Page 15 - BULETIN 1285

KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Hilirisasi Timah Belum Bisa

Berkembang Maksimal

Belitung anjlok. Hal ini berkaitan
omisi VII DPR RI
Bambang kemudian
menambahkan bahwa daerah
terus dorong hilirisasi
dengan tidak adanya ekspor timah
pertambangan,
ini terancam kolaps. Melihat
termasuk timah.
pemerintah terus memberikan
K Hilirisasi diharapkan
kebijakan larangan ekspor timah.
dapat meningkatkan nilai tambah pada 2 bulan terakhir ini,” tegasnya. penghasil timah terbesar di Indonesia
dan memacu ekspor. Bambang Pasalnya, timah sudah menjadi tulang
Haryadi selaku Wakil Ketua Komisi DAERAH PENGHASIL punggung perekonomian di sana.
VII menilai bahwa hilirisasi ini “Sejauh ini Kepulauan Bangka
merupakan program andalan TIMAH TERBESAR Belitung sudah melakukan hilirisasi
pemerintah, namun belum DI INDONESIA INI timah menjadi tin ingot atau timah
berjalan maksimal dan belum bisa TERANCAM KOLAPS. batangan. Makanya, jika larangan
berkembang. MELIHAT PEMERINTAH ekspor timah memang diberlakukan,
“Problemnya adalah regulisasi TERUS MEMBERIKAN maka hal tersebut sangatlah tidak
fiskal yang sekaligus tidak KEBIJAKAN tepat,” tutupnya. dip/aha
mendukung hilirisasi itu sendiri.
Yang kita ketahui, barang-barang LARANGAN EKSPOR
setengah jadi seperti Nickel Ingot, TIMAH. PASALNYA,
Nickel Pig Iron (NPI), masih dipungut TIMAH SUDAH
Ppn 11%. Hal ini justru lebih mahal MENJADI TULANG
ketimbang mendapatkan produk PUNGGUNG
dari luar negeri. Jadi menurut saya, PEREKONOMIAN DI
mungkin saja orang pajak bilang
‘itukan bisa restitusi?’ tapi bagi saya SANA.
hal itu tidak menarik. Solusinya ya
Ppn 11% yang dihapus saja,” ungkap
Bambang saat ditemui sesuai
Kunjungan Komisi VII DPR RI di Bali,
Kamis (7/3).
Lebih lanjut, Bambang Patijaya
selaku Anggota Komisi VII DPR RI
juga menjelaskan bahwa ditengah
persoalan manajerial dan internal
yang menimpa PT Timah Tbk
saat ini. Ia berharap adanya titik
keseimbangan baru, sehingga
perekonomian masyarakat bisa
kembali normal dan juga tumbuh.
“Kami (Komisi VII DPR RI)
berpesan bahwa persoalan yang
sedang terjadi tidak berimplikasi
Scan QR terhadap kontribusi dan persoalan
untuk berita
selengkapnya ekonomi masyarakat, seperti yang FOTO: DIP/PDT
terjadi di Bangka Belitung. Kita lihat
sejak proses penegakan hukum ini Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Haryadi saat memimpin Kunjungan Komisi VII DPR RI di Bali, Kamis
berjalan, justru ekonomi Bangka (7/3/2024).

1285/III/III/2024 • Maret 2024 15