Page 5 - BULETIN 1209

KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Perjuangkan Nasib daerah itu datanya sekian, jadi itu
bisa memudahkan kami di Komisi II
untuk memperjuangkan para tenaga
honorer menjadi PPPK,” tutur Saan.
Honorer Menjadi
Legislator daerah pemilihan
(dapil) Jawa Barat VII ini
menambahkan, meskipun
PPPK, Komisi II Soroti
diprioritaskan untuk diangkat menjadi
PPPK, pemerintah juga harus tetap
melakukan prinsip kehati-hatian dan
Ketidakjelasan Data
juga profesionalitas dalam proses
pengangkatan tenaga honorer ini.
“Terkadang PPPK menjadi beban
pemerintah daerah, maka penting
juga terkait dengan penerimaan
akil Ketua Gubernur Kepulauan Riau, Kakanwil honorer yang nantinya menjadi
Komisi II DPR RI BPN Kepri, Kepala Ombudsman PPPK ini harus benar benar selektif
Saan Mustopa Kepri, Ketua KPU Kepri, Ketua dan hati hati. Karena kita ingin
menyoroti data Bawaslu Kepri, di Kepri, Senin (11/7). persoalan ini tidak berlarut larut
W tenaga honorer “Itu menjadi kesulitan bagi karena itu kepastian jumlah honorer
yang hingga saat ini masih belum kami di Komisi II ketika ingin menjadi sangat penting, jika data ini
menemui titik terang, karena masih menyampaikan ke Kementerian belum selesai juga ini akan menjadi
sering terjadi perubahan terkait PAN-RB dan BKN. Yang mereka persoalan itu sendiri,” tutup politisi
dengan jumlah. Saan meyampaikan, mau menjadi PPPK, tetapi karena Partai NasDem ini. l pdt/sf
pihaknya kesulitan untuk membahas data honorer itu berubah
lebih lanjut masalah tenaga honorer ubah. Kita minta untuk
ini dengan pemerintah, khususnya segera perbaiki
Kementerian Pendayagunaan untuk memberikan
Aparatur Negara dan Reformasi kepastian bahwa
Birokrasi (PAN-RB) dan Badan honorer di setiap
Kepegawaian Negara (BKN).
Oleh karena itu, menurut Saan,
dibutuhkan data jumlah tenaga
Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Saan Mustopa.

PPPK INI HARUS BENAR
BENAR SELEKTIF DAN
HATI HATI. KARENA KITA FOTO: PRIMA/NVL
INGIN PERSOALAN INI
TIDAK BERLARUT LARUT

honorer yang jelas agar dapat
diperjuangkan untuk menjadi
Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK). Demikian
diungkapkan Saan Scan QR
untuk berita
dalam pertemuan selengkapnya
Tim Kunjungan Kerja
Reses Komisi II DPR
RI dengan Wakil

Nomor 1209/IV/VII/2022 • Juli 2022 5