Page 6 - BULETIN 1221

BULETIN Parlementaria

KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FOTO: GAL/PDT

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait evaluasi tenaga kerja honorer di Kabupaten Semarang.
Harus Ada ‘Win-Win menghimpun banyak masukan
terkait dengan permasalahan
tenaga honorer di daerah,
Solution’ Agar Tak khususnya di Kabupaten Semarang.
Di antaranya, dari 7.194 orang ASN
yang ada, hampir 50 persen telah
Ada Gempa Massal memasuki usia lebih dari 50 tahun
yang akan pensiun, kemudian dari
sebanyak 4.804 tenaga honorer
Tenaga Honorer yang ada, hanya ada 2.238 orang
yang memenuhi syarat untuk dapat
diangkat menjadi PPPK.
“Yang akhirnya masyarakat
pengen semangat tapi Pemdanya
nggota Komisi II DPR honorer di Kabupaten Semarang. di berat, karena APBD-nya berat, DAU-
RI Mardani Ali Sera Ungaran, Jawa Tengah, Selasa (27/9). nya enggak bertambah. Sehingga
menyatakan harus Mardani optimis masalah tenaga buat kami ini masukkan yang sangat
berani membuat honorer bisa diselesaikan, jika berharga agar kedepannya kebijakan
A terobosan win-win semua pihak menurunkan ego dan itu betul-betul empiris bukan cuma
solution untuk menyelesaikan berkolaborasi, termasuk Kementerian akademis,” tutur politisi Partai
permasalahan tenaga honorer. Ia Keuangan dengan Kementerian Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu.
juga menyebut penghapusan tenaga PPN/Bappenas. Walaupun, beban Mardani pun berharap dalam
honorer itu dengan istilah ‘gempa terberat berada pada Presiden, waktu sebelum November 2023
massal November 2023’. kebijakan penghapusan honorer ini pada saat pengangkatan ASN
“Dengan gempa massal tahun 2023 perlu dicermati. Sebagai dan PPPK yang baru, perubahan
November 2023, di mana tidak contoh, ditemukan persyaratan dari persyaratan untuk tenaga
ada lagi honorer, bisa kita hindari PPPK menggunakan ijazah di honorer sudah bisa dilakukan.
dengan win-win solution. Masyarakat Semarang. Padahal, sebagian Pemda “Karena itu mudah kok, karena
ingin mendapatkan keadilan untuk memerlukan tenaga honorer yang dia peringkatnya PP, maka antara
bekerja. Pemerintah daerah perlu terkadang tidak memerlukan ijazah, teman-teman (Kementerian) PAN-
orang untuk melayani. Pemerintah akan tetapi cukup keahliannya RB, Kemendagri, Kemenkumham, Scan QR
untuk berita
pusat perlu untuk menjaga NKRI seperti tukang sapu, sopir, dan mungkin Bappenas bisa berembug selengkapnya
kita agar stabil,” ujar Mardani usai pembantu umum. segera dan putuskan segera. Kami
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II Melalui, kunjungan kerja Komisi II Komisi II akan full mengawasi,”
DPR RI terkait evaluasi tenaga kerja di Kabupaten Semarang ini, Mardani ungkapnya. l gal/es

6 Nomor 1221/III/X/2022 • Oktober 2022