Page 13 - SKH Palangka Post Edisi 12 Mei 2020

DPRD KOTA PALANGKA RAYA

SELASA, 12 MEI 2020 13

Patuhi Hukuman Push Up

Aturan PSBB

PALANGKA RAYA, PPOST
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Tidak Perlu
Gugus Tugas Covid-19 setempat memberlakukan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) , selama
dua pekan. Yakni mulai
tanggal 11 sampai dengan
24 Mei 2020.
Penerapan PSBB terse- PALANGKA RAYA, PPOST
but sesuai dengan su- Sikap petugas daris Gugus Tugas Co-
rat keputusan dari vid-19 Kota Palangka Raya yang mem-
Menteri Kesehatan No-
mor. HK.01.07/Menk- berikan sanksi berupa push up kepada
es/294/2020. Wakil Ketua warga yang kedapatan tidak memakai
I DPRD kota Palangka masker saat bepergian keluar rumah,
Raya, Wahid Yusuf men-
gatakan, pihaknya men- memantik perhatian wakil rakyat di
dukung sepenuhnya lang- DPRD Kota Palangka Raya.
kah dan strategi yang
diterapkan pemkosebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Wahid Yusuf upaya percepatan un- (DPRD) kota Palangka Raya, Noorkhalis Ridha
tuk memutus mata rantai
menyatakan, menyesalkan sikap petugas yang
penyebaran Covid-19 di memberi sanksi berupa hukuman push up
ibukota Provinisi Kalteng tersebut. bagi warga yang tidak memakai masker.
Penetapan PSBB itu dilakukan, kata dia, dengan “Apa faedahnya menyuruh orang push up,
melihat kondisi kota Palangka Raya saat ini. Di mana karena tidak memakai masker. Seharusnya
sudah masuk dalam dua kriteria yang ada di dalam petugas lebih bijak menanyakan terlebih da-
Permenkes terkait Covid-19. hulu kenapa tidak memakai masker. Apakah
Pertama, jumlah kasus atau kematian akibat ketinggalan atau memang tidak memilikinya,”
penyakit meningkat dan menyebar secara signifi- katanya, kemarin.
kan ke beberapa wilayah. Kedua, wilayah yang Menurutnya, bila ada warga tidak memi-
memiliki kaitan dengan penyakit epidemiologis liki masker, maka petugas bisa memberikan
dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah masker. Namun, ketika petugas tidak memi-
atau negara lain. liki stok masker untuk diberikan, maka warga
“Adanya transmisi lokal yang sudah mulai turut diminta putar balik untuk membeli masker
merisaukan masyarakat, sehingga pemerintah harus atau mengaambil masker andaikata alasan
menyiapkan instrumen dan strategi, yakni dengan tertinggal di rumah
penerapan PSBB,” tutur Wahid, kemarin. “Semisalkan lagi kalau orang itu tidak pu-
Namun, terlepas dari itu semua, lanjut Wahid, nya uang untuk membelinya, ya coba disub-
apabila PSBB sudah berjalan, maka pihak terkait sidi berapa harga masker, kan tidak seberapa
diminta lebih tegas dalam memperketat protokol harganya,” terang Ridha.
Covid-19 pada wilayahnya masing-masing. Intinya tambah Ridha, bila warga beralasan
“Ingatkan masyarakat bahaya dan dampaknya. maskernya ketinggalan atau tidak mempunyai
Beri masker apabila mendapati warga yang tidak masker bukan berarti petugas harus menghu-
menggunakan masker saat berada diluar,” ujarnya. kum dengan cara menyuruh push up.
Lebih lanjut politikus Golkar ini mengimbau ma- Cukup apabila warga mempunyai kartu
syarakat untuk lebih sadar dan bekerja sama dengan tanda penduduk (KTP) atau surat izin
mematuhi aturan dan kebijakan dari pemerintah agar mengemudi (SIM), maka bisa ditahan terlebih
penerapan PSBB benar-benar membuahkan hasil. dahulu. Kemudian, orang tersebut disuruh
Perlu diketahui, imbuhnya, PSBB yang diter- pulang untuk mengambil atau membeli
apkan di Palangka Raya juga bukan seperti PSBB masker. Setelah masker warga sudah ada,
yang dibayangkan orang-orang. PSBB di Palangka baru dikembalikan KTP atau SIM-nya
Raya akan dijalankan dengan mengedepankan sisi “Nah, cara itu lebih humanis di tengah
humanis. penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar
“Sambil berjalan sambil memberikan sosialisasi (PSBB). Terlebih saat ini bulan Ramadan, jadi
kepada masyarakat. Perekonomian juga tetap ber- hindari sanksi memberikan hukuman fi sik,”
jalan meski ada batasan. Ini demi percepatan pen- Foto : Istimewa tandas politikus Partai Amanat Nasional
anganan pandemi Covid-19,” tandasnya. (fys/P4) PUSH UP-Petugas dari Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya saat memberikan sanksi berupa push up bagi warga yang tidak memakai masker, kemarin. (PAN) Kota Palangka Raya ini. (fys/P4)

