Page 2 - BULETIN 1224

Parlementaria
BULETIN Kebijakan Kurikulum

KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Disesuaikan dengan Kondisi Sekolah

FOTO: AYU/PDT

Wakil ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi di Gorontalo, Senin (24/10).

akil ketua Komisi Politisi dari Fraksi Partai belum jelas. Dalam Undang-
X DPR RI Dede Demokrat ini menjelaskan bahwa Undang tidak dicantumkan
Yusuf Macan pihaknya banyak menerima Kampus Merdeka. Namun,
Effendi kembali masukan dari sekolah dan kampus untuk sekolah penggerak, guru
W menegaskan terkait kesulitan-kesulitan yang penggerak, idenya cukup baik,
tidak ada paksaan bagi sekolah dialami dalam menjalankan atau walaupun masih butuh peraturan
untuk menjalani kurikulum tertentu. mengkondisikan diri dengan turunannya. Bisa berupa PP
Kebijakan kurikulum sepenuhnya kurikulum Merdeka Belajar Kampus (Peraturan Pemerintah) dan
disesuaikan dengan kondisi sekolah. Merdeka. Perpres atau Permendikbud untuk
“Tidak ada paksaan untuk Meski demikian menurutnya, lebih menguatkan,” paparnya.
menjalani satu kurikulum tertentu. kurikulum apa pun, output-nya Hal senada juga diungkapkan
Tapi, lebih menyerahkan kurikulum tidak bisa langsung dilihat dalam oleh Anggota Komisi X DPR RI
yang sesuai dengan kondisi waktu 1-2 tahun, minimal 10 tahun. Johar Arifin. Politisi Fraksi Partai
sekolahnya. Kalau dirasa tidak Namun, jika memang di lapangan Gerindra ini mengungkapkan,
mampu dengan kurikulum yang ditemukan banyak kesulitan, Dede tidak wajib bagi sekolah untuk
baru, bisa menjalankan kurikulum meyakini pihaknya pasti akan menjalankan model-model Scan QR
yang lama,” tegas Dede dalam mendorong untuk mengevaluasi kurikulum yang dikeluarkan pusat, untuk berita
selengkapnya
pertemuan dengan Pejabat Gubernur hal tersebut. kalau memang tidak sesuai dan
Gorontalo dan stakeholder di “Untuk Kampus Merdeka belum siap dengan kondisi sekolah
Gorontalo, Senin (24/10). sendiri, payung hukumnya memang masing-masing. l ayu/mh

2 Nomor 1223/II/XI/2022 • November 2022