Page 2 - SKH Palangka Post Edisi 27 Agustus 2019

OPINI

SELASA, 27 AGUSTUS 2019 02

Menelaah Belanja Daerah

RAPBN 2020

Penulis: Haryo Kuncoro (Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic dan Educational Business Institute) Jakarta)

RANCANGAN Anggaran Pendapatan dan Belanja peningkatan belanja negara yang terjadi ketika kombinasi input sektor privat tidak ‘nendang’ DAK membawa andil pada yang produktif, akuntabilitas,
Negara (RAPBN) 2020 telah dibacakan Presiden rata-rata sudah mencapai 11% per (termasuk belanja pemerintah memberi dampak pada masyara- pertumbuhan ekonomi daerah transparansi tata kelola, dan
kat. Konsekuensinya, outcome
sebesar 0,12% dan penurunan
tahun hanya berkontribusi 0,24%
outcome-nya perlu dibangun
daerah) tidak mampu bersin-
Jokowi pada 16 Agustus 2019, bertemakan APBN terhadap pertumbuhan ekonomi ergi dengan input sektor privat secara simultan pada pertumbu- ketimpangan sebesar 0,08 poin. untuk tiap jenis belanja daerah.
Dengan alur logika ini, cam-
Lebih lanjut, setiap 1% pen-
untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan pe­ nasional. Angka ini jauh di bawah sehingga gagal menghasilkan han, kemiskinan, dan ketimpan- ingkatan DAK Pendidikan mam- pur tangan pemerintah pusat
elastisitas benchmark yang di-
output yang optimal.
gan daerah pun tidak maksimal.
nguatan kualitas sumber daya manusia, RAPBN pegang Bappenas, yakni 0,66. Belanja daerah dalam bentuk Telaah lebih dalam untuk pu menurunkan ketimpangan atas penggunaan DAU di daerah
2020 menjadi tahapan jangka menengah pertama Apakah tesis rendahnya kuali- penyediaan barang publik yang tiap jenis belanja tampaknya sebesar 0,002 poin dan tingkat tetap diperlukan. Salah satu con-
menuju visi Indonesia 2045. tas belanja pusat juga berlaku menambah modal sosial, mis- mendukung tesis inefisiensi. kemiskinan 0,04% pada tahun toh peran konkretnya misalnya
juga untuk belanja transfer ke
ialah memberikan ketentuan,
berikutnya. Adapun untuk se-
alnya, semestinya diikuti pen-
Belanja daerah dalam format
daerah dan dana desa (TKDD)? ingkatan belanja modal sektor dana alokasi umum (DAU) tiap 1% peningkatan DAK Kese- setidaknya 25% dari DAU, wajib
Pencapaian menuju ke visi ekonomi semacam ini, peran Pertanyaan ini terasa relevan privat. Suboptimalitas output meningkatkan pertumbuhan hatan dapat mengurangi tingkat dialokasikan pemerintah daerah
itu niscaya tidak mudah. Tren pemerintah menjadi tumpuan. mengingat pada RAPBN 2020, yang dihasilkan sangat bolah ekonomi daerah di 80% provinsi kemiskinan sebesar 0,02% untuk diperuntukkan belanja modal.
perlambatan ekonomi terus Fungsi alokasi, distribusi, dan belanja transfer ke daerah dan jadi karena barang publik dan di Indonesia. Padahal, lagi-lagi, 2 tahun berikutnya. Dengan cara ini pula, performa
menggejala dalam kurun waktu stabilisasi yang diemban belanja dana desa masing-masing dipa- barang privat bersifat substitusi semua daerah (provinsi dan Namun, efektivitas DAK ti- ekonomi daerah menjadi repre-
empat tahun terakhir. Pada negara digadang bisa menjadi tok Rp786,8 triliun dan Rp72 alih-alih komplementer. kota/kabupaten) tiap tahun dak berhenti sampai di sini. sentasi utuh dari ekonomi nasi-
triwulan kedua 2019, misalnya, pionirnya. Sayangnya, efektivi- triliun atau naik 5,4% dari out- Inefisiensi produktif mem- menerima DAU. DAK seolah menjadi anak tiri. onal. Ingat, kinerja ekonomi na-
