Page 2 - SKH Palangka Post Edisi 29 Agustus 2019

OPINI

KAMIS, 29 AGUSTUS 2019 02

Percobaan dan Pembantuan

dalam Delik Korupsi

Penulis: Eddy OS Hiariej
(Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)

PASAL 15 Undang-Undang Tipikor menyatakan se- pada Pasal 53 ayat (1) sampai kehendaknya sendiri’, menurut gan untuk melakukan kejahatan. pembantuan ialah terkait den- persiapan maupun tindakan
tiap orang yang melakukan percoban, pembantu- dengan ayat (4). Pasal 53 ayat (1) Memorie van Toelichting, untuk Pembantuan untuk melakukan gan percobaan. Pembantuan dukungan atau ondersteuning-
menjamin tidak akan dipidana
shandeling. Kelima, meskipun
dalam percobaan untuk melaku-
mendefi nisikan sebagai berikut,
pelanggaran tidaklah dipidana.
an, atau permufatan jahat untuk melakukan korupsi ‘Mencoba melakukan kejahatan orang yang dengan kehendak Seseorang tidak bisa disebut kan kejahatan dapat dipidana. yang dilakukan bukan perbua-
dipidana dengan pidana yang sama. Ketentuan dipidana, jika niat untuk itu sendiri, sukarela mengurungkan sebagai pelaku pembantu hanya Sebaliknya, percobaan untuk tan penyelesaian (voltooing-
ini mengisyaratkan bahwa korupsi ialah kejahatan telah ternyata dari adanya per- pelaksanaan kejahatan yang karena ia kenal pelaku utaman- membantu melakukan suatu ke- shandeling), jika kerja sama di
ya, tetapi pembantuan harus
antara para pelaku ialah sangat
telah dimulai.
mulaan pelaksanaan dan tidak
jahatan tidaklah dapat dipidana.
luar biasa sehingga baik percobaan maupun pem- selesainya pelaksanaan itu, Dalam konteks tindak pidana tahu apa yang ia perbuat dan Terkait dengan pembantuan, hal erat, orang yang demikian itu
bantuan dianggap sama dengan perbuatan selesai bukan semata-mata disebabkan korupsi, ukuran adanya perco- dengan cara apa membantu- terakhir yang penting diulas lalu dipandang sebagai pelaku
kehendaknya sendiri’. Berdasar-
nya: nullus dicitur accessories
dan bukan sebagai pembantu.
baan tetap mengacu pada dok-
ialah perbedaan prinsip antara
atau vooltoid. kan konstruksi pasal tersebut, trin umum dalam hukum pidana post feloniam sed ille qui novit turut serta melakukan dengan Terakhir, bagaimana pemban-
paling tidak ada tiga unsur sehingga sangat mungkin terjadi principalem feloniam fecisse, et pembantuan. tuan dalam delik korupsi har-
Dalam doktrin hukum pidana, Ketiga, delik tersebut meru- percobaan. terlebih dalam operasi tang- illum receptavit et comfortavit. uslah dibuktikan beberapa hal:
percobaan merupakan perlua- pakan predicate crimes tindak Pertama, unsur niat. Kedua, kap tangan--uang atau barang Pembantuan haruslah di- Lima perbedaan prinsip Pertama, harus ada niat jahat
san dapat dipidananya suatu pidana pencucian uang. Keem- unsur permulaan pelaksanaan. sesuatu yang dipakai sebagai lakukan dengan suatu kesen- Paling tidak ada lima perbe- dari pembantu dalam mewu-
perbuatan meskipun tidak se- pat, delik tersebut memerlukan Ketiga, unsur tidak selesainya objek suap belum tentu sam- gajaan. Kendatipun demikian, daan prinsip antara turut serta judkan suatu delik. Kedua,
lesai dilakukan. Hal itu menun- pengaturan hukum acara pidana pelaksanaan itu, bukan semata- pai ke tangan penerima suap. tidak berarti bahwa pembantuan melakukan dan pembantuan. niat jahat tersebut tidak hanya
jukkan sifat berbahayanya per- yang bersifat khusus. Kelima, mata disebabkan kehendaknya Demikian pula terhadap delik hanya dapat dilakukan terhadap Pertama, turut serta melakukan karena pembantu kenal dengan
buatan tersebut. Sementara delik tersebut memerlukan sendiri. Voornemen atau yang yang dirumuskan secara mate- delik-delik yang mempunyai pelanggaran dijatuhi pidana, pelaku atau tidak hanya pem-
itu, pembantuan merupakan lembaga-lembaga pendukung diterjemahkan sebagai niat ialah riil, sangat mungkin perbuatan bentuk kesalahan berupa ke- sedangkan pembantuan dalam bantu beberapa kali bertemu
perluasan dapat dipidananya penegakan hukum yang bersifat unsur yang bersifat subjektif telah selesai, tetapi akibat yang sengajaan semata, tetapi juga pelanggaran tidak dijatuhi dengan pelaku, tetapi lebih dari
