Page 23 - BULETIN 1263

BANGGAR • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Evaluasi APBN 2022,

Pemerintah Harusnya Lebih

Optimalkan Penerimaan

adan Anggaran
(Banggar) DPR RI
menggelar Rapat
Kerja dengan
B Menteri Keuangan RI,
Menteri PPN/Kepala Bappenas,
Menteri Hukum dan HAM RI serta
Gubernur BI pada Kamis (7/9) di
Gedung Nusantara II, Senayan,
Jakarta. Dalam kesempatan
tersebut, Anggota Banggar RI
Charles Meikyansyah mengatakan
bahwa pemerintah seharusnya
lebih mengoptimalkan penerimaan
lantaran masih adanya banyak
ruang fiskal meski penerimaan
perpajakan telah melampaui
target. FOTO: JKA/PDT
“Meminta kepada pemerintah
untuk mengoptimalkan
penerimaan perpajakan. Meskipun Anggota Badan Anggaran RI Charles Meikyansyah saat menyampaikan Pendapat Mini Fraksi Partai NasDem
dalam Pembicaraan Tingkat I, RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
melampaui target sebesar 114 Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Kamis (7/9/2023) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
persen yang mencapai Rp2.034,5
triliun. Namun, kita masih melihat
ada ruang fiskal yang cukup besar
jika pemerintah mampu mengatasi dan Piutang Bukan Pajak serta hak tagih piutang negara dalam
permasalahan kekurangan dan penyelesaiannya. Hal tersebut proses likuidasi serta menetapkan
keterlambatan penerimaan berkaitan dengan masih status hukum enam debitur
pajak atas kekurangan dan terdapatnya permasalahan terkait koperasi yang tidak diketahui
keterlambatan penyetoran pajak keterlambatan pembayaran keberadaannya,” ujar Charles yang
dari wajib pajak,” tutur Charles ataupun kurang pungut serta juga Anggota Komisi XI DPR RI itu.
saat menyampaikan Pendapat penerimaan PNBP yang belum Dalam kesempatan
Mini Fraksi Partai NasDem dalam memiliki dasar hukum. Piutang tersebut, Fraksi Partai NasDem
Pembicaraan Tingkat I, RUU negara yang macet pun turut menyatakan dapat menerima
tentang Pertanggungjawaban menjadi catatan tersendiri. Rancangan Undang-Undang
atas Pelaksanaan Anggaran “Mengharapkan pemerintah tentang Pertanggungjawaban
Pendapatan Belanja Negara Tahun untuk mengoptimalkan atas Pelaksanaan APBN Tahun
Anggaran 2022. penyelesaian piutang negara yang Anggaran 2022 untuk dilanjutkan
Scan QR Lebih lanjut, ia meminta macet terutama pada debitur dalam pembicaraan tingkat II atau
untuk berita
selengkapnya
Pemerintah perlu memperkuat kategori BUMN sesuai dengan pengambilan keputusan dalam
pengawasan dan pengendalian rekomendasi dengan menyusun rapat paripurna dan nantinya
dalam pengelolaan Penerimaan aksi optimalisasi penyelesaian disahkan menjadi undang-undang.
Negara Bukan Pajak (PNBP) piutang negara dan mengamankan uc/rdn

Nomor 1263/II/IX/2023 • September 2023 23