perekonomian Indonesia hanya tas belanja negara dalam men- look 2019. bawa imbas pada inefisensi Dugaan inefisiensi belanja Sementara itu, DAU jelas rumus sional ialah rekapitulasi ekonomi
tumbuh 5,05% atau melambat yokong pertumbuhan ekonomi Angka benchmark yang bisa alokatif. Ketidakmampuan pemerintah daerah semakin pembagiannya ke tiap daerah, daerah. Intinya, ‘pembangunan
jika dibandingkan dengan peri- relatif lemah lantaran kualitas dipakai sebagai panduan ialah bersinergi dengan input sek- mendekati kenyataan lantaran DAK tergantung dari uang yang daerah’ alih-alih ‘pembangunan
ode yang sama pada tahun lalu belanja yang rendah. peningkatan TKDD sebesar tor privat berawal dari peren- sebagian besar DAU disalur- tersisa, tidak ada formula yang di daerah’ menjadi kunci pem-
yang mampu tumbuh 5,27% Per definisi, belanja yang 1% mendorong pertumbuhan canaan anggaran yang tidak kan untuk gaji pegawai. Gaji jelas, dan tidak semua daerah buka bagi upaya untuk meredam
secara tahunan. berkualitas ialah belanja yang ekonomi daerah sebesar 0,016%, sesuai dengan kebutuhan riil pegawai masuk dalam kategori menerima DAK. Alhasil, dam- stagnasi ekonomi.
Komparasi dengan pertum- mampu memberikan dampak mengurangi orang miskin di masyarakat lokal. Efek ikut belanja tidak produktif. Oleh pak jangka panjang DAK masih Pada akhirnya, kemauan poli-
buhan ekonomi kuartalan sep- berganda (multiplier effect) daerah hingga 0,3%, dan men- arus, efek pamer, dan limpa- karenanya, tidak mengher- bisa diperdebatkan. tik (political will) pemerintah
ertinya tidak mengubah simpu- pada pertumbuhan ekonomi, gurangi ketimpangan di daerah han spasial (spatial spillover) ankan apabila peranan DAU daerah memegang peranan
lan awal. Selama periode yang penurunan kemiskinan, dan hingga 0,012 poin. Alhasil, in- membuat produktivitas belanja terhadap pertumbuhan eko- Campur tangan pemerintah yang sangat vital. Efektivitas
sama, ekonomi Indonesia hanya pengurangan ketimpangan. efisiensi belanja daerah harus daerah lebih rendah dari yang nomi dan ketimpangan daerah Dengan konfigurasi problem- belanja sejatinya merupakan
meningkat sebesar 4,20% dari Ukuran kualitas belanja yang menjadi fokus utama. seharusnya. sangat bervariasi. atik di atas, perubahan radikal pertangungjawaban terbaik ter-
triwulan pertama 2019. Angka sering dipakai pada pertum- Secara teoretis, inefisiensi be- Akumulasi dari inefisiensi Untungnya, lemahnya daya di bidang anggaran tampaknya hadap uang negara yang dibayar
ini nyaris sama dengan pertum- buhan ekonomi ialah indeks lanja publik disebabkan tiga hal, produktif dan infesiensi alokatif dorong DAU bisa sedikit tertu- diperlukan untuk menggen- rakyat. Alhasil, tanpa pertang-
buhan ekonomi kuartal kedua elastisitas. yakni inefisiensi produktif, in- menyebabkan inefisiensi eko- tup DAK (dana alokasi khusus). jot kualitas belanja. Indikator gungjawaban yang berkualitas
tahun lalu (4,21%). Faktanya, indeks elastisitas fesiensi alokatif, dan inefisiensi nomi. Output yang diproduksi Hasil kajian Bappenas menun- kunci untuk mengukur pendala- pula, momentum Indonesia
Dalam kondisi stagnasi negara belanja relatif sangat kecil. ekonomi. Inefisiensi produktif belanja pemerintah daerah dan jukkan setiap 1% peningkatan man instrumen belanja daerah maju akan semakin molor.
Percobaan dan Pembantuan dalam Delik Korupsi

