Page 20 - BULETIN 1286

BULETIN Parlementaria

Sepakat Perbaiki Tata Kelola
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Maritim Indonesia masing-masing kementerian dan

Perhubungan (Kemenhub),
anitia Khusus Rancangan
semangat sinergitas dan kolaborasi
Kelautan (Pansus
(Kemenhan), Kementerian Keuangan
PANSUS Undang-Undang Kementerian Pertahanan lembaga terkait mengedepankan
(Kemenkeu), Kementerian PAN
sehingga ego institusional tidak
RUU Kelautan) DPR RI
P menyatakan sepakat Reformasi Birokrasi (KemenPAN terjadi. Hal ini menjadi sorotannya
untuk untuk melakukan pendalaman RB), Kementerian Hukum dan Hak agar RUU Kelautan tidak menjadi
RUU Kelautan. Usai menyerap Asasi Manusia (Kemenkumham), dan paket regulasi yang timpang dan
masukan dan aspirasi dari berbagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tumpang tindih karena melibatkan
instansi yang tersebar di sejumlah di Gedung Nusantara II, Senayan, banyak pemangku kebijakan terkait.
daerah di Indonesia, Pansus RUU Jakarta, Kamis (14/3). Menutup pernyataanya, dirinya
Kelautan akan menerima usulan “Dengan hadirnya para bersama para anggota pansus RUU
Daftar Isian Masalah (DIM) dari pihak perwakilan dari delapan fraksi hari Kelautan DPR juga mendukung
pemerintah. ini, kami menyatakan sepakat untuk untuk memperkuat maritim Indonesia
Hal itu disampaikan oleh Ketua melakukan pendalaman terhadap dengan memperbaiki tata kelola
Pansus RUU Kelautan DPR RI Utut RUU Kelautan,” ucap Utut. kemaritiman. Tidak hanya itu
Adianto saat memimpin Rapat Kerja Selama agenda tersebut saja, Pansus RUU Kelautan akan
dengan Kementerian Kelautan berlangsung, Politisi Fraksi PDI- mempertimbangkan pembentukan
dan Perikanan (KKP), Kementerian Perjuangan itu mengingatkan agar Indonesian Coast Guard. ts/rdn

FOTO : JKA/PDT Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Ketua Pansus RUU Kelautan DPR RI Utut Adianto saat memimpin Rapat Kerja dengan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara II, Senayan,
Jakarta, Kamis (14/3/2024).

20 1286/IV/III/2024 • Maret 2024