Page 2 - BULETIN 1266

BULETIN Parlementaria

UU ASN Resmi Disahkan di
BERITA COVER • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Rapat Paripurna DPR

PR RI resmi
mengesahkan RUU
tentang penggantian
atas Undang-Undang
D Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
menjadi Undang-Undang (UU)
melalui Rapat Paripurna DPR RI Ke-7
Masa Persidangan I Tahun Sidang
2023-2024. Sebelumnya, berdasarkan
laporan Ketua Komisi II DPR RI Doli
Kurnia Tanjung dalam Pembicaraan
Tingkat I di Komisi II DPR RI, delapan
fraksi menyatakan setuju RUU
tersebut dibawa dalam pengambilan
keputusan di Rapat Paripurna,
sedangkan satu fraksi menyetujui
dengan catatan.
Mendengar hal ini, Wakil Ketua
DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku
pimpinan Paripurna kemudian FOTO:JAKA/AGUNG
menanyakan kembali kepada
seluruh fraksi yang hadir di Paripurna
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan laporan terkait UU ASN saat Rapat Paripurna DPR RI.
untuk meminta persetujuan terkait
pengesahan pengganti UU ASN
tersebut. ”Selanjutnya kami akan
menanyakan kepada setiap fraksi,
apakah RUU tentang Perubahan Atas pemerintahan yang semakin baik. honorer digabung dengan pelamar
Undang-Undang Nomor 5 Tahun ”Hal ini dilakukan demi terwujudnya umum. Hugua melihat, sistem
2014 tentang ASN dapat disahkan?” pelayanan publik yang lebih baik dan perankingan dengan pelamar
tanya Dasco yang kemudian dijawab masyarakat yang makin sejahtera,” umum menyulitkan para tenaga
’setuju’ oleh seluruh fraksi yang pungkasnya. honorer yang sudah berumur.
hadir di Rapat Paripurna, di Gedung Dalam kesempatan yang Padahal tak sedikit dari mereka
Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa berbeda, Anggota Komisi II DPR RI yang menghabiskan karirnya
(3/10). Hugua bilang UU ASN ini merupakan mengabdi sebagai honorer di
Lebih lanjut, Ketua Komisi II DPR terobosan penting dalam mengatur sudut daerah terpencil administrasi
RI Doli Kurnia Tanjung mengatakan dunia birokrasi. Salah satunya dan birokrasi negara Indonesia.
pembahasan UU ASN yang baru ini kepastian posisi tenaga honorer, "Karena kita harus memahami dan
butuh waktu yang sangat panjang, dimana tidak akan ada PHK massal menghargai bahwa negara ini maju
kurang lebih dua tahun sembilan untuk para pegawai tersebut. seperti sekarang tidak terlepas
bulan. Sehingga diharapkan UU ASN Selain itu, para tenaga honorer dari peran birokrasi otomatis, tapi
ini bisa menjawab tantangan ASN direncanakan untuk dapat melamar sekali lagi jangan lupa bahwa Scan QR
untuk berita
ke depan agar terciptanya birokrasi jalur khusus pada seleksi PPPK di peran tenaga honorer di dalam selengkapnya
yang profesional dan berkelas rekrutmen ASN tahun ini. menjalankan mesin birokrasi itu
dunia, indeks persepsi korupsi yang Penyesuaian ini muncul setelah tinggi, tinggi sekali," ujar Hugua.
semakin baik, dan indeks efektivitas sebelumnya penerimaan PPPK bagi we,aha/aha

2 Nomor 1266/I/X/2023 • Oktober 2023