pelaku. Dalam KUHP, baik per- khusus dengan kewenangan dalam percobaan. dilarang suatu rumusan delik dapat dilakukan terhadap delik- pidana. Kedua, dalam turut serta itu harus dibuktikan bahwa
cobaan maupun pembantuan, yang luas. Keenam, delik terse- Unsur kedua dari percobaan belum terwujud. Hal ini pun delik yang mempunyai bentuk melakukan harus ada kesenga- substansi pertemuan tersebut
pidana yang dijatuhkan ialah but dilandasi konvensi interna- ialah begin van uitvoering atau masuk konteks percobaan. kesalahan berupa kealpaan. jaan untuk bekerja sama atau benar-benar untuk mewujudkan
sepertiga dari pidana pokok sional yang merupakan treaty permulaan pelaksanaan. Ada Selanjutnya terkait dengan Terhadap kesengajaan dalam relasi yang sebanding, tetapi meeting of mine antara pelaku
yang diancamkan. based crimes. Ketujuh, delik dua teori terkait dengan per- pembantuan. Dalam pemban- pembantuan dan pembantuan dalam pembantuan hal itu tidak dan pembantu untuk melakukan
Ketentuan ini tidak berlaku tersebut merupakan super mala mulaan pelaksanaan. Pertama, tuan atau medeplichtige ada dua terhadap delik-delik yang men- disyaratkan. Ketiga, dalam turut suatu kejahatan kroupsi. Ketiga,
bagi tindak pidana korupsi per se (sangat jahat dan tercela) teori objektif yang menyatakan pihak yang terdiri dari dua orang syaratkan kesengajaan serta serta melakukan harus ada kerja relasi antara pelaku dan pem-
mengingat sifat dan karakteristik dan sangat dikutuk masyarakat adanya permulaan pelaksanaan atau lebih. Pertama ialah pelaku delik-delik yang mensyaratkan sama yang erat di antara para bantu tidak seerat dalam delik
tindak pidana korupsi sebagai (people condemnation) baik jika perbuatan terdakwa harus atau pembuat atau de hoofd kealpaan, penulis berpendirian pelaku, sedangkan dalam pem- penyertaan tetapi harus memi-
extraordinary crime. Ada tujuh nasional maupun internasional. mendekati delik yang dituju. dader. Kedua, pembantu atau sebagai berikut: Pertama, tidak bantuan, orang yang membantu liki hubungan kausalitas yang
parameter sehingga korupsi din- Kendatipun percobaan dan Sementara itu, teori subjektif medeplichtige. Terdapat dua mungkin ada pembantuan jika hanya melakukan peranan yang signifi kan dan tetap menunjuk-
yatakan sebagai kejahatan luar pembantuan dalam delik ko- menyatakan bahwa jika dipan- bentuk pembantuan. Pertama, tidak ada kesengajaan untuk tidak penting. kan niat jahat dari pelaku dan
biasa: Pertama, delik tersebut rupsi dipidana sama dengan dang dari sudut niat, tidak ada pembantuan pada saat kejahatan membantu melakukan keja- Keempat, dalam turut serta pembantu sebagai kerja sama
dampak viktimisasinya sangat pidana pokok yang diancam lagi keraguan pelaku terhadap dilakukan. Kedua, pembantuan hatan. Tegasnya, syarat mutlak melakukan harus ada uitvoer- yang nyata mewujudkan delik
luas dan multidimensi. Kedua, tanpa dikurangi sepertiga, krite- apa yang dilakukannya telah di- untuk melakukan kejahatan. adanya pembantuan ialah kes- ingshandeling atau tindakan yang dituju. Jika ketiga hal terse-
delik tersebut bersifat transnasi- ria percobaan dan pembantuan arahkan pada delik yang dituju. Artinya, pembantuan itu diberi- engajaan. Kedua, terkait dengan pelaksanaan, sedangkan dalam but yang bersifat kumulatif tidak
onal terorganisasi dan didukung didasarkan pada doktrin hukum Sementara itu, unsur ‘tidak sele- kan sebelum kejahatan terjadi, yang pertama, tidak mungkin pembantuan, pembantu hanya dapat dibuktikan, seseorang
teknologi modern di bidang pidana yang berlaku universal. sainya pelaksanaan itu, bukan apakah dengan memberikan ke- pembantuan dilakukan karena cukup melakukan voorbere- tidak dapat dikatakan pemban-
komunikasi dan informatika. Percobaan dalam KUHP diatur semata-mata disebabkan karena sempatan, sarana, atau keteran- suatu kealpaan. Hal lain dalam idingshandeling atau tindakan tuan dalam delik korupsi.
Konstitusionalitas Edit Pasfoto sebagai Calon Anggota Legislatif

