Page 16 - SKH Palangka Post Edisi 14 Mei 2020
P. 16
KAMIS, 14 MEI 2020 16
Pelanggar PSBB Jangan
Dihukum Fisik
PALANGKA RAYA, PPOST ditahan atau ancaman karan-
Legislator DPRD Kalteng, tina 1x 24 jam di tempat yang
Kuwu Senilawati, meminta ditentukan oleh Gugus Tugas
para pelanggar pemberlakuan sudah tepat.
Pembatasan Sosial Berskala “Karena itu, hukuman fi sik
Besar (PSBB) di wilayah Kota berupa push up bagi pelanggar
Palangka Raya PSBB tidak tepat
tidak dihukum dan kurang baik
secara fi sik. dilihat,” tegas
“Sebaiknya, legislator asal
saksi adminis- Partai Gerakan
trasi saja beru- Indonesia Raya
pa penahanan (Gerindra) ini.
kartu tanda Di beberapa
penduduk provinsi dan
(KTP). Hal itu kota yang juga
sebenarnya su- sudah menerap-
dah membuat kan PSBB, lanjjut
efek jera bagi Kuwu, ada juga
masyarakat,” yang menerap- Foto: BN
katanya kepada kan sanksi sos- PETANI KARET - Dampak dari pandemi Covid-19 yang merambah hingga ke pedesaaan membuat roda perekonomian masyarakat, khususnya petani karet maupun rotan, di desa menjadi semakin sulit.
koran ini me- Kuwu Senilawati ial berupa kerja
lalui WhatsApp, bakti di lingkun-
kemarin. gan setempat.
Dalam Peraturan Walikota “Jadi, saya pikir hukuman Karet dan Rotan
(Perwali) Palangka Raya No- fisik dan denda saya rasa ti-
mor 7 tahun 2020 tentang pedo- dak usah, karena masyarakat
man pelaksanaan PSBB dalam sekarangini hidup sangat
percepatan penanganan corona susah. Saya yakin masyarakat
virus disease 2019 atau Covid kota Palangka Raya suda san-
-19 di Palangka Raya, terang gat cerdas dan patuh mengi- Susah Dijual
Kuwu, memang disebutkan kuti aturan pembatasan se-
bagi pelanggar selama PSBB lama PSBB diberlakukan,” kata
diberlakukan kartu identitas Kuwu.(bi/P4)
Terus Edukasi Warga PALANGKA RAYA, PPOST ingan untuk mendapatkan satu Saat banjir melanda Kabu- sungai.
Terendamnya kebun ini, kata
dengan Sabar Dampak dari pandemi Covid-19 yang merambah hingga kilo gram beras harga Rp12.000 paten Barito Utara beberapa dia, membuat warga terpukul
waktu lalu sekitar seribuan
setara dengan tiga kilogram
ke pedesaaan membuat roda perekonomian masyarakat,
karena selain tidak bisa melak-
pohon karet milik warga sejum-
karet.
khususnya di desa menjadi semakin sulit. “Jadi, sangat tidak seimbang lah desa terendam banjir akibat sanakan aktivitas menyadap
PALANGKA RAYA, PPOST man antara salah seorang warga antara harga beras dengan luapan Sungai Barito dan anak karet juga ditambah harga turun
Penerapan pembatasan so- dengan petugas yang sempat harga karet. sungainya dalam sepekan lebih. sebelumnya Rp5.000 per kilo-
sial berskala besar (PSBB) di- bereda di media sosial. Untuk bisa makan satu hari syarakat susah dijual,” katanya Anjloknya harga karet di “Akibat kebun karet teren- gram sekarang hanya berkisar
harapkan mampu mempercepat Sebelumnya, anggota DPRD sudah bersyukur. Akibat wabah memberi contoh. tingkat petani terjadi sejak dua dam banjir, usaha masyarakat Rp4 ribu/kg.
