Page 9 - MAJALAH 204
P. 9

2021
                                                                                                              2021
                                                                                   PIMPINAN DPR





                                                                               merencanakan pemindahan Ibu Kota
                                                                               Negara adalah perlunya sosialisasi
                                                                               dan persiapan yang matang terkait
                                                                               pembangunan Ibu Kota Baru yang
                                                                               meliputi aspek regulasi, sampai
                                                                               hal-hal teknis yang semua proses itu
                                                                               dikoordinasikan dengan DPR RI,” papar
                                                                               Puan.
                                                                                 Terkait pemindahan IKN,
                                                                               Puan memastikan, DPR RI akan
                                                                               mempertimbangkan masukan dan
                                                                               aspirasi dari masyarakat. Ia juga
                                                                               berharap RUU IKN dapat memenuhi
                                                                               kebutuhan atas suatu bentuk Ibu Kota
                                                                               Negara yang ideal dari semua sisi dan
                                                                               pertimbangan yang ada. 
                                                                                 “RUU IKN nantinya harus bisa
                                                                               dilengkapi dengan peraturan
                                                                               turunannya yang lebih komprehensif
                                                                               yang pembicaraannya akan melibatkan
                                                                               banyak pihak. Bukan hanya pemerintah
                                                                               dan DPR tapi juga semua elemen
            Ketua DPR RI Puan Maharani saat berkunjung ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), di Tribun Gedung E
            Mabes TNI AD. Foto: Ist/nvl                                        bangsa dalam memberi masukan,”
                                                                               jelasnya.  
            Darat (Seskoad), di Tribun Gedung E   Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di   RUU IKN yang disampaikan
            Mabes TNI AD, Jakarta, Juni lalu.   ruang pimpinan DPR, Gedung Nusantara   pemerintah terdiri dari 9 bab yang berisi
              Perempuan pertama yang menjadi   III, Kompleks Parlemen, Senayan,   34 pasal. RUU mengatur soal isi dari
            Ketua DPR RI itu menuturkan, negara   Jakarta, akhir September lalu.  Ibu Kota Negara, bentuk organisasi,
            yang memiliki industri pertahanan kuat   Puan mengungkapkan, rencana   pengeloaan, hingga tahap-tahap
            dan maju memiliki keuntungan lebih   pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)   pembangunan dan pemindahan Ibu
            dalam mengendalikan arah politik, yang   sudah ada sejak lama. “Yang kami   Kota Negara beserta pembiayaannya.
            dapat berpengaruh terhadap hubungan   harapkan dari pemerintah dalam   l es
            diplomatik. 
              Puan menegaskan bahwa TNI harus
            membutuhkan sistem pertahanan
            negara yang memiliki strategi geopolitik,
            dukungan sumber daya manusia,
            sarana dan prasarana alutsista
            mumpuni untuk mempertahankan,
            melindungi, dan memelihara keutuhan
            serta kedaulatan negara. “Pertahanan
            negara, sebagaimana diamanatkan UU
            Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI,
            disusun dengan memperhatikan kondisi
            geografis Indonesia sebagai negara
            kepulauan,” kata Puan.

            PEMINDAHAN IKN 
              Pimpinan DPR RI telah menerima
            Surat Presiden (Surpres) tentang RUU
            Pemindahan Ibu Kota Negara dari
            Pemerintah yang disampaikan oleh   Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggelar konferensi pers usai menerima
            Mensesneg Pratikno dan Menteri PPN/  draf RUU IKN di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2021). Foto: Eno/nvl



                                                                        TH. 2021      EDISI 204      PARLEMENTARIA        9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14