Penulis: Wilma Silalahi Panitera (Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)

ITU merupakan sepenggal persidangan di MK dilaksanakan lalui media sosial membuat dan dia sendiri mengetahui bah-
lagu dari Noah yang sangat secara transparan, berintegritas, orang-orang tertarik melihatnya. wa berita/pemberitahuan/kabar
menginspirasi bahwa dalam dan tidak memihak salah satu Saat ini sangat banyak fasilitas/ tersebut ialah bohong sehingga
menjalani hidup, tidak boleh ada pihak dalam penyelesaiannya. aplikasi yang disiapkan media dapat menimbulkan kehebohan
kepura-puraan atau kebohon- Dalam persidangan yang di- sosial untuk menampilkan foto dan keresahan di tengah-tengah
gan. Berjalanlah dengan realitas gelar MK, banyak hal menarik yang cantik/ganteng dan men- masyarakat.
kehidupan, apa pun kondisi dan untuk dikaji lebih lanjut dalam arik. Untuk menjawab apakah Dengan demikian, konstitu-
keadaan diri kita, itulah yang ter- proses penyelesaian sengketa pe- pengeditan foto merupakan sionalitas pengeditan foto caleg
baik yang dianugerahkan Tuhan milu. Salah satunya putusan MK suatu perbuatan yang inkonsti- sebagai peserta pemilu tidak
kepada kita. No 03-18/PHPU.DPD-XVII/2019 tusional, kembali kita bertanya, bertentangan dengan peraturan
Pesta demokrasi 2019 telah usai. yang diajukan Prof Dr Farouk mengapa pemerintah memberi- perundang-undangan dan ti-
Ada pihak yang merasa senang Muhammad, calon anggota De- kan izin kepada perusahaan- dak dapat dikatakan sebagai
dengan hasil suara yang diumum- wan Perwakilan Daerah (DPD) perusahaan untuk memproduksi kebohongan publik, sepanjang
kan secara nasional oleh Komisi Nusa Tenggara Barat (NTB) no- kamera yang mempunyai ap- dipenuhinya prinsip kebenaran
Pemilihan Umum (KPU), tetapi mor urut 27 terhadap Evi Apita likasi mempercantik diri. dan sesuai dengan minimal lima
ada juga yang tidak puas. Para Maya dan H Lalu Suhaimi Ismy, Terkait dengan pengeditan langkah olah foto.
peserta pemilu yang tidak puas tiap-tiap calon anggota DPD foto, jika para jurnalis, warga, Hal ini sesuai dengan Pasal 28F
dengan hasil suaranya memper- dari NTB nomor urut 26 dan dan media sosial ingin dipercaya UUD 1945, menyatakan, ‘setiap
gunakan haknya dengan menga- nomor urut 35, yang mendalilkan publik, konten yang disajikan ha- orang berhak untuk berkomuni-
jukan permohonan ke Mahkamah pelanggaran adiministrasi dan rus menganut prinsip kebenaran, kasi dan memperoleh informasi
Konstitusi (MK). MK sebagai tindakan tidak jujur dan tidak tak terkecuali konten foto. Ada untuk mengembangkan pribadi
the last resort (mengutip kata adil, adanya politik uang (mon- etika yang harus dikedepankan dan lingkungan sosialnya, serta
pengantar M Guntur Hamzah ey politics), serta pelanggaran ketika melakukan edit foto secara berhak untuk mencari, mem-
dalam buku Desain Penyelesaian terjadinya penggelembungan digital, seperti yang diungkap- peroleh, memiliki, menyimpan,
Sengketa Pemilu Serentak oleh suara. Terhadap Evi Apita Maya kan pakar jurnalisme online dan mengolah, dan menyampaikan
Wilma Silalahi) untuk penyeleng- diduga telah memanipulasi atau multimedia Melinda J McAdams, informasi dengan menggunakan
gara pemilu dalam mengadili mengedit pasfoto di luar ba- Ilustrasi profesor dari Universitas Florida. segala jenis saluran yang terse-
dan memutus perselisihan hasil tas kewajaran yang mengubah Menurut McAdams, ada lima dia’. Hal ini juga dipertegas
pemilu agar tercipta pemilu yang identitas diri. Sementara itu, keterangan Bawaslu di dalam telah pula mengumumkan secara foto peserta pemilu mendapatkan langkah olah foto yang boleh dalam persyaratan untuk men-
demokratis dan sesuai dengan terhadap Lalu Suhaimi Ismy persidangan, tidak ada laporan, terbuka melalui media cetak agar persetujuan terlebih dahulu dari dilakukan dan tidak termasuk jadi peserta pemilu caleg DPD
asas pemilu, melaksanakan tu- yang menggunakan pasfoto pada masukan, ataupun tanggapan dan masyarakat dapat melakukan peserta pemilu lain. Oleh karena sebagai kebohongan publik, yaitu sesuai Pasal 182 UU Nomor 7
gasnya dengan berintegritas, dan saat pemilu calon anggota DPD keberatan dari masyarakat berkai- koreksi terhadap daftar calon se- itu, menurut KPU, tidak ada memotong gambar (cropping), Tahun 2017 (UU Pemilu) dan
dapat memberikan rasa keadilan periode 2014-2019. tan dengan persyaratan calon mentara (DCS) untuk perseoran- pelanggaran atau upaya kebohon- memberi warna (toning), mena- kelengkapan administrasi yang
