Page 4 - BULETIN 1275
P. 4

BULETIN            Parlementaria


            Pembahasan Revisi UU MK
    KOREKKU  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Dijamin Terbuka ke Publik









                            akil
                                                                            agar pembahasan revisi UU
                            Ketua
                                                                            tersebut akan terbuka ke
                            DPR RI
                                                                                "Saya pastikan bahwa
                            Sufmi
                                                                            pembahasan itu tak terburu-
            W Dasco                         PERTAMA, ITU                    publik.
                                            BUKAN DIGELAR
            Ahmad menegaskan                                                buru dan yang dikhawatirkan
            pembahasan revisi UU            SECARA TERTUTUP.                ada motif politik dan lain-lain
            Mahkamah Konstitusi (MK)        ITU NAMANYA                     saya pikir tidak ada," jelas
            yang saat ini sedang dibahas    KONSINYERING DAN                Sufmi Dasco kepada media, di
            oleh Komisi III DPR RI, tidak   ITU BIASA DALAM                 Jakarta, Jumat (1/12).
            memiliki motif politik. Bahkan,   PEMBAHASAN UU.                   Diketahui, beberapa hari
            pihaknya berkomitmen                                            terakhir, publik menyoroti
                                            KALAU DIBILANG                  adanya dugaan untuk
                                            ITU MISTERIUS ATAU              mempercepat pembahasan
                                            RAHASIA, TIDAK                  revisi UU MK tersebut.
                                            ADA. ITU MEMANG                 Salah satu materi yang akan
                                            AGENDANYA YANG                  diubah adalah terkait dengan
                                            SUDAH DITENTUKAN                perubahan syarat minimal
                                            DALAM KOMISI TEKNIS             usia hakim MK saat menjabat,
                                                                            yaitu dari 55 menjadi 60 tahun,
                                            TERKAIT.                        hingga evaluasi hakim.
                                                                               "Pertama, itu bukan digelar
                                                                            secara tertutup. Itu namanya
                                                                            konsinyering dan itu biasa
                                                                            dalam pembahasan UU.
                                                     Wakil Ketua DPR RI
                                                     Sufmi Dasco Ahmad.     Kalau dibilang itu misterius
                                                                            atau rahasia, tidak ada. Itu
                                                                            memang agendanya yang
                                                                            sudah ditentukan dalam
                                                                            komisi teknis terkait. Saya
                                                                            pastikan bahwa pembahasan
                                                                            itu tak terburu-buru dan yang
                                                                            dikhawatirkan ada motif politik
                                                                            dan lain-lain saya pikir tidak
                                                                            ada," jelasnya.
                                                                               "Setahu saya tidak ada
                                                                            pasal yang mengubah-ubah
                                                                            soal umur. Setahu saya tetap
                                                                            55, pensiun 70. Jadi tidak ada
                                                                            yang namanya politisasi, atau
                                                                            motif politik. Karena revisi UU
                                                                            MK sudah jalan agak lama,      Scan QR
                                                                                                           untuk berita
                                                                            jadi tidak ada terburu-buru.   selengkapnya
                                                                           FOTO: YGA/PDT  kita juga belum tahu mau
                                                                            diketok (disahkan) kapan,"
                                                                            sambungnya.
                                                                                          rdn

            4   Nomor 1275/I/XII/2023  • Desember 2023
   1   2   3   4   5   6   7   8   9