penuntasan pandemi Covid-19 Kalteng lainnya, Kuwu Senilawati ini banyak aturan pembatasan Sejak pandemi Covid-19 ini, bulan mengganasnya wabah di tempat kami terhenti total Kepala Dinas Pertanian Bari-
di wilayah kota Palangka Raya menyarankan agar agar adanya ruang gerak masyarakat yang kata Purman, banyak peng- Covid-19,” jelasnya. karena komoditas itu merupak- to Utara, Setia Budi, melalui
khususnya dan evaluasi terhadap dikeluarkan pemerintah dae- umpul karet tidak bisa datang Untuk itu, Purman menilai, an mata pencaharian utama,” Kabid Perkebunan, Pihalson
Kalteng umum- kegiatan PSBB se- rah. Pembatasan itu semakin langsung ke petani karet untuk diperlukan perhatian khusus kata seorang warga Kelurahan mengatakan, luas kebun karet
nya. tiap hari. membuat masyarakat tidak bisa membeli. Sehingga karet milik bagi petani karet dan petani Jambu Kecamatan Teweh Baru, rakyat yang terendam banjir di
Harapan ini “Harus ada beraktifi tas secara bebas untuk masyarakat tidak ada pembeli. pekat, baik oleh pemerintah Irwansyah, di Muara Teweh. lima dari sembilan kecamatan
disampaikan evaluasi alam mencari pekerjaan. “Kalaupun ada pengumpul provinsi maupun pemerintah Kebun karet di wilayah de- mencapai 1.772 hektar.
anggota DPRD setiap operasi Begitu disampaikan ang- yang datang, maka satu kilo daerah. sanya sekitar 60 persen ter- “Meski terendam banjir, na-
Kalteng dari PSBB. Kalau ada gota DPRD Kalteng, Purman karet dibeli seharga Rp4.000 per “Dua komoditi tersebut, yak- endam banjir dengan keting- mun tidak berpengaruh terha-
Fraksi Golkar, kekeliruan atau Jaya, kepada koran ini melalui, kilogram (kg). Harga yang san- ni karet dan pekat, merupakan gian bervariasi sampai 2 meter dap pohon karet atau tidak mati,
Maruadi, melalui kelemahan harus WhatsApp, Rabu (13/5). “Harga gat murah,” ungkap Purman. tanaman asli warga Kalteng lebih karena hampir semuanya karena usianya sudah tua. Yang
WhatsApp ke- segera dibenahi. pekat atau rotan di Kabupaten Legislator dari Partai Kebang- yang dari dulu sudah menjadi merupakan kebun karet usia berpengaruh hanya masyarakat
pada koran ini, Tapi, melihat Barito Utara tidak ada harganya kitan Bangsa (PKB) Kalteng ini mata pencaharian keluarga,” tua yang rata-rata ditanam di tidak bisa menyadap karet,”
Selasa (12/110 video itu, seper- lagi. Sementara karet milik ma- mengistilahkan bahwa perband- kata Purman. dataran rendah atau pinggiran kata Pihalson.(bi/ant/P4)
malam. Ia ber- tinya bapak yang
harap agar petu- bertugas kurang Beri Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat
gas lapangan bisa sabar mengha-
terus mengedu- Maruadi dapi masyarakat
kasi masyarakat yang kehabisan
dengan sabar akan bahaya pan- minyak ini,” ucap srikandi Gerin- PALANGKA RAYA, PPOST untuk masyarakat Kalteng. han Kalteng II, Kabupaten kebanyakan menimpa masyarakat yang
demi Covid -19. dra Kalteng ini. Politisi Fraksi NasDem DPRD Kalteng, Adanya perda itu nantinya Kotawaringin Timur (Ko- kurang mampu dan tidak mempunyai
Bagi warga yang tidak menggu- Sementara itu, rekannya Tomy Toga Hamonangan Nadeak mengatakan, bisa membantu masyarakat tim) dan Seruyan ini men- biaya untuk menyewa pengacara untuk
nakan masker saat berpergianm Irawan Diran juga bisa memahami pemerintah wajib memberikan perlind- yang mengalami masalah gatakan, perda bantuan mendampingi perkara mereka.Sehingga
sebaiknya diberikan masker. terjadinya kesalahpahaman itu. ungan ataupun bantuan hukum bagi hukum, tapi tidak memi- hukum ini akan memberi- ketika di jatuhi hukuman di pengadilan,
Jangan dimarahi atau dibentak. Petugas menjalankan peraturan masyarakat yang tidak mampu membayar liki kemampuan untuk kan pendampingan kepada hukumannya lumayan besar, karena me-
Sampaikan bahayanya kalau tidak dan membuat efek jera kepada pengacara ketika sedang mengalami menyewa pengacara guna masyarakat secara gratis. mang tidak memiliki kemampuan untuk
pakai masker. masyarakat yang tidak memakai kasus hukum. membela diri di persidan- Nantinya, perda bantuan bisa membela diri,” jelasnya.
