Page 2 - BULETIN 1226
P. 2
BULETIN Parlementaria
DPR Setujui RUU DOB Papua
PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Barat Daya Menjadi UU
DPR RI. Kemudian Puan meminta
persetujuan dari anggota dewan.
“Apakah RUU tentang Pembentukan
Provinsi Papua Barat Daya dapat
disetujui dan disahkan menjadi UU?”
ucap perempuan pertama yang
menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
“Setuju,” jawab anggota DPR RI
serentak sambil bertepuk tangan.
Adapun Provinsi Papua Barat Daya
akan mencakup Kota Sorong,
Kabupaten Sorong, Kabupaten
Sorong Selatan, Kabupaten Raja
Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan
Kabupaten Mamberamo. Provinsi
baru ini akan memiliki ibu kota di
Sorong.
Untuk diketahui, pemekaran
Provinsi Papua Barat Daya dilakukan
lantaran pembangunan manusia di
daerah tersebut masih tertinggal.
FOTO: JKA/AHA Puan berharap pembentukan
Provinsi Papua Barat Daya akan
mempercepat pembangunan
Ketua DPR RI Puan Maharani bersama tokoh adat Papua usai pengesahan RUU tentang Papua Barat Daya.
di wilayah itu. “Infrastruktur di
wilayah-wilayah yang mencakup
PR RI mengesahkan Masa Persidangan II Tahun Sidang Papua Barat Daya juga harus cepat
Rancangan 2022-2023 itu. dikembangkan untuk mendukung
Undang-Undang Mengawali Rapat Paripurna, Puan peningkatan kesejahteraan rakyat
Daerah Otonomi mengingatkan soal penyebaran sehingga indeks pembangunan
D Baru (DOB) Covid-19 yang kembali meningkat manusia di provinsi ini akan lebih
Provinsi Papua Barat Daya beberapa waktu belakangan ini. maju,” pungkas Puan.
menjadi Undang-undang. Ketua Ia pun mengimbau masyarakat Politisi PDI-Perjuangan ini juga
DPR RI Puan Maharani berharap agar tetap menerapkan protokol mengatakan, pengesahan UU ini
dengan disahkannnya UU itu, kesehatan dalam beraktivitas. pun akan mendukung kelancaran
kesejahteraan masyarakat di “Sehingga potensi penularan menjadi tahapan Pemilu Serentak 2024.
Bumi Cenderawasih itu semakin berkurang dan kasus-kasus Covid-19 Puan meminta Pemerintah
meningkat. dapat kembali ditekan. DPR sampai cepat merampungkan peraturan
Pengesahan UU tentang saat ini masih tetap melaksanakan pemerintah pengganti undang-
Pembentukan Provinsi Papua kegiatannya dengan menerapkan undang (perppu) sebagai implikasi
Barat Daya dilakukan dalam Rapat protokol kesehatan,” kata Puan. dari pembentukan sejumlah DOB
Paripurna DPR yang digelar di Pengambilan keputusan Papua. “Semoga pembentukan Scan QR
untuk berita
Gedung Nusantara II, Kompleks terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi baru di Papua akan selengkapnya
Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis Provinsi Papua Barat Daya pun meningkatkan sistem demokrasi kita
(17/11). Puan memimpin jalannya diawali dengan pembacaan dan membawa Indonesia semakin
Rapat Paripurna DPR RI ke-10 laporan dari pimpinan Komisi II maju,” tuturnya. l aha
2 Nomor 1226/IV/XI/2022 • November 2022