Penulis: Eddy OS Hiariej (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)

PASAL 15 Undang-Undang pakan super mala per se (sangat turut serta melakukan harus
Nomor 31 tahun 1999 tentang jahat dan tercela) dan sangat ada kesengajaan untuk bekerja
Pemberantasan Tindak Pidana dikutuk oleh masyarakat (people sama atau relasi yang sebanding,
Korupsi menyatakan setiap condemnation) baik nasional namun dalam pembantuan hal
orang yang melakukan perco- maupun internasional. ini tidak disyaratkan.
baan, pembantuan, atau permu- Kendatipun percobaan dan Ketiga, dalam turut serta
fakatan jahat untuk melakukan pembantuan dalam delik ko- melakukan harus ada kerja
korupsi dipidana dengan pidana rupsi dipidana sama dengan sama yang erat di antara para
yang sama. pidana pokok yang diancamn pelaku. Sedangkan dalam pem-
Ketentuan ini mengisyaratkan tanpa dikurangi sepertiga, na- bantuan, orang yang membantu
korupsi adalah kejahatan luar mun kriteria percobaan dan hanya melakukan peranan yang
biasa sehingga baik percobaan pembantuan didasarkan pada tidak penting.
maupun pembantuan dianggap doktrin hukum pidana yang Keempat, dalam turut serta
sama dengan perbuatan selesai berlaku universal. Percobaan melakukan harus ada uitvoer-
atau vooltoid. dalam KUHP diatur pada ingshandeling atau tindakan
Dalam doktrin hukum pidana, Pasal 53 ayat (1) sampai den- pelaksanaan. Sedangkan dalam
percobaan merupakan perlua- gan ayat (4). Pasal 53 ayat (1) pembantuan, pembantu hanya
san dapat dipidananya suatu mendefinisikan sebagai berikut, cukup melakukan voorbere-
perbuatan meskipun tidak sele- ‘Mencoba melakukan kejahatan idingshandeling atau tindakan
sai dilakukan. Hal ini menunjuk- dipidana, jika niat untuk itu persiapan maupun tindakan
kan sifat berbahayanya perbua- telah ternyata dari adanya per- dukungan atau ondersteuning-
tan tersebut. mulaan pelaksanaan dan tidak shandeling.
Sedangkan, pembantuan selesainya pelaksanaan itu, Kelima, meskipun yang di-
merupakan perluasan dapat bukan semata-mata disebabkan lakukan bukan perbuatan peny-
dipidananya pelaku. Dalam kehendaknya sendiri’. elesaian (voltooingshandeling),
Kitab Undang-Undang Hukum Berdasarkan konstruksi pasal namun jika kerja sama para
Pidana (KUHP), baik percobaan tersebut, paling tidak ada tiga pelaku adalah sangat erat,
maupun pembantuan, pidana unsur percobaan. Pertama, un- orang yang demikian itu lalu
yang dijatuhkan adalah seper- sur niat. Kedua, unsur permu- dipandang sebagai pelaku dan
tiga dari pidana pokok yang laan pelaksanaan. Ketiga, unsur bukan sebagai pembantu.
diancamkan. tidak selesainya pelaksanaan Terakhir, bagaimana pemban-
Ketentuan ini tidak berlaku itu, bukan semata-mata dise- tuan dalam delik korupsi, har-
bagi tindak pidana korupsi babkan kehendaknya sendiri. uslah dibuktikan beberapa hal.
mengingat sifat dan karakteris- Voornemen atau yang diter- Pertama, harus ada niat jahat
tik tindak pidana korupsi seb- jemahkan sebagai niat adalah dari pembantu dalam mewujud-
agai extraordinary crime. unsur yang bersifat subjektif ILUSTRASI kan suatu delik. Kedua, niat ja-
Ada tujuh parameter sehingga dalam percobaan. hat tersebut tidak hanya karena
korupsi dinyatakan sebagai keja- Unsur kedua dari percobaan telah dimulai. pembuat atau de hoofd dader. Ked- illum receptavit et comfortavit. kesengajaan. pembantu kenal dengan pelaku
hatan luar biasa. Pertama, delik adalah begin van uitvoering atau Dalam konteks tindak pidana ua, pembantu atau medeplichtige. Pembantuan haruslah dilaku- Kedua, terkait dengan yang atau tidak hanya pembantu
tersebut dampak viktimisasinya permulaan pelaksanaan. Ada korupsi, ukuran adanya perco- Terdapat dua bentuk pem- kan dengan suatu kesengajaan. pertama, tidak mungkin pem- beberapa kali bertemu dengan
sangat luas dan multidimensi. dua teori terkait permulaan baan tetap mengacu pada doktrin bantuan. Pertama, pembantuan Kendatipun demikian tidak be- bantuan dilakukan karena suatu pelaku, namun lebih dari itu ha-