“Kasihan masyarakat, apa lagi masker. “Sebagaian masyarakat kadang tidak gan. hukum tersebut akan men- Toga menegaskan, Indonesia meru-
ini bulan puasa. Petugas di posko “Mungkin petugas sudah capek mampu membayar pengacara ketika se- “Saya mendorong ke gakomodir kepentingan pakan negara berkedaulatan hukum.
sebaiknya mengedukasi soal dan berpuasa. Seharusnya bisa dang menghadapi kasus hukum. Sehingga depan Badan Pembentukan masyarakat kurang mam- Artinya, semua manusia berhak untuk
dampak bahaya dari Covid -19 bersikap sabar dan mengayomi, biasanya pasrah saja. Di situlah peranan Peraturan Daerah (Bamper- pu. Sementara pemerintah mendapatkan perlakuan hukum yang
tersebut, sehingga masyarakat akhirnya lepas kontrol, Tapi, kita pemerintah membantu warganya,” ucap da) untuk dapat bersama- berperan sebagai penyedia sama. “Pemerintah daerah bersama
mengerti,” kata wakil ketua Komi- bisa memaklumi hal itu. Sebai- Toga di gedung DPRD Kalteng, kemarin. sama merumuskan perda jasa bantuan hukumnya dewan harus membuat payung hukum
si IV DPRD Kalteng menanggapi knya kita berpikir positif saja,” Untuk itu, kata Toga, harus ada per- hal tersebut,” katanya. Toga Hamonangan dan anggaran. yang lebih pro terhadap rakyat,” katanya.
adanya video soal kesalahpaha- katanya.(art/P4) aturan daerah (perda) bantuan hukum Wakil rakyat asal pemili- Nadeak “Masalah hukum juga (art/P4)
ALAT KELENGKAPAN
DPRD KALTENG
Pimpinan Badan Anggaran Ketua Badan Musyawarah
Wiyatno Wiyatno
Wakil Pimpinan Wakil Ketua
Abdul Razak, Jimmy Carter, Abdul Razak, Jimmy Carter,
Faridawaty Darland Atjeh Faridawati Darland Atjeh.
Anggota Anggota
Freddy Ering, Artaban, Duel Rawing, Andina T Narang, Mariyani Sabran,
Jubair Arifi n, Lohing Simon, Ina Prayawati, Yulilis, Irawati, Ferry Khaidir, Maruadi,
Siti Nafsiah, Sarwani, Srineni, Sriosako, Sinar Kamala, Muhajirin, Siswandi, Toga H. N,
Heri Santoso, Yeni Maria, Bryan, Hendry, Niksen, Achmad Rasyid, Sugiyarto, Rusita Irma,
Kuwu Senilawati, Jainudin Karim, Anday- Evi Kahayanti, Rizki Amalia Darwan Ali,
ani, Purman Jaya, Fajar, Tomy Diran, Sengkon, Sudarsono dan Achmad Amur.
Sirajul Rahman dan Natalia.