kepada semua pihak. Apakah foto editan sebagai anggota DPD RI Provinsi NTB. gan calon anggota DPD sebagai gan yang dilakukan pihak terkait. jamkan warna (sharpening), men- harus dipenuhi untuk menjadi
MK melaksanakan salah satu identitas diri dalam pencalonan Dugaan pelanggaran tersebut pemenuhan dari asas transpar- gubah ukuran foto (resizing), bakal caleg DPD sesuai Pasal
kewenangannya dalam memutus caleg dapat dikatakan meru- baru dilaporkan saksi pemohon ansi, partisipasi, dan publisitas. Kebohongan publik dan menyimpan dalam format 258 ayat (2) UU Pemilu. Dalam
perselisihan hasil pemilu untuk pakan kebohongan publik? Atau setelah melewati hari pemungutan Namun, tidak ada masyarakat Kebohongan publik ialah yang telah dioptimalkan. Dengan pasal-pasal itu tidak ada yang
perkara pemilu presiden sesuai apakah caleg tidak dapat meng- suara, yang seluruh pihak telah yang menyampaikan keberatan suatu kondisi atau keadaan demikian, sepanjang dipenuhinya mengatur persyaratan bahwa
dengan peraturan perundang- gunakan pasfoto editan untuk mengetahui hasil perolehan suara terhadap nama-nama calon ang- yang diungkapkan ke hadapan prinsip kebenaran dan melakukan untuk menjadi caleg DPD harus
undangan harus diselesaikan ikut mencalonkan diri sebagai dari tiap-tiap calon anggota DPD gota DPD yang diumumkan publik yang tidak sesuai dengan pengeditan sebuah foto dengan melampirkan pasfoto dan ter-
paling lama 14 hari kerja sejak caleg, serta apakah pengeditan RI untuk NTB. tersebut sehingga dalil pemohon kondisi atau keadaan sebenarnya mendasarkan pada langkah-lang- hadap kelengkapan administrasi
diregistrasi. Adapun untuk pe- pasfoto untuk menjadi seorang Padahal, semua calon sebel- tidak beralasan menurut hukum. yang bertujuan memengaruhi kah tersebut, dapat dikatakan yang harus dipenuhi peserta pe-
milu kali ini, ada satu perkara. caleg dapat dikatakan konstitu- umnya telah diundang sejak jauh Menurut KPU sebagai pe- atau membuat kondisi menjadi bahwa hal tersebut tidak termasuk milu juga dilakukan verifikasi
Sementara itu, untuk perkara sionalitas? hari oleh termohon untuk me- nyelenggara pemilu, pada saat tidak kondusif dan terpengaruh kebohongan publik. sebagaimana yang diatur dalam
pileg diselesaikan paling lama MK di dalam pertimbangan mastikan spesimen surat suara sidang mendengarkan jawaban dengan berita yang disebarkan. Terkait dengan kebohongan Pasal 259 UU Pemilu. Oleh kare-
30 hari kerja sejak diregistrasi, hukumnya menyatakan bahwa yang berisi foto-foto para calon termohon, keterangan pihak Dengan demikian, dapatkah publik, Pasal 14 dan Pasal 15 na itu, pasfoto bukan menjadi
yang pada 2019 sebanyak 260 terhadap dalil pemohon mengenai anggota DPD NTB telah sesuai. terkait, dan keterangan Bawaslu pasfoto editan dikatakan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun persyaratan yang utama untuk
perkara. Adapun batas akhir terjadinya dugaan pelanggaran Dalam proses tersebut, tidak di Mahkamah Konstitusi, 18 Juli kebohongan publik? 1946 tentang Peraturan Hukum menjadi caleg DPD.
pembacaan putusan oleh MK yang dilakukan Evi Apita Maya ada keberatan dari para calon 2019, Komisioner KPU Ilham Untuk mengetahui jawaban Pidana mengatur bahwa kebo- ‘Hidup akan sia-sia apabila
pada 9 Agustus 2019, pukul dan Lalu Suhaimi Ismy, MK ber- terhadap foto yang digunakan Saputra menegaskan bahwa rupa tersebut, kita harus mengetahui hongan publik ialah berita/pem- tidak berintegritas. Oleh karena
00.00 WIB. MK mengadili dan pendapat bahwa pelanggaran calon lainnya. Hal tersebut bah- foto wajah peserta pemilu pada alasan mengapa orang-orang beritahuan bohong atau kabar itu, untuk kebaikan, beranilah
memutus sesuai dengan waktu tersebut merupakan jenis pelang- kan telah disetujui dengan cara alat peraga kampanye dan surat melakukan edit foto. Semua yang tidak pasti atau kabar yang berkata benar. Lakukan peruba-
yang ditentukan berdasarkan garan administratif yang seharus- membubuhkan paraf para calon suara merupakan kewenangan orang ingin terlihat cantik/gan- berkelebihan atau yang tidak han kecil ke arah perubahan yang
peraturan perundang-undangan. nya dilaporkan dan diselesaikan anggota DPD terhadap spesimen peserta pemilu itu sendiri. Tidak teng dan menarik. Semua orang lengkap yang dapat menimbul- lebih baik. Jangan takut melang-
Selain itu, dalam setiap tahapan Bawaslu. Akan tetapi, berdasarkan surat suara tersebut. Termohon ada aturan yang mengharuskan ingin foto yang dibagikan me- kan keonaran di kalangan rakyat kah sendirian apabila benar’.

