Page 8 - BULETIN 1266

BULETIN Parlementaria

RUU Perubahan tentang
PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Ombudsman RI Disetujui Jadi

RUU Usul Inisiatif DPR

PR RI menyetujui
RUU Perubahan atas
Nomor 37 tentang
Ombudsman RI
D menjadi RUU Usul
Inisiatif DPR RI. Persetujuan itu
disampaikan Wakil Ketua DPR
RI Sufmi Dasco Ahmad ketika
memimpin Rapat Paripurna DPR
RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun
Sidang 2023-2024. Persetujuan
tersebut disampaikan setelah
sebelumnya sembilan fraksi masing-
masing menyampaikan pendapat
fraksinya terhadap RUU tersebut.
“Apakah RUU usul inisiatif Badan FOTO: ARIEF/HAN
Legislasi DPR RI tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 37
tentang Ombudsman Republik Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ketika memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I.
Indonesia dapat disetujui menjadi
RUU Usul DPR RI?” tanya Dasco yang
dijawab ‘setuju’ oleh para Anggota
DPR yang hadir dalam Rapat RUU Prioritas Tahun 2024, dilanjutkan terhadap (a) RUU tentang Perubahan
Paripurna di Jakarta, Selasa (3/10). dengan pengambilan keputusan; Kedua Atas Undang-Undang Nomor
Diketahui dalam rapat paripurna Keempat,Laporan Komisi III 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
ini, terdapat beberapa agenda yang DPR RI atas hasil Pembahasan Transaksi Elektronik (ITE); (b) RUU
dibahas, yakni, pertama, Pembicaraan Uji Kelayakan (Fit and proper test) tentang Hukum Acara Perdata; (c)
Tingkat II /Pengambilan Keputusan terhadap Calon Hakim Konstitusi RUU tentang Perubahan Kedua atas
terhadap Rancangan Undang- Tahun 2024, dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
Undang tentang Perubahan atas pengambilan keputusan; Kelima, 2009 tentang Narkotika; (d) RUU
Undang-Undang Nomor 3 Tahun Pendapat Fraksi-fraksi terhadap tentang Perubahan Keempat atas
2022 tentang Ibu Kota Negara; Rancangan Undang-Undang Usul Undang-Undang Nomor 24 Tahun
Kedua, Pembicaraan Tingkat II / Inisiatif Badan Legislasi DPR RI 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
Pengambilan Keputusan atas tentang Perubahan atas UU Nomor (e) RUU tentang Konservasi Sumber
Rancangan Undang-Undang tentang 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia, dilanjutkan (f) RUU tentang Energi Baru dan
Nomor 5 Tahun 2014 tentang dengan pengambilan keputusan Energi Terbarukan (EBET): (g) RUU
Aparatur Sipil Negara; Ketiga, menjadi RUU Usul DPR RI; Keenam, tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;
Laporan Badan Legislasi DPR RI Penetapan Keanggotaan Pansus RUU dilanjutkan dengan pengambilan Scan QR
untuk berita
atas Evaluasi kedua Prolegnas RUU tentang Perubahan atas UU Nomor keputusan. Kedelapan, Pidato selengkapnya
Prioritas Tahun 2023, Perubahan 32. Tahun 2014 tentang Kelautan; Ketua DPR RI pada penutupan Masa
keenam Prolegnas RUU Tahun 2020- Ketujuh, Persetujuan Persidangan I Tahun Sidang 2023-
2024, dan Penyusunan Prolegnas Perpanjangan waktu pembahasan 2024. hal

8 Nomor 1266/I/X/2023 • Oktober 2023