Page 23 - BULETIN 1239

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Nurul Arifin Pimpin Pansus RUU

Landas Kontinen

Pansus RUU tentang Landas
akil Ketua
Kontinen dari unsur Fraksi
DPR RI Sufmi
Dasco Ahmad
menetapkan
semula saudara Muhammad
PANSUS W Anggota Partai Golongan Karya yaitu
Abdurrahman S.T diganti oleh
Komisi I Nurul Arifin menjadi saudari Nurul Arifin M.Si anggota
Ketua Panitia Khusus Rancangan nomor A287,” ujarnya, Senin (20/3).
Undang-Undang (RUU) Landas Sementara itu, Nurul Arifin
Kontinen menggantikan ketua mengatakan komitmennya
sebelumnya Anggota DPR RI Maman untuk dapat menyelesaikan
Abdurrahman. PergantiZan tersebut, pembahasan RUU tersebut pada
kata Dasco berdasarkan surat dari Masa Sidang IV Tahun Sidang
Pimpinan Fraksi Golongan Karya 2022-2023 ini. “Tadinya komitmen
perihal pergantian nama Pimpinan bersama untuk menyelesaikan
Pansus RUU tentang Landas di masa sidang ini, karena selain FOTO: RSB/PDT
Kontinen dari Fraksi Partai Golkar DPR waktunya sudah terlalu lama,
RI juga memang sudah dibutuhkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat
menetapkan Anggota Komisi I Nurul Arifin menjadi
“Atas dasar surat tersebut maka keberadaanya undang-undang Ketua Panitia Khusus RUU Landas Kontinen di Ruang
terjadi perubahan susunan Ketua ini,” tegasnya. bia/aha Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta,
Senin (20/3/2023).

Menakar Pelaksanaan Sistem Proporsional Terbuka anytime,
anywhere,
dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 support the parliament.

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu instrumen penting bagi berjalannya roda pemerintahan suatu negara. Di Indonesia, pemilu

secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1995 Pasal 22E ayat (1) s.d (6) dimana pada pasal (2) menjelaskan “Pemilihan umum
diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah”. Selain sebagai pemenuhan atas kebutuhan kekuasaan dan kepemimpinan negara, pemilu juga dianggap sebagai wadah bagi rakyat dalam
memberikan aspirasinya dan kepentingan dalam kehidupan bersama. Berdasarkan UU no. 8/2012 pasal 1 angka 1, Pemerintahan dapat dikatakan demokratis
apabila pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
Agar terlaksananya pemilu maka dibutuhkan sistem pemilu yang dapat digunakan untuk menentukan tata cara penyelenggaraan dan penentuan hasil
menjelaskan pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
pemenang pemilu. Secara umum terdapat tiga sistem pemilu yang diterapkan di dunia yaitu sistem pluralitas, proporsional, serta sistem campuran. Pada
tahun 2024 nanti, pemilu akan diselenggarakan secara serentak sesuai
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. dengan UU no. 7/2017 dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Sistem
proporsional merupakan sistem yang menyediakan beberapa kursi parlemen yang akan diperebutkan pada wilayah pemilihan, artinya rasio perolehan suara
di partai akan sama dengan rasio perolehan jumlah kursi parlemen.
Penggunaan sistem proporsional terbuka dalam pemilu serentak tahun 2024
dipandang memiliki kelebihan dan kekurangan yaitu sebagai berikut: Kesimpulan
Setiap sistem pemilu memiliki dampak positif dan negatifnya.
Kelebihan Sistem Proporsional Terbuka pada Pemilu Serentak tahun 2024: Namun, pemerintah tetap perlu memilih satu sistem yang
• Sistem proporsional terbuka dinilai mewakili proporsi jumlah kursi dianggap terbaik dengan berbagai dampak yang didapatkan.
karena jumlah kursi yang didapatkan partai di parlemen sesuai Penggunaan sistem proporsional terbuka untuk Pemilu
dengan jumlah suara yang diperoleh. Serentak tahun 2024 merupakan pilihan terbaik karena
• Dinilai lebih adil bagi pemilih karena dibebaskan untuk memilih wakil mengedepankan kebebasan untuk rakyat Indonesia dalam
legislatifnya dan dapat memonitoring secara langsung kinerja memilih calon legislatifnya.
wakilnya.
• Sistem proporsional terbuka dapat membuka peluang bagi partai Tujuan dipilihnya sistem pemilu proporsional terbuka adalah
kecil (minoritas) untuk tetap dapat dipilih atau memperoleh akses agar hasil dari pemilu serentak menghasilkan para wakil rakyat
perwakilan dan dapat menempatkan wakilnya dalam badan yang bertanggung jawab dan dekat dengan konstituennya.
perwakilan. Namun, dalam kenyataannya potensi praktik politik uang
Kekurangan Sistem Proporsional Terbuka untuk Pemilu Serentak tahun 2024: masih tetap akan terjadi. Sehingga masih perlu adanya
• Potensi terjadinya tarik menarik kepentingan partai politik koordinasi oleh seluruh pihak terkait sehingga pelaksanaan
pemilu serentak dapat berjalan sesuai dengan keinginan
(fragmentasi partai) yang berakibat pada kurangnya dukungan partai rakyat Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang
untuk saling berintegrasi atau bekerjasama bahkan cenderung untuk berlaku.
mempertajam perbedaan.
• Proses perhitungan suara yang cukup rumit dan membutuhkan waktu
yang lama disebabkan oleh pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024
akan mempunyai jumlah kandidat atau calon yang cukup banyak
untuk dipilih.
Scan QR • Dari sisi anggaran, terdapat potensi terjadinya politik uang karena
untuk berita para kandidat akan melakukan berbagai cara agar bisa terpilih.
selengkapnya

(Tim Puskaji AKN, diolah dari berbagai sumber)
Nomor 1239/IV/III/2023 • Maret 2023 23