PALANGKA POSTALANGKA POST
P Redaktur Pelansana : Agustinus Djatta, Redaktur : M Jaini, Rickover Lantera, Seventin Gustapatmi, Rangga Andika, Assisten Redaktur : Osten Siallagan. Reporter
di Palangka Raya : Wahyudi Hendra, M Habibi, Ferry Santoso, Arianata, Dewi Kencana Wati, Bella Romadhani, Yohanes, Adik Sigit Permana, M Ridwan Noor.
Koresponden, Nanga Bulik : Heriyadi, Sukamara : Fahriansyah, Sampit : HM Baderi (Ka Biro), Sumiati, Na ri, Kuala Pembuang : Untung Wahyudi, Fredy
Mansyur Huda, Kasongan : Khairul Saleh, Kuala Kurun : Anthoneal, Pulang Pisau : Asprianta, Muara Teweh : Agus Siddik, Nasution, Puruk Cahu : Trisno,
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya Buntok : Shinta, Tamiang Layang : - , Kuala Kapuas : Bhakti Lapro Giadi, Sri Hayati, Pangkalan Bun : -
Penerbit : PT Media Palangka Pambelum
Terbit Pertama : 15 November 2001 Manager Produksi : Junaidi E endi, Operator Cetak : Ari Hartanto, Yunus Y Ikat, Kodrat P Aji, Tunes, Montas : Syahroni, Pra Cetak : Agung Priantoko, Ridwan
SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-15977HT/01.01 tanggal 24 Desember 2001 Ismail, Andriansyah, Gabriella Ois Meysiana.
Manager Keuangan & Akuntansi : -, Kabag Keuangan : -, Koordinator Sales & Marketing : Windraty Embang, Marketing Iklan Jakarta : Maya. Rahmad
Dewan Redaksi : Ediya Moralia, M Harris Sadikin, Pariyanto (08514680512), Account Executive : Meilisa Bela, Bagian Umum : Sigit Yadie Cahyo, HRD : M Alpiansyah.
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : M Harris Sadikin
Pemimpin Perusahaan : Revy Apriani Agen : Palangka Raya : Fathir Agency (0536-322203), Anang Sukri Agency (081329051738), Kumala Agency (082156411182), Pangkalan Bun : Agency Ijai
Kabag Litbang : Hairil Supriadi (08125092246, Pagatan : Agency Syahrian (082153037502).
Ombudsman : - Percetakan : PT Media Palangka Pambelum
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan)