Page 19 - BULETIN 1272

KOMISI XI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Raperda Pajak dan Retribusi

Daerah di Bima Jangan Beratkan

Masyarakat

omisi XI DPR RI
Pemerintah Daerah dan Pusat.
menerima audiensi dari tentang Hubungan Keuangan jangan memberatkan masyarakat
dan membuat dinamika ekonomi
rombongan anggota Oleh karenanya kami mendukung jadi melemah,” urai Legislator Dapil
DPRD Kabupaten Bima, apa yang mereka lakukan," kata Lampung II ini.
K Nusa Tenggara Barat Junaidi kepada Parlementaria usai Lebih lanjut, Junaidi juga
(NTB) terkait Rancangan Peraturan audiensi di Gedung Nusantara I, menyarankan selain berpacu pada
Daerah (Raperda) tentang pajak DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis UU No. 1 Tahun 2022, penyusunan
dan retribusi daerah. Anggota (2/11). Raperda nantinya juga sebaiknya
Komisi XI DPR RI Junaidi Auly yang Politisi Fraksi PKS ini juga berpedoman pada Peraturan
turut hadir dalam pertemuan ini memberikan catatan agar Raperda Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun
mengatakan, pihaknya mendukung ini bisa menggali seluruh potensi 2023 tentang Ketentuan Umum
dan memberikan arahan sesuai penerimaan bagi daerah dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
dengan Undang-Undang Nomor terpenting tidak memberatkan "Dan tadi kita cek sudah keluar PP
1 Tahun 2022 tentang Hubungan masyarakat. No. 35 (Tahun 2023). Silahkan itu
Keuangan antara Pemerintah Pusat “Silahkan digali potensi dijadikan pedoman untuk menyusun
dan Pemerintahan Daerah (HKPD). sebaik-baiknya dan dijadikan lebih lengkap perda yang akan
"Kita memberikan arahan untuk penerimaan daerah, yang disusun," pungkasnya.
sesuai dengan UU No. 1 tahun 2022 tentu saja catatan kami adalah tmd,we/rdn

FOTO: MCN/PDT
Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly dalam foto bersama usai menerima audiensi dari rombongan anggota DPRD Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) di Gedung
Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Nomor 1272/II/XI/2023 • November 2023 19