Page 16 - BULETIN 1275

BULETIN Parlementaria

Skema 'Power Wheeling' Ancam
KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kedaulatan Energi DPR Fraksi PKS tersebut dalam rilis

nggota Komisi VII
awal 2023 pemerintah juga telah
persnya kepada Parlementaria, Selasa
bersepakat untuk tidak memasukkan
DPR RI Rofik Hananto
menyayangkan
Energi Baru dan Energi Terbarukan
Selain UUD NRI, Rofik mengatakan
rencana dimasukannya
yang diserahkan ke DPR untuk
power wheeling juga melanggara
A kembali Power power wheeling dalam DIM RUU (21/11).
Wheeling ke Daftar Inventaris dibahas. UU No. 30 Tahun 2009 tentang
Masalah (DIM) ke DPR yang Rofik mengatakan dari sisi Ketenagalistrikan khususnya Pasal
rencananya akan dibahas pekan konstitusi, power wheeling ini 10 Ayat 2 yang berbunyi, “Usaha
depan bersama Kementerian ESDM melanggar aturan UUD NRI 1945 penyediaan tenaga listrik untuk
RI. Power Wheeling merujuk kepada Pasal 33 Ayat 2 yang berbunyi, kepentingan umum sebagaimana
mekanisme yang memperbolehkan “Cabang-cabang produksi yang dimaksud pada ayat (1) dapat
pihak swasta atau Independent penting bagi negara dan yang dilakukan secara terintegrasi.”
Power Producer (IPP) untuk menguasai hajat hidup orang banyak Putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015
membangun pembangkit listrik dan dikuasai oleh negara”. tentang pasal ini sendiri menyatakan
menjual secara langsung terhadap “Power wheeling ini akan bahwa tidak dibenarkannya praktik
masyarakat melalui jaringan transmisi mengurangi tingkat penguasaan unbundling dalam usaha penyediaan
PLN. negara (dalam hal ini diwakili tenaga listrik untuk kepentingan
Ini artinya PLN tidak menjadi oleh PLN) terhadap sistem umum sedemikian rupa sehingga
single multiple buyer karena ketenagalistrikan nasional. PLN tidak menghilangkan kontrol sesuai dengan
pembangkit langsung menjual mempunyai kendali atas listrik yang prinsip “dikuasai oleh negara”.
listrik ke konsumen. Selain itu, pada melewati jaringannya,” ujar Aleg mh/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya
FOTO:IST/PDT

Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto.

16 Nomor 1275/I/XII/2023 • Desember 2023