Page 72 - E-Modul Kapita Selekta PPKn SD

yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu (negara). Setiap negara
berdaulat berwenang menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya.
Masing-masing negara memiliki kewenangan sendiri untuk menentukannya
sesuai konstitusi negaranya, demikian pula Negara Indonesia. Ketentuan
tentang warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa orang
yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah : 1) Orang-orang bangsa
Indonesia asli ; 2) Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undang sebagai warga negara.
Pengertian “orang-orang bangsa Indonesia asli” mengalami perubahan
dan perkembangan. Pada awalnya yang di maksud orangorang bangsa
Indonesia asli adalah orang-orang yang merupakan golongan pribumi dan
keturunannya. Terakait kewarganegaraan dalam hal ini hak dan kewajiaban
warga negara sudah jelas diatur dalam Pancasila, UUD 1945, maupun dalam
UU No 12 Tahun 2006 1945. Aristoteles menyatakan bahwa warga negara yang
bertanggung jawab adalah warga negara yang baik, sedangkan warga negara
yang baik ialah warga negara yang memiliki keutamaan (excellence) atau
kebajikan (virtue) selaku warga negara (Wuryan & Syaifullah, 2008:118). Untuk
itu setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang harus di
laksanakan dengan baik dan tanggung jawab.
Warga negara sebagai bagian penting dari eksistensi negara dituntut
untuk memiliki kompetensi atau kemampuan-kemampuan yang direfleksikan
dalam sikap, perilaku atau perbuatan sebagai warga masyarakat dan warga
negara. Ricey dalam (Wuryan & Syaifullah, 2008:130) mengemukakan ada
enam kompetensi warga negara yaitu : 1) Kemampuan memperoleh informasi
dan menggunakan informasi; 2) Membina ketertiban ; 3) Membuat keputusan;
4) Berkomunikasi; 5) Menjalin kerjasama, dan membuat keputusan; 6)
Melakukan berbagai macam kepentingan secara benar. Tujuan utama
pendidikan kewarganegaraan adalah mempersiapkan warga negara yang baik,
yaitu individu yang melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota
masyarakat dan dapat berpartisipasi secara baik pula dalam masyarakatnya.
Implementasinya praktik pendidikan kewarganegaraan akan dapat mendidik
warga negara yang baik melalui strategi pembelajaran yang mampu
menawarkan kepada peserta didik berbagai kemungkinan dan pilihan
(Kalidjernih, 2009:106). Dengan belajar mengidentifikasi fenomena-fenomena
yang nyata dalam kehidupan masyarakat, maka peserta didik dapat berefleksi
tentang lingkungannya.
3) Isu Kewarganegaraan
Dilihat dari substansinya, dalam Kurikulum 2013 Standar Isi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Tingkat Menengah Pertama dan
Atas secara pedagogis banyak berorientasi pada persoalan-persoalan
kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan atau yang disebut dengan
istilah Isu/Persoalan Kewarganegaraan. Bahkan pada setiap kompetensi dasar
pada KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4 terdapat muatan yang berorientasi pada
persoalan kewarganegaraan Indonesia. Sebagaimana sifat pembelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dinamis, seiring dengan
perkembangan zaman bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
harus mewadahi peserta didik untuk memahami berbagai persoalan atau isu-

68