Page 18 - BULETIN 1276
P. 18

BULETIN            Parlementaria


            Awasi Ketat Rantai Distribusi
    KOMISI VI  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Kebutuhan Pangan Pokok Jelang





            Nataru






                        nggota Komisi VI DPR
                                                "Saya menduga ada oknum-
                                                                            masyarakat mengalami krisis energi
                        Muslim mengingatkan   oknum yang bermain. Di sini,   menyeluruh. Dirinya tidak ingin
                        Pemerintah Indonesia   pemerintah harus tindak tegas   terutama jelang Nataru 2024.
                        untuk menindak       siapapun yang melakukan           "Kalau kita cek di lapangan,
            A tegas oknum                    penumpukan kebutuhan (pokok).   sangat rawan terjadi penyelewangan
            yang melakukan penumpukan        Kalau perlu diproses secara    solar, apalagi yang subsidi. Ini yang
            kebutuhan pangan pokok secara    hukum. Jangan coba-coba bermain   harus diawasi. Kita harap pengawasan
            ilegal. Pasalnya, jika dibiarkan, rantai   (agar harga kebutuhan menjadi   semakin diperketat sehingga pemilik
            distribusi menjadi berbelit, sehingga   tinggi). Ingat, ini kebutuhan pokok   pom bensin yang nakal tidak punya
            mengakibatkan harga menjadi      masyarakat," ucap Muslim di sela-  kesempatan. Jangan coba main-
            melambung tinggi di kalangan     sela Kunjungan Kerja Komisi VI DPR   main, (subsidi) ini hak rakyat," tegas
            masyarakat.                      ke Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/12).   Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
               Hal ini menjadi sorotannya       Tidak hanya soal kebutuhan     Lebih lanjut, Muslim mengusulkan
            lantaran harga kebutuhan pangan   pangan pokok, Politisi Fraksi Partai   agar lisensi izin pemilik pom bensin
            pokok terus mengalami tren       Demokrat itu juga mengingatkan   dicabut jika terindikasi adanya
            kenaikan. Padahal, pemerintah    Pemerintah Indonesia beserta   penyelewengan penyaluran bahan
            menyatakan stok kebutuhan pokok   PT Pertamina Patra Niaga untuk   bakar subsidi. Baginya, hukuman ini
            aman dan terkendali jelang Natal   melakukan pengawasan rantai   berpotensi menimbulkan efek jera.
            2023 dan Tahun Baru (Nataru) 2024.  distribusi bahan bakar subsidi secara   ts/rdn




























                                                                                                            Scan QR
                                                                                                            untuk berita
            FOTO: TS/PDT
                                                                                                            selengkapnya

            Anggota Komisi VI DPR Muslim saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/12/2023).


            18  Nomor 1276/II/XII/2023  • Desember 2023
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23