Page 18 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum
P. 18

Pedoman Pelaksanaan Tugas
          Bagian Umum Kanwil DJPb

              Sejatinya, pada setiap jabatan pada Kanwil DJPb telah memiliki tugas dan
          fungsi  serta  uraian  jabatan  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  dan  keputusan
          Menteri Keuangan. Selain itu, pada setiap jenis pekerjaan telah ditetapkan
          petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan serta SOP yang dijalankan untuk
          menghasilkan suatu output pekerjaan. Namun, selama ini ketentuan-ketentuan

          tersebut belum terkompilasi dan terangkum secara spesifik pada satu bidang
          tugas sebagai sebuah pedoman yang harus dipahami oleh pegawai. Pegawai
          yang ingin memahami lebih dalam ruang lingkup pekerjaannya harus berusaha
          mandiri untuk mencari peraturan-peraturan yang melandasi tugas yang
          diembannya.

              Oleh karena itu, sebagai upaya untuk membantu para pegawai agar lebih
          cepat  beradaptasi  dan  memahami  lingkup  pekerjaannya,  khususnya  pada
          pelaksanaan pekerjaan pada Bagian Umum, maka disusunlah Buku Pedoman
          Pelaksanaan Tugas Pada Bagian Umum Kanwil DJPb. Diharapkan buku ini
          dapat menjadi bekal dan panduan kerja bagi para pejabat atau pegawai yang
          ditugaskan pada Bagian Umum.




          2.   Tujuan & Manfaat

               Buku Pedoman ini disusun dengan tujuan dan manfaat:
          a.   Memberikan pedoman bagi pejabat/pegawai pada Bagian Umum,
               khususnya yang baru dilantik maupun bagi pegawai yang baru menempati
               posisi pada Bagian Umum;
          b.   Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh pelaksanaan tugas
               pada Bagian Umum, termasuk ketentuan-ketentuan terkait, sehingga
               memudahkan para pegawai dalam memahami dan mengimplementasikan
               tugas dan fungsi di Bagian Umum secara professional;
          c.   Memberikan pedoman/panduan bagi pejabat/pegawai dalam melakukan


            2 2  Direktorat Jenderal Perbendaharaan
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23