Page 19 - BULETIN 1264
P. 19

KOMISI IX  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Komisi IX Ingatkan Pemerintah

               Tak Sporadis Atasi Polusi Udara






                                               (WFH) yang sudah dilakukan sejak
                                                                               seharusnya bisa dirasakan
                              akil Ketua
                                               beberapa waktu belakangan di
                              Komisi IX DPR
                                                                               dampaknya oleh masyarakat.
                              RI Charles
                                                                               sudah banyak kebijakan yang
                                                  "Tanda bahaya ini tidak bisa
                              Honoris
                                                                               dibuat untuk DKI, tapi kualitas
               Wmengingatkan                   lingkungan Pemprov DKI.         Charles pun menyayangkan meski
                                               diselesaikan hanya dengan cara
               Pemerintah agar tidak fokus pada   sporadis seperti aturan WFH   udara di ibu kota masih menjadi
               penanganan polusi udara untuk   dan imbauan penanaman pohon     yang paling berpolusi di dunia.
               jangka pendek saja, namun perlu   saja. Namun harus dengan cara    "Sukses tidaknya penanganan
               membuat rencana jangka panjang   komprehensif dan berkelanjutan,   polusi udara adalah hal yang
               guna melindungi masyarakat dari   yakni lewat sebuah roadmap yang   sangat bisa dilihat dan dirasakan
               tercemarnya udara. Khususnya    melibatkan berbagai pemangku    langsung oleh warga masyarakat.
               untuk wilayah DKI Jakarta       kebijakan untuk turut bersama-  Seperti kata Presiden, banyak
               mengingat ibu kota masih menjadi   sama secara masif menurunkan   orang Jakarta batuk-batuk akibat
               salah satu kota besar dengan    polutan," papar Charles.        polusi udara," ungkapnya.
               polusi udara terburuk di Indonesia.   Baru-baru ini, Pemprov DKI juga   ann/aha
                  Situs pemantauan kualitas    melakukan siasat untuk menekan
               udara, IQAir menempatkan Jakarta   polusi udara dengan melakukan
               sebagai kota besar paling berpolusi   penyemprotan air di sejumlah
               di dunia pagi ini. Udara di Jakarta   ruas jalan di ibu kota. Namun
               disebut tidak sehat. Dilihat dari   begitu, Charles menilai seharusnya
               situs IQAir, Selasa (19/9/2023)   Pemerintah pusat ikut memantau
               pukul 09.30 WIB, indeks kualitas   perkembangan kebijakan Pemprov
               udara Jakarta berada pada angka   DKI dalam menekan polusi udara.
               165. Polutan utamanya ialah PM 2,5.   Charles menekankan,
                  "Penempatan Jakarta sebagai   kesuksesan Pemerintah dalam
               kota besar paling berpolusi di dunia   mengurangi polusi udara
               pada Selasa pagi, berdasarkan data
               IQAir, telah membunyikan lonceng
               'tanda bahaya' bagi kesehatan
               warga ibukota dan sekitarnya,"
               ujar Charles dalam keterangan
               tertulisnya, Selasa (19/9). DKI     Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
               Jakarta diketahui menjadi kota      Charles Honoris.
               terpolusi pertama di dunia di atas
               Dubai, Kuching, Riyadh dan Ho Chi
               Minh. Bahkan IQAir menyarankan
               warga Jakarta untuk menggunakan
               masker saat berada di luar ruangan
               karena kandungan polusi ibu kota
               sangat mengkhawatirkan.
                  Berdasarkan hal tersebut,
        Scan QR   Charles menilai peraturan yang
        untuk berita
        selengkapnya  diberlakukan saat ini guna
               mengatasi polusi udara di DKI
               Jakarta belum maksimal. Salah   FOTO: FHN/PDT
               satunya kebijakan work from home


                                                                                Nomor 1264/III/IX/2023  • September 2023  19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24