Bansos Jangan Dijadikan

Ajang Kampanye

SAMPIT, PPOST gawal penyaluran bansos saat
Anggota DPRD Kabupaten pandemi Covid-19,” katanya.
Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun juga mengatakan,
Rimbun, mengingatkan ke- pengawasan bansos, terutama
pada semua pihak dan para dalam dugaan kampanye, tidak
pemangku kebijakan supaya akan optimal jika hanya dilaku-
tidak menjadikan bantuan so- kan pemerintah pusat. Sebab,
sial (bansos) saat pandemi pemerintah punya keterbatasan
Covid-19) digunakan untuk dalam hal tersebut.
kampanye jelang pemilihan “Karena itu, saya harap aparat
kepala daerah (pilkada). penegak hukum, media massa
Apalagi bagi mereka atau ke- hingga masyarakat harus ikut
pala satuan organisasi perang- Rimbun dalam mengawasi bansos agar
kat daerah (SOPD) yang sudah tepat sasaran.
menyatakan diri merekambaju murni membantu masyarakat. “Harusnya tidak ada ruang
di pilkada Kotim mendatang. Jangan ada embel-embel di- bagi seorang menyalahgunak-
Rimbun mengatakan, pemer- belakangan hari ketika pilkada an bansos tersebut bila peran
intah daerah jika menyalurkan nanti. “Saya mengajak semua masing-masing berjalan dengan
bantuan harus benar-benar elemen masyarakat untuk men- baik,” ujar Rimbun. (emi/P4)
Foto : BN
RASIONALISASI-Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rinie A Gagah, saat memimpin rapat dengan eksekutif terkait rasionalisasi anggaran penanganan Covid-19 serta
Bantuan Perusahaan realokasi anggaran di APBD 2020 di gedung dewan setempat, kemarin.

Harus Didata Rasionalisasi Anggaran

SAMPIT, PPOST sih peran dunia usaha atau
Wakil Ketua DPRD Kabupat- pengusaha besar di daerah kita
en Kotawaringin Timur (Kotim), ini. Apakah mereka hanya cari Bisa Diselesaikan
Rudianur, mendorong agar makan, tapi lupa bagaimana
pemerintah daerah jadi motor berbagai dengan warga seki-
penggerak hingga inventarisasi tarnya ketika dalam sebuah
pelaksanaan programn kepedu- musibah besar seperti sekarang
lian perusahan di masa wabah ini,” katanya. SAMPIT, PPOST beri kesempatan kepada untuk at untuk memprioritaskan pen-
Covid-19 ini. Rudianur mendorong pen- menyusun realokasi anggaran anganan Covid-19. Semua ber-
“Saya mengharapkan agar dataan dan motor pengger- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota- itu sebagaimana instruksi pemer- harap pandemi virus mematikan
bantuan yang disalurkan, baik aknya dilakukan oleh forum waringin Timur (Kotim), Rinie A Gagah menyebutkan, per- intah pusat dan surat kesepaka- ini segera berakhir, sehingga
melalui Gugus Tugas maupun CSR yang dibentuk pemerintah bedaaan pendapat mengenai rasionalisasi anggaran pen- tan bersama (SKB) dua menteri. masyarakat bisa beraktivitas
dari perusahaan langsung ke daerah. Nantinya, program Rudianur anganan Covid-19 serta realokasi anggaran di APBD 2020 “Akan tetapi nanti saat pem- secara normal seperti semula.
penerima harus didata dan yang dilaksanakan perusahaan bahasan APBD Perubahan baru Rinie terus mendorong pemk-
dinventarisasi,” kata Rudianur, harus dipublikasi di media si dari dunia usaha ini kom- sudah bisa diselesaikan. kita bahas,” jelas Rinie. ab lebih cepat lagi untuk pen-
Senin (11/5). massa. pak, maka masyarakat tidak Rinie mengatakan, dua lem- anganan dampak Covid-19 ini.
Pendataan itu sangat pent- “Jangan sampai perusahaan mungkin teriak kesana kemari Baik DPRD maupun Pemkab dalam hal penganggaran, maka baga yakni eksekutif dan leg- Apalagi dengan kewenangan
ing, kata Rudianur, karena yang aktif memberikan ban- berharap bantuan pemerintah Kotim memahami kurang sink- eksekutif diberikan keleluasan islatif mempunyai semangat yang diberikan pemerintah pusat
selain sebagai bentuk transpar- tuan dan rasa kemanusiaan yang daerah. ronnya informasi hal tersebut. untuk merealokasi. dan tujuan yang sama demi membuat sejumlah birokrasi di
ansi, juga wadah untuk melihat tinggi itu disamaratakan dengan ”Jarang sekali masyarakat kita Namun, sudah diselesaikan me- “Namun, di APBD Perubahan kepentingan masyarakat. Hanya bidang anggaran dipermudah.
sejauh mana kepedulian peru- perusahaan yang hanya cari ini meminta bantuan pemerin- lalui rapat bersama akhir pekan nanti wajib dibahas dan dipa- cara yang dilakukan berbeda, “Eksekutif yang melaksanakan
sahaan terlibat untuk memban- makan dan tidak memikirkan tah. Ini kondisinya memang su- ini tadi. parkan lagi dan eksekutif harus sehingga tidak menutup ke- hingga melakukan pengang-
tu beban pemerintah daerah. kondisi di daerah usahanya lit, baru mereka teriak. Wajar saja Rini mengakui, dengan ke- merinci,” kata Rinie, kemarin. mungkinan terjadi dinamika garan. Kami DPRD hanya men-
“Supaya masyarakat atau sendiri,” kata Rudianur. itu terjadi,” kata politisi Partai bijakan pemerintah pusat me- Menurut dia, sesuai aturan hubungan kedua lembaga. gawasi bagaimana pelaksanaan-
publik bisa menilai bagaimana Menurutnya, jika partisipa- Golkar Kotim tersebut. (emi/P4) mangkas kewenangan DPRD dan kesepakatan, eksekutif di- Menurut Rinie, semua sepak- nya,” tandasnya. (bn/P4)