Page 69 - Desain 5-converted

4. Untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan,
teguran dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah
hukumnya.

Sedangkan wewenang pengadilan tingkat kedua adalah:

1. mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daeran hukumnya yang
dimintakan banding.
2. Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat
untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim.

c. Kasasi oleh Mahkamah Agung
Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan
tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan
yang bersangkutan.

Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau
menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai
dengan undang-undang. Hal tersebut dapat terjadi karena:

1. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang
mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan.
2. Melampaui batas wewenang
3. Salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

3. Peran Lembaga Peradilan

Bagian ini akan memberikan gambaran kepada kalian mengenai peranan lembaga peradilan
dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan mengetahui hal tersebut, kita sebagai subjek hukum
dapat mengawasi dan mengontrol kinerja dari lembaga-lembaga peradilan. Berdasarkan ketentuan
pasal 24 ayat (2) UUD NRI tahun 1945, kemudian ditegaskan kembali oleh UU Nomor 4 tahun
2004 pasal 2 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada
dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan