuntut  adanya  perubahan  dan  pembaruan.  Kaum  liberal
               menuntut  pelaksanaan  Tanam  Paksa  di  Hindia  Belanda  diakhiri.  Hal  tersebut  didorong  oleh
               terbitnya  dua  buah  buku  pada tahun  1860  yakni  buku  Max Havelaar tulisan  Edward  Douwes
               Dekker  dengan  nama  samarannya  Multatuli,  dan  buku  berjudul  Suiker  Contractor  (Kontrak-
               kontrak Gula) tulisan Frans van de Pute. Secara berangsur-angsur Tanam Paksa mulai dihapus
               dan mulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal.

                           Penetapan pelaksanan sistem politik ekonomi liberal memberikan peluang pihak swasta
               untuk ikut mengembangkan perekonomian di  tanah jajahan. Seiring dengan upaya pembaruan
               dalam  menangani  perekonomian  di  negeri  jajahan,  Belanda  telah  mengeluarkan  berbagai
               ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
            ·         Tahun  1864  dikeluarkan  Undang-undang  Perbendaharaan  Negara  (Comptabiliet  Wet).
               Berdasarkan  Undang-undang  ini  setiap  anggaran  belanja  Hindia  Belanda  harus  diketahui  dan
               disahkan oleh Parlemen.
            ·         Undang-undang  Gula  (Suiker  Wet).  Undang-undang  ini  antara  lain  mengatur  tentang
               monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian secara bertahap akan diserahkan kepada
               pihak swasta.
            ·         Undang-undang  Agraria  (Agrarische  Wet)  pada  tahun  1870.  Undang-Undang  ini  mengatur
               tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Di dalam undang-undang itu ditegaskan,
               antara lain : Pertama, Tanah di negeri jajahan di Hindia Belanda dibagi menjadi dua. Pertama,
               milik  pribumi  berupa  persawahan,  kebun,dll.  Kedua  tanah  hutan  pegunungan,  dll  milik
               pemerintah.  Kedua,  Pemerintah  mengeluarkan  surat  bukti  kepemilikan  tanah.  Ketiga,  Pihak
               swasta  dapat  menyewa  tanah.  Tanah  pemerintah  disewa  sampai  75  tahun,  tanah  penduduk
               sampai 5 tahun

                           Sejak  UU  Agraria,  pihak  swasta  banyak  emasuki  tanah  jajahan  di  Hindia  Belanda.
               Munculnya  imperalisme  modern,  kapitalisme  di  Hindia  Belanda.  Tanah  jajahan  berfungsi
               sebagai: tempat mendapat bahan mentah dan penanaman modal asing, tempat pemasaran hasil
               industri dari Eropa, dan penyedia tenaga kerja yang murah.
               Sisi  positif  kebijakan  ini  antara  lain  pada  tahun  1873  dibangun  serangkaian  jalan  kereta  api,
               tahun  1872  dibangun  pelabuhan  tanjung  priok,  Belawan,  Teluk  Bayur,  dan  1883  maskapai
               tembakau  Deli  memprakarsai  pembangunan  jalan  kereta  api.  Sedangkaan  dampak  negatifnya
               adalah  pelaksanaan  usaha  swasta  membawa  penderitaan  bagi  rakyat  bumiputera,  pertanian
               merosot, rakyat kerja paksa dan membayar pajak
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20