Page 2 - BULETIN 1240

BULETIN Parlementaria

Komisi III Soroti Polemik
BERITA COVER • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Transaksi Janggal 349 Triliun di

Kemenkeu

Transaksi Keuangan.
Ia juga mempertanyakan
fungsi koordinasi oleh anggota
Komite TPPU, dimana Menkeu
menjadi anggotanya, untuk
mengetahui sejauh apa
penanganan kasus yang
dilaporkan. Sebab persoalan
transaksi janggal ini telah
membuat gaduh dan sudah
menjadi konsumsi publik yang
semestinya harus dilakukan
klarifikasi secepatnya.
Hal senada juga disampaikan
Anggota Komisi III DPR RI Benny
K Harman, bahwa perbedaan
FOTO : JKA/PDT pemaparan ini menimbulkan
tanda tanya di tengah masyarakat

mendesak agar pimpinan Komisi
Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Menko Polhukam, Mahfud MD selaku Ketua Komite Koordinasi luas. Lebih lanjut, ia pun
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan jajarannya pada III memanggil Sri Mulyani untuk
Rabu (29/3/2023).
meluruskan perbedaan data
itu. “Kalau bisa besok, besok.
ransaksi janggal dengan Komisi III DPR Rabu Untuk menuntaskan ini, siapa
yang melibatkan (29/3), Mahfud MD dicecar oleh yang sebetulnya melakukan
Kementerian para Anggota Komisi III DPR yang pembohongan publik,” katanya.
Keuangan menjadi mempermasalahkan perbedaan Dalam kesempatan yang
T perhatian anggota data itu. Anggota Komisi III DPR sama, Anggota Komisi III DPR
dewan saat ini. Apalagi dari RI Sarifuddin Sudding turut RI Taufik Basari juga mengaku
pihak pemerintah lewat, terdapat mempertanyakan kejanggalannya, kaget karena pemaparan yang
perbedaan pemaparan transaksi bahwa transaksi itu telah terjadi disampaikan kedua menteri jauh
yang diduga Tindak Pidana selama 14 tahun, akan tetapi baru berbeda. Ia pun menyarankan
Pencucian Uang (TPPU). Dimana diketahui pemerintah saat ini. agar DPR membentuk Pansus
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri “Pertanyaan saya agak untuk mengusut tuntas isu
Mulyani mengatakan transaksi menggelitik, kan akumulasi ini tersebut. “Karena kita sama-sama
mencurigakan yang berhubungan kurang lebih sudah terjadi 14 tahun mencari kebenaran. Kita pansus-
dengan pegawai lembaganya pak, kenapa baru sekarang?” kan menurut saya. Kita pansus-
hanya sebesar Rp3,3 triliun. ungkap Sarifuddin. Menurutnya, kan, kita kejar. Mana data yang
Sementara, Menteri Koordinator Mahfud MD selaku Ketua Komite salah, apa yang terjadi mengapa
Politik Hukum dan Keamanan TPPU sendiri harusnya dapat kemudian ada data yang salah?
(Menkopolhukam) Mahfud MD mengkoordinasikan hal tersebut Apa yang menyebabkan ini Scan QR
untuk berita
menyampaikan total transaksi ganjil kepada aparat-aparat penegak terjadi, kemudian tindak lanjut selengkapnya
itu mencapai Rp349 triliun. hukum dengan institusi yang apa dari penegakan hukum yang
Tak pelak, dalam Rapat diberikan laporan hasil dari pihak kita bisa kawal,” kata Taufik.
Dengar Pendapat Umum (RDP) Pusat Pelaporan dan Analisis we,aha/aha

2 Nomor 1240/I/IV/2023 • April 2023