Page 8 - BULETIN 1272

BULETIN Parlementaria

Agung Soroti Fungsi KASN
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Diserahkan ke KemenPAN-RB:

Jangan Jadi Lembaga ‘Super

Body’

PR RI resmi "Sekarang yang perlu dicatat memaksimalkan peran itu sebagai
mengesahkan RUU adalah sebagus apapun formulasi lembaga penyelenggara urusan
tentang penggantian kebijakan, sebagus apapun aturan itu ASN. Salah satu yang ditekankan
atas Undang-Undang dibuat, kalau dasar filosofinya sudah Agung adalah soal dihapusnya
D Nomor 5 Tahun 2014 bagus, kemudian implementasi serta Komisi ASN (KASN) yang kemudian
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sosialisasinya tidak maksimal, saya kewenangannya dipegang oleh
menjadi UU melalui Rapat Paripurna rasa sangat disayangkan," ujar Agung KemenPAN dan RB.
DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I kepada Parlementaria, baru-baru Ia mengatakan KemenPAN dan
Tahun Sidang 2023-2024. Setelah ini, di Gedung Nusantara II, Senayan, RB harus bijak dalam melaksanakan
disahkannya UU ASN tersebut, Jakarta. kewenangan tersebut. "Kami
Anggota Komisi II DPR RI Agung Lebih lanjut, Agung berharap berharap agar KemenPAN-RB ini
Widyantoro berharap apa yang penuh agar pemerintah melalui bijak, jangan menjadi lembaga
sudah diputuskan dalam UU tersebut Kementerian Pendayagunaan super body. Proses perumusan
dapat diimplementasikan dengan Aparatur Negara dan Reformasi kebijakannya tentang ASN ada di
baik. Birokrasi (KemenPAN-RB) bisa sana. Kemudian implementasinya,
pengawasan, dan evaluasi ada di
KemenPAN," jelas Politisi Fraksi Partai
Golkar tersebut.
Agung pun mengingatkan agar
nantinya KemenPAN-RB dapat
berkonsultasi dengan DPR RI dalam
hal ini Komisi II dalam melakukan
fungsi-fungsi pengawasan terhadap
ASN, termasuk ketika rekrutmen
orang-orang yang memiliki
kewenangan pengawasan terhadap
ASN.
"Fungsi-fungsi pengawasannya
harus melalui konsultasi dan
pembahasan bersama DPR RI
dalam hal ini Komisi II. Termasuk
di dalamnya adalah rekrutmen
orang-orang yang nantinya punya
kewenangan pengawasan terhadap
ASN, sehingga tidak hanya eksekutif
atau pemerintah sentris, tetapi Scan QR
FOTO: MRI/PDT ada lembaga pengawasan dalam selengkapnya
untuk berita
legislatif dan juga unsur, pelibatan

far,bia/rdn
tutupnya.
Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro. unsur-unsur tokoh masyarakat,"
8 Nomor 1272/II/XI/2023 • November 2023