Kedua, delik tersebut bersifat pelaksanaan. Pertama, teori ob- umum dalam hukum pidana pada saat kejahatan dilakukan. rarti pembantuan hanya dapat kealpaan. Hal lain dalam pem- rus dibuktikan bahwa substansi
transnasional terorganisasi dan jektif yang menyatakan bahwa sehingga sangat mungkin terjadi Kedua, pembantuan untuk dilakukan terhadap delik-delik bantuan adalah terkait perco- pertemuan tersebut benar-benar
didukung oleh teknologi mod- adanya permulaan pelaksanaan – terlebih dalam operasi tang- melakukan kejahatan. yang mempunyai bentuk ke- baan. Pembantuan dalam perco- untuk mewujudkan meeting of
ern di bidang komunikasi dan jika perbuatan terdakwa harus kap tangan – uang atau barang Artinya, pembantuan itu di- salahan berupa kesengajaan baan untuk melakukan kejahat- mine antara pelaku dan pem-
informatika. mendekati delik yang dituju. sesuatu yang dipakai sebagai berikan sebelum kejahatan ter- semata, namun juga dapat an dapat dipidana. Sebaliknya, bantu untuk melakukan suatu
Ketiga, delik tersebut meru- Sedangkan teori subjektif me- objek suap belum tentu sampai jadi, apakah dengan memberi- dilakukan terhadap delik-delik percobaan untuk membantu kejahatan korupsi.
pakan predicate crimes tindak nyatakan bahwa dipandang dari ke tangan penerima suap. kan kesempatan, sarana atau yang mempunyai bentuk kes- melakukan suatu kejahatan Ketiga, relasi antara pelaku
pidana pencucian uang. Keem- sudut niat, tidak ada lagi kera- Demikian pula terhadap keterangan untuk melakukan alahan berupa kealpaan. tidaklah dapat dipidana. dan pembantu tidak seerat
pat, delik tersebut memerlukan guan pelaku terhadap apa yang delik yang dirumuskan secara kejahatan. Terhadap kesengajaan dalam Terkait pembantuan, hal tera- dalam delik penyertaan namun
pengaturan hukum acara pidana dilakukannya telah diarahkan materiil, sangat mungkin per- Pembantuan untuk melaku- pembantuan dan pembantuan khir yang penting diulas adalah harus memiliki hubungan kau-
yang bersifat khusus. pada delik yang dituju. buatan telah selesai, namun kan pelanggaran tidaklah dipi- terhadap delik-delik yang men- perbedaan prinsip antara turut salitas yang signifikan dan tetap
Kelima, delik tersebut me- Sedangkan unsur ‘tidak sele- akibat yang dilarang oleh suatu dana. Seseorang tidak bisa dise- syaratkan kesengajaan serta serta melakukan dan pembantuan. menunjukkan niat jahat dari
merlukan lembaga-lembaga sainya pelaksanaan itu bukan rumusan delik belum terwu- but sebagai pelaku pembantu delik-delik yang mensyaratkan Paling tidak ada lima perbe- pelaku dan pembantu sebagai
pendukung penegakan hukum semata-mata disebabkan karena jud. Hal ini pun masuk dalam hanya karena ia kenal pelaku kealpaan, daan prinsip antara turut serta kerja sama yang nyata mewu-
yang bersifat khusus dengan kehendaknya sendiri’, menurut konteks percobaan. utamanya, namun pembantuan Penulis berpendirian, perta- melakukan dengan pembantuan. judkan delik yang dituju.
kewenagan yang luas. Keenam, Memorie van Toelichting, untuk Selanjutnya terkait pembantuan. harus tahu apa yang ia perbuat ma, tidak mungkin ada pemban- Pertama, turut serta melaku- Jika ketiga hal tersebut yang
delik tersebut dilandasi oleh menjamin tidak akan dipidana Dalam pembantuan atau medepli- dan dengan cara apa memban- tuan jika tidak ada kesengajaan kan pelanggaran dijatuhi bersifat kumulatif tidak dapat
konvensi internasional yang orang yang dengan kehendak chtige ada dua pihak yang terdiri tunya atau nullus dicitur accesso- untuk membantu melakukan pidana, sedangkan pemban- dibuktikan, seseorang tidak
merupakan treaty based crimes. sendiri, sukarela mengurungkan dari dua orang atau lebih. ries post feloniam sed ille qui novit kejahatan. Tegasnya, syarat mut- tuan dalam pelanggaran tidak apat dikatakan pembantuan
Ketujuh, delik tersebut meru- pelaksanaan kejahatan yang Pertama adalah pelaku atau principalem feloniam fecisse, et lak adanya pembantuan adalah dijatuhi pidana. Kedua, dalam dalam delik korupsi.

PALANGKA POST Redaktur Pelansana : Agustinus Djatta, Redaktur : M Jaini, Rickover Lantera, Seventin Gustapatmi, Rangga Andika, Assisten Redaktur : Osten Siallagan. Reporter
di Palangka Raya : Wahyudi Hendra, M Habibi, Ferry Santoso, Arianata, Dewi Kencana Wati, Bella Romadhani, Yohanes, Adik Sigit Permana, M Ridwan Noor.
Koresponden, Nanga Bulik : Heriyadi, Sukamara : Fahriansyah, Sampit : HM Baderi (Ka Biro), Sumiati, Nafiri, Kuala Pembuang : Untung Wahyudi, Fredy
Mansyur Huda, Kasongan : Khairul Saleh, Kuala Kurun : Anthoneal, Pulang Pisau : Asprianta, Muara Teweh : Agus Siddik, Nasution, Puruk Cahu : Trisno,
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya Buntok : Shinta, Tamiang Layang : - , Kuala Kapuas : Bhakti Lapro Giadi, Sri Hayati, Pangkalan Bun : -
Penerbit : PT Media Palangka Pambelum
Terbit Pertama : 15 November 2001 Manager Produksi : Junaidi Effendi, Operator Cetak : Ari Hartanto, Yunus Y Ikat, Kodrat P Aji, Tunes, Montas : Syahroni, Pra Cetak : Agung Priantoko, Ridwan
SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-15977HT/01.01 tanggal 24 Desember 2001 Ismail, Andriansyah, Gabriella Ois Meysiana.
Manager Keuangan & Akuntansi : -, Kabag Keuangan : -, Koordinator Sales & Marketing : Windraty Embang, Marketing Iklan Jakarta : Maya. Rahmad
Dewan Redaksi : Ediya Moralia, M Harris Sadikin, Pariyanto (08514680512), Account Executive : Meilisa Bela, Bagian Umum : Sigit Yadie Cahyo, HRD : M Alpiansyah.
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : M Harris Sadikin
Pemimpin Perusahaan : Revy Apriani Agen : Palangka Raya : Fathir Agency (0536-322203), Anang Sukri Agency (081329051738), Kumala Agency (082156411182), Pangkalan Bun : Agency Ijai
Kabag Litbang : Hairil Supriadi (08125092246, Pagatan : Agency Syahrian (082153037502).
Ombudsman : - Percetakan : PT Media Palangka Pambelum
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan)