Page 9 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum
P. 9

Pedoman
                                                       Pedoman Pelaksanaan TugasPelaksanaan Tugas
                                                             Bagian Umum Kanwil DJPn
                                                            Bagian Umum Kanwil DJPn



                                        BAB I

                                        Pendahuluan




                                                        Sambutan



              Kantor  Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb)
          dituntut untuk dapat menjadi agen perubahan, katalisator, motor penggerak
          dan pendorong dalam mewujudkan tercapainya program, tujuan, sasaran serta
          visi dan misi DJPb di daerah. Perubahan yang cepat dan dinamis menuntut
          Kanwil DJPb untuk terus menerus mereposisi diri mengikuti perkembangan
          yang terjadi. Perubahan dalam proses bisnis, pemanfataan teknologi informasi,

          tata kelola Aparatur Sipil Negara dan sinergi antar unit eselon I di lingkungan
          Kementerian Keuangan membawa pengaruh besar dalam pelaksanaan tugas
          dan fungsi Kanwil DJPb.

              Penguatan dan penajaman peran Kanwil DJPb ini membutuhkan
          koordinasi yang baik dan cepat pada semua jenjang lini organisasi serta
          penyempurnaan dalam perangkat peraturan yang menjadi payung hukum dan
          landasan operasional bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb.

              Mengingat  hal di atas  dan dalam  rangka  mendukung pelaksanaan
          tugas  bagi  pejabat  dan  atau  pegawai  yang  baru  ditempatkan  atau  promosi
          pada Kanwil DJPb, maka diperlukan suatu “Buku Pedoman Pelaksanaan
          Tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan”. Buku ini dapat

          menjadi panduan bagi para pejabat/pegawai Kanwil DJPb dalam merumuskan
          dan mengimplementasikan berbagai langkah strategis pelaksanaan tugas dan
          wewenangnya.

                                      Kementerian Keuangan Republik Indonesia  vii
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14