Page 6 - BULETIN 1246

BULETIN Parlementaria

Wacana Revisi UU TNI, Legislator
KOMISI I • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Nilai Butuh Proses yang Panjang

nggota Komisi I DPR
Politisi PDI-Perjuangan ini
RI TB Hasanuddin
menyampaikan, Panja nantinya akan
mengatakan rencana
memang diterima oleh pemerintah
revisi UU Nomor 34
A Tahun 2004 tentang TNI JADI KETIKA ADA menyempurnakan beleid tersebut jika
yang kemudian diserahkan ke DPR.
masih sebatas rencana yang digodok DISHARMONISASI YA "Mari kita bahas mana yang klausul
oleh tim khusus Mabes TNI. Ia menilai LAKUKAN SAJA JANGAN yang bermasalah. Saya siap untuk
revisi UU tersebut membutuhkan KEMUDIAN BERPIKIR membahasnya bersama dan ini harus
waktu yang panjang hingga akhirnya SEKTORAL. KEDUANYA terbuka (pembahasan)," tambahnya.
dibahas di DPR bersama pemerintah JANGAN BERPIKIR Dalam beleid yang sedang
dan harus melibatkan publik. dibahas di internal TNI tersebut
"Itu masih usulan dan masih SEKTORAL. SEHINGGA Hasanuddin juga mengkritisi klausul
digodok oleh tim di Mabes TNI. JANGAN MERUBAH UU tentang tupoksi TNI. Hal ini menjadi
Prosesnya masih panjang salurannya HANYA KARENA KURANG masalah pertahanan dan keamanan
ke panja pemerintah yang di dalamnya KOORDINASI. MISALNYA yang menentang UUD 1945 dan
ada Menhan, Menkumham dan KEMENHAN KALAU UU Pertahanan. "Kalau tupoksi itu di
lainnya," ujar Hasanuddin, dalam MAU BELI ALUTSISTA bidang pertahanan dan keamanan
keterangan pers yang diterima memang seperti ABRI dulu. Bisa
Parlementaria, Selasa (16/5). KOORDINASI DENGAN jadi menterinya bukan mentri
TNI. pertahanan,"jawab Hasanuddin.
Kedua sambung dia adanya
usulan dari TNI terkait anggaran yang
tidak lagi diusulkan melalui menteri.
Dalam UU TNI disebutkan anggaran
TNI di bawah koordinasi Kemenhan.
"Mengapa di bawah koordinasi karena
setiap kegiatan upaya dan operasi
Anggota Komisi I DPR RI
TB Hasanuddin. TNI bagian dari tugas pertahanan dan
masalah pertahanan itu kebijakannya
ada di menteri pertahanan sehingga
janggal jika kemudian anggaran itu
dilakukan langsung ke Kemenkeu,"
tegasnya.
Dia meminta TNI dan Kemenhan
untuk memperbaiki koordinasi dan
sinkronisasi terkait anggaran. Hal ini
penting agar tidak terjadi pola pikir dan
sikap sektoral yang kemudian merevisi
undang-undang. "Jadi ketika ada
disharmonisasi ya lakukan saja jangan
kemudian berpikir sektoral. Keduanya
jangan berpikir sektoral. Sehingga Scan QR
untuk berita
selengkapnya
FOTO:RUNI/AHA jangan merubah UU hanya karena
kurang koordinasi. Misalnya Kemenhan
kalau mau beli alutsista koordinasi
tn/aha
dengan TNI," tandasnya.

6 Nomor 1246/III/V/2023 • Mei 2023