Page 10 - BULETIN 1253

BULETIN Parlementaria

Aminurokhman Minta
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Penyelenggara Pemilu Harus

Transparan, Akuntabel, dan Objektif

nggota Komisi
II DPR RI pendekatan ini tentu bisa prinsip-prinsip akuntabilitas,
transparansi dan objektivitas agar
menghasilkan sumber daya
Aminurokhman manusia penyelenggara pemilu tidak menimbulkan kekisruhan," jelas
meminta dan pengawasan pemilu Amin.
A penyelenggara yang memiliki kapasitas dan Pernyataan Amin tersebut
Pemilu mengedepankan kompetensi yang mumpuni," menanggapi adanya aduan kepada
dan menjaga transparansi, ungkap Aminurokhman dirinya terkait dugaan proses Tim
akuntabilitas, dan objektivitas. dalam keterangan kepada Seleksi Calon Anggota Bawaslu
Menurutnya, jika penyelenggara Parlementaria, Rabu, (21/6). Provinsi Papua Barat Daya Tahun
Pemilu tidak memiliki hal-hal Legislator Fraksi Partai 2023-2028 yang tidak transparan,
tersebut, maka Pemilu tidak NasDem itu juga mengingatkan, akuntabel, dan objektif. Hal ini dapat
bisa berjalan dengan baik penyelenggara pemilu melibatkan dilihat dari dua Pengumuman Hasil
sebagaimana diharapkan banyak orang, bila ada hal- Tim Seleksi Tes Kesehatan dan
masyarakat Indonesia. hal yang diduga tidak fair, ada Wawancara Calon Anggota Bawaslu
"Dalam setiap rapat dengar kecurangan, tidak transparan Provinsi Papua Barat Daya yang
pendapat dengan KPU RI dan maka akan muncul gejolak berbeda. Satu hasil tes tertanggal 14
Bawaslu RI, saya selalu dari pihak-pihak yang merasa Juni 2023 dan satu lagi tertanggal
menekankan dirugikan. 15 Juni 2023. Meski ditulis dengan
perlunya "Termasuk dalam proses nomor surat yang sama, kedua hasil
transparansi, rekrutmen anggota Bawaslu tim seleksi tersebut berisi empat
akuntabel, provinsi dan kabupaten atau nama yang berbeda.
dan objektif. kota di seluruh Indonesia "Ini tentu harus dilakukan klarifikasi
Dengan harus mengedepankan dan investigasi sehingga tidak
menimbulkan kegaduhan di daerah
yang menggelar seleksi dan proses
seleksi itu sendiri," ungkap Amin.
Anggota Komisi II DPR RI Amin juga mengingatkan Papua
Aminurokhman.
Barat Daya (PBD) adalah provinsi
yang baru dimekarkan, sehingga
penyelenggara pemerintahan butuh
kepercayaan dari masyarakat. "Dalam
memasuki tahun politik ini, diharapkan
penyelenggara pemerintahan,
penyelenggara pemilu baik itu
KPU maupun Bawaslu, harus bisa
memberikan bukti kepada masyarakat
bahwa mereka bisa dipercaya. Bila
di awal pemerintahan Papua Barat
Daya ini masyarakat sudah tidak Scan QR
untuk berita
lagi percaya, maka provinsi tersebut selengkapnya
FOTO: MRI/PDT akan mengalami kendala dalam
pelaksanaan pemerintahan," pungkas
we/rdn
Amin.

10 Nomor 1253/I/VII/2023 • Juli 2023