Page 20 - CAKRAWALA EDISI IV

NASIONAL
NASIONAL

EDISI IV
6 EDISI III CAKRAWALA
CAKRAWALA
20 NOVEMBER 2021
NOVEMBER 2021

Andika PROFIL ANDIKA PERKASA Andika menggantikan posisi Jenderal TNI

Doni Monardo sebagai Komandan Pasukan
Pengamanan Presiden (Paspampres) Jokowi.
Diprediksi Jabat 1964. Merupakan lulusan Akademi Militer Pada 2016, menantu dari Jenderal Hendro-

priyono ini kemudian menjabat sebagai Pan-
ANDIKA Perkasa lahir pada 21 Desember
glima Komando Daerah Militer (Pangdam)
XII/Tanjungpura. Saat menempati jabatan
angkatan 1987. Ia mengawali karirnya di ja-
itu, ia membawahi Komando Kewilayahan
jaran Komando Pasukan Khusus (Kopas-
Pertahanan di Provinsi Kalimantan Barat dan
sus). Di Kopassus, Andika banyak bertugas
Panglima di Satuan-81 Penanggulangan Teror dan Kalimantan Tengah. Dua tahun kemudian, ia

kembali naik jabatan menjadi Komandan Ko-
Grup 3 Sandhi Yudha. Andika juga pernah
diklat TNI AD pada Januari 2018 dan menjadi
melaksanakan operasi di Timor Timur
Panglima Komando Cadangan Strategis An-
(1990), operasi teritorial di Timor Timur
gkatan Darat (Pangkostrad) pada bulan Juli
(1992), dan operasi bakti TNI di Aceh
di tahun yang sama. Dilantik menjadi KSAD
hingga 2024 (1994). Selain mengenyam pendidikan Tak lama berselang, Jenderal Andika Perkasa
militer di Akmil, Andika juga mempelajari
dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala Staf
berbagai bidang keilmuan dan meraih gelar
TNI AD (KSAD) menggantikan Jenderal Muly-
sarjana ekonomi hingga doktor dari George
ono pada November 2018. Saat itu, dikutip
Washington University, Amerika Serikat. And-
ika juga mendalami pendidikan militer dari in-
kowi menilai karier kemiliteran dan rekam je-
stitusi ternama di Amerika Serikat, seperti The dari Harian Kompas, 23 November 2018, Jo-
Pimpinan DPR: Military College of Vermont, Norwich Universi- dibandingkan beberapa nama yang diajukan
jak Andika lebih mumpuni dan lebih komplit
ty, dan National Defense University. Rekam je-
kepadanya. “Bukan masalah muda dan tidak
jak di TNI Andika pernah menjabat Komandan
Tergantung Presiden Batalyon 32 Grup 3/Sandha Kopassus (2002), muda, semua ada hitung-hitungannya, teru-
tama pengalaman, rekam jejak, kemudian
Komandan Rimdam Jaya (2011), dan Koman-
dan Korem 023/KS pada (2012). Pada berkaitan dengan pendidikan-pen-
2013, ia diangkat menjadi Kepala didikan yang telah dijalani,
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi dang-Undang (Perppu), maka men- Dinas Penerangan TNI An- kami lihat semua,” kata
Dasco Ahmad menyampaikan dua jadi kewenangan Presiden. “Kita lihat gkatan Darat (Kadis- Jokowi.
alternatif jika masa dinas Jender- urgensinya, tergantung Pak Presiden penad). Setahun
al TNI Andika Perkasa sebagai TNI yang nanti akan memutuskan perlu berselang,
diperpanjang hingga 2024. Adapun atau tidak perlu,” jelasnya.
hal tersebut disampaikannya untuk Terkait revisi UU, Dasco menilai

menanggapi wacana yang diungkap hal tersebut mustahil dilakukan da-
Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS lam waktu dekat di DPR. Sebabnya,
Abdul Kharis Almasyhari terkait per- diperlukan kesepakatan semua fraksi
panjangan masa dinas Panglima TNI. untuk memutuskan revisi atau tidak.
“Nah khusus perpanjangan jabatan Keputusan itu juga diprediksi mem-
panglima, ya alternatif ada dua bisa butuhkan waktu yang panjang. “Saya
dengan revisi UU (Undang-Undang) rasa revisinya mau dilakukan itu per-

atau nanti dikeluarkan perppu oleh lu kajian yang panjang, butuh waktu
presiden,” kata Dasco saat ditemui lebih lama. Saya pikir itu juga harus
di Kompleks Parlemen Senayan, Ja- ada kesepakatan dari fraksi-fraksi
karta, Selasa (9/11). Ketua Harian yang ada di DPR. Apakah itu disepa-
DPP Partai Gerindra itu menjelaskan, kati atau tidak disepakati,” imbuh
apabila revisi UU yang dipilih sebagai dia. Sementara, Dasco mengaku baru
alternatif, maka DPR akan mengkaji mendengar melalui media terkait
lebih dalam untuk memutuskan wacana perpanjangan masa jabatan

Sementara, jika alternatifnya adalah Panglima TNI yang diungkap Abdul
Peraturan Pemerintah Pengganti Un- Kharis.(net)

termuat di pasal 3. Padahal Pancasila melakukan hubungan seksual harus bahwa kekerasan seksual banyak terja-

dengan sila pertama Ketuhanan Yang ditautkan dalam aturan resmi, baik di di lingkungan pendidikan. Dan kita
Pro-Kontra Aturan Mas Menteri Maha Esa adalah dasar negara yang secara norma hukum negara, mau- tidak ingin ini berlangsung terus me-
setiap silanya dijabarkan oleh Badan pun agama, sehingga kekuatan hu- nerus,” ujar Yaