Page 23 - BULETIN 1232

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BKSAP • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BAKN Usulkan 20 Persen DBHCHT
Dialokasikan Bagi Petani Tembakau

etua Badan Akuntabilitas
Keuangan Negara (BAKN)
DPR RI Wahyu Sanjaya
mengusulkan agar
K pemerintah mematangkan
BAKN
kembali alokasi Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Menurutnya, sektor pertanian
perlu mendapat prioritas dalam
peruntukkan DBHCHT.
“Kita akan berikan usulan kepada
Kementerian Keuangan agar sebagian FOTO: ANE/PDT
juga bisa diserap untuk pertanian.
Apakah 20 persen hingga 25 persen Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya saat pertemuan dengan Pemerintah Kota Mataram di Kantor Gubernur Nusa
dari total DBHCHT. Sehingga, kawan Tenggara Barat.
petani yang menanam tembakau Wahyu menuturkan, kerap kali tersebut, DBHCHT dialokasikan 50
bisa ikut merasakan manfaatnya,” dana bagi hasil cukai hasil tembakau persen untuk bidang kesejahteraan
ujar Wahyu Sanjaya usai pertemuan kerap kali tidak terserap secara masyarakat, 40 persen untuk bidang
dengan Pemerintah Kota Mataram optimal, karena terkendala Peraturan kesehatan dan 10 persen untuk
di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Menteri Keuangan mengenai penegakan hukum atau pengawasan.
Barat, Mataram, Kamis (12/1). peruntukkan DBHCHT. Dalam aturan aan/aha

anytime,
Akuntabilitas Pengelolaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) anywhere,
support the parliament.
Revolusi industri 4.0 telah membawa transformasi dengan mengedepankan Namun, atas pelaksanaan program JKP tersebut, BPK RI mengungkap adanya permasalahan yang
pemanfaatan teknologi. Hal tersebut dapat berdampak besar sektor ketenagakerjaan dituangkan dalam LHP atas LK Kemnaker TA 2021 berupa kelemahan dalam pengelolaan

seperti pada industri padat karya yang berperan penting dalam penyerapan tenaga pembayaran iuran JKP oleh Kemnaker pada TA 2021. Di antaranya sebagai berikut:

kerja akan melakukan efisiensi jika tenaga kerja tidak menghasilkan nilai tambah yang
tinggi. Selain itu, sektor ketenagakerjaan juga mengalami tekanan besar pada saat Kemnaker belum memiliki instrumen pengujian atas tagihan iuran JKP yang akan

Pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak kepada 29,12 juta orang penduduk dikirimkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Kemnaker untuk pengecekan
usia kerja, di antaranya 2,56 juta orang menganggur karena Covid-19 dan secara kelengkapan calon penerima Dana Iuran JKP oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi

otomatis membuat tingkat pengangguran meningkat. Walaupun pemulihan ekonomi Ketenagakerjaan (Pusdatik). Pengujian tersebut belum dapat memastikan syarat-
syarat lain yang menjadi persyaratan peserta JKP telah terpenuhi, diantaranya berupa
nasional telah membawa dampak positif dengan menurunnya tingkat pengangguran status WNI, batasan umur, memiliki hubungan kerja dengan pemberi kerja, dan

dari 7,07% pada Agustus 2020 menjadi 5,83% di Februari 2022. Namun, perlambatan keterdaftaran pada program jaminan sosial lainnya.
ekonomi global akibat pandemi Covid-19 dan faktor lainnya dapat meningkatkan
kembali angka pengangguran akibat industri yang akan melakukan efisiensi dengan Kemnaker juga diketahui tidak memiliki instrumen untuk memastikan klasifikasi
melakukan PHK.
perusahaan tempat pekerja tersebut telah terdaftar sebagai peserta program JKP
Untuk menghindari tekanan dan ancaman PHK, Pemerintah telah maupun program jaminan sosial lainnya
mengimplementasikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai amanat
UU Cipta Kerja yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan dengan peraturan teknis yang Dalam pelaksanaan pembayaran program JKP, Kemnaker hanya menggunakan data
diatur dalam PP No.37/2021. Adapun manfaat JKP dapat dilihat di bawah ini: dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar pembayaran karena Kemnaker belum
memiliki database tenaga kerja di Indonesia yang andal.

3 MANFAAT JKP
Kemnaker belum melakukan proses rekonsiliasi secara triwulanan dengan BPJS
Ketenagakerjaan sesuai PMK No. 148/PMK.02/2021 yang bertujuan untuk
INFORMASI PELATIHAN memastikan bahwa jumlah pembayaran iuran JKP oleh pemerintah telah sesuai
UANG TUNAI PASAR KERJA KERJA dengan rekomposisi yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

dari upah untuk Layanan informasi Pelatihan BPK juga mengungkap bahwa Kemnaker belum melakukan langkah pengujian terkait dengan
l
a
3
45% 3 bulan n pasar kerja/ berbasis akurasi nilai tagihan. Hasil pengujian data tagihan menunjukkan bahwa di antaranyaterdapat
b

u
p pertama0 0 bimbingan jabatan kompetensi tagihan yang nilainya nol,, terdapat pembayaran iuran JKP dengan nilai dibawah Rp1,00, Data gaji
e
m
a
t
a
r
dari upah untuk 3
25% bulan selanjutnya Besaran premi JKP adalah 0,46% dari batas atas peserta BPJS TK yang disampaikan kepada Kemnaker sebagai dasar perhitungan tagihan belum
merupakan data yang terbaru, dan terdapat pembayaran atas peserta yang secara umur tidak
upah Rp 5 juta (0,22% ditanggung pemerintah).
Batas atas upah dihitung Premi/iuran JKP yang dibayarkan Pemerintah berhak untuk dibayarkan karena berusia lebih dari 54 tahun saat dimulainya program JKP.
Rp 5 Juta Pusat (periode Feb-Nov 2022) melalui Kemnaker
diketahui sebesar Rp825 Miliar.

Berbagai permasalahan tersebut mengakibatkan pengeluaran belanja iuran JKP oleh Kemnaker kurang akurat karena tidak
Scan QR didukung data perhitungan yang akurat dan berpotensi lebih membayar iuran JKP karena Kemnaker tidak melakukan
untuk berita verifikasi secara memadai atas tagihan BPJS Ketenagakerjaan. DPR RI sebagai Lembaga legislative khususnya Komisi IX harus
selengkapnya memantau program JKP agar dapat dikelola dengan baik dan akuntabel. Selain itu DPR RI juga perlu menindaklanjuti
rekomendasi BPK RI, salah satunya dengan merevisi petunjuk teknis program JKP untuk meningkatkan pengendalian dan
mengurangi risiko agar tujuan program tercapai. Di samping itu, diperlukan pula database ketenagakerjaan sebagai data
pembanding atau data utama dasar untuk pemberian bantuan dan program-program pemerintah.

(Tim Puskaji AKN, diolah dari berbagai sumber)
Nomor 1232/I/II/2023 • Februari 2023 23