Page 5 - BULETIN 1267
P. 5

KOMISI I  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Sturman Panjaitan: Pengesahan

               Traktat Senjata Nuklir Perlu



               Segera Dilakukan





                                                                                  “Presidensial G20 Indonesia
                          nggota Komisi I
                          DPR RI dari Fraksi   generasi-generasi yang akan datang,”   Tahun 2022 dianggap telah berhasil
                                               ujar Sturman di Senayan, Jakarta,
                          PDI-Perjuangan       Senin (2/10).                   memasukkan hal yang luar biasa
                          Sturman Panjaitan       Catatan tersebut yakni pertama,   dalam joint statement G20 Bali Leaders
               A membacakan                    Fraksi PDI-Perjuangan menyatakan   Declaration yaitu memuat seruan
               pandangan mini fraksinya terkait   bahwa traktat ini tidak hanya melarang  terkait penolakan penggunaan senjata
               RUU tentang Pengesahan Treaty   pengembangan uji coba pertukaran   nuklir,” terang Politisi asal Kepulauan
               On The Prohibition Of Nuclear   penggunaan dan penyimpanan      Riau itu.
               Weapon (Traktat Mengenai        senjata nuklir bagi negara-negara   Ketiga yakni, traktat ini akan
               Pelarangan Senjata Nuklir). Fraksi   anggota, tetapi juga melarang mereka   membuka peluang yang lebih
               PDI-Perjuangan, menurutnya,     untuk menjadikan tuan rumah bagi   besar bagi Indonesia untuk
               memandang bahwa pengesahan      negara lain untuk melakukan aktivitas   memperoleh manfaat dari bahan dan
               Traktat Mengenai Pelarangan     serupa.                         perkembangan teknologi nuklir untuk
               Senjata Nuklir ini perlu segera    “Selain itu ternyata (traktat) ini   tujuan-tujuan damai.
               dilakukan. Sehingga, dapat      juga mengatur kewajiban negara     “Yang terakhir, keempat, dengan
               bermanfaat secara maksimal bagi   membantu korban yang disebabkan   terpilihnya Indonesia menjadi salah
               kepentingan perdamaian dunia    oleh aktivitas nuklir termasuk   satu anggota Dewan Gubernur
               sesuai dengan tujuan dari negara   di antaranya memberi jaminan   Badan Tenaga Atom Internasional
               tentang ‘Menjaga Ketertiban Dunia’   kesehatan psikologis dan tunjangan   akan menjadi modal penting bagi
               sebagaimana termaktub dalam     ekonomi,” jelasnya.             Indonesia lebih aktif mempromosikan
               Pembukaan Undang-Undang Dasar      Kedua, ia mengungkapkan bahwa   penggunaan nuklir untuk tujuan damai
               Negara Republik Indonesia Tahun   ratifikasi ini akan menjadi momentum   Indonesia juga dapat memanfaatkan
               1945.                           bagi kepentingan Indonesia baik di   posisi ini untuk semakin intensif
                  Hal itu disampaikan Sturman   tingkat regional maupun di tingkat   mendorong pelucutan senjata nuklir,”
               dalam Rapat Kerja Komisi I DPR   global.                        tutupnya.  hal/rdn
               RI dengan Kemenlu, Kemenhan,
               dan Kemenkumham yang memiliki
               agenda Pembicaraan Tingkat I/
               Pengambilan Keputusan terhadap
               RUU tentang Pengesahan Treaty on
               the Prohibition of Nuclear Weapon
               (Traktat mengenai Pelarangan
               Senjata Nuklir).
                  “Pada hakikatnya meratifikasi
               traktat ini bukanlah sekadar
               tentang kewajiban Indonesia untuk
               menjaga ketertiban dunia dan
               perdamaian abadi seperti yang telah
       Scan QR   diamanatkan oleh konstitusi. Tetapi,
       untuk berita
       selengkapnya  juga merupakan bentuk tuntutan   FOTO: RSB/PDT
               akan hak seluruh warga negara atas
               ruang hidup yang aman dan bebas   Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Sturman Panjaitan saat memberikan pandangan mini
               dari ancaman eksistensi hingga   fraksinya usai Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kemenlu, Kemenhan, dan Kemenkumham.


                                                                                  Nomor 1267/II/X/2023  • Oktober 2023  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10