Page 10 - BULETIN 1218

BULETIN Parlementaria

Mohammad Toha: Dokumen
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Warkah Harus Terbuka

negara sudah menegaskan bahwa
belah pihak. Sehingga tidak harus
nggota Komisi II DPR
masuk ke pengadilan,” ungkap
bumi, air dan kekayaan yang
RI Mohammad Toha
mengungkapkan salah
oleh negara dan dipergunakan
Kerja Spesifik Komisi II DPR RI
satu permasalahan
mengunjungi Badan Pertanahan
A tanah yang ada saat ini Toha saat mengikuti Kunjungan terkandung di dalamnya dikuasai
sebesar-besarnya bagi kemakmuran
karena ketidakterbukaan dokumen Nasional (BPN) Kanwil Jawa Timur, di seluruh rakyat Indonesia.
warkah. Ia memaparkan kasus Surabaya, baru-baru ini. “Saya minta Pak Menteri datang
permasalahan sengketa tanah yang Lebih lanjut politisi Partai langsung ke lokasi, setidaknya
terjadi di Jawa Timur misalnya, yang Kebangkitan Bangsa (PKB) ini kesini (BPN Kanwil Jawa Timur)
dikenal dengan surat hijau, dan menjelaskan jika tidak dibiarkan untuk merekapitulasi semua
permasalahan pertanahan antar akses untuk melihat dokumen persoalan pertanahan yang ada.
warga Waringin Sumiarjo Joyoboyo warkah itu sejatinya bisa dilaporkan Mungkin penyelesaiannya tidak
(Warjoyo) yang jumlahnya lebih dari ke Ombudsman. Selain itu ia menilai bisa memuaskan semua pihak, tapi
lima ribu orang dengan PT KAI. bahwa segala permasalahan paling tidak harus ada kemajuan
“Ini terjadi salah satunya karena pertanahan nasional itu butuh good dari penyelesaian pertanahan ini.
ketidakterbukaan dokumen warkah. will (niat baik) dari pemerintah. Dan kami akan terus memantau,
Dokumen warkah itu sebenarnya Dengan kata lain harus ada mengingat sudah dua kali juga hal
terbuka bagi siapapun, bisa penanganan dari koordinator utama ini diadukan ke DPR. Kami akan
mengaksesnya. Dengan terbukanya dari bidang pertanahan itu sendiri, mendorong terus penyelesaian
dokumen warkah, maka bisa duduk yakni Menteri ATR/BPN, Kejaksaan masalah ini,” pungkasnya.
bareng, dibicarakan antar kedua dan Menteri Keuangan. Pasalnya, Diketahui berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor
3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, yang dimaksud
dengan warkah adalah dokumen
yang merupakan alat pembuktian
data fisik dan data yuridis bidang
tanah yang telah dipergunakan
sebagai dasar pendaftaran bidang
tanah tersebut.
Jadi, secara umum warkah yang
dimaksudkan dalam peraturan ini
adalah bukti tertulis yang dapat
dipertanggungjawabkan secara
hukum pidana maupun perdata.
Untuk diserahkan oleh pemegang
hak atau kuasanya atau pihak lain
yang berkepentingan ke Kantor
Pertanahan sebagai bahan penelitian Scan QR
FOTO: AYU/PDT dan pengumuman data yuridis selengkapnya
untuk berita
bidang tanah yang bersangkutan dan
untuk selanjutnya disimpan sebagai
Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha. warkah di Kantah. l ayu/aha

10 Nomor 1218/IV/IX/2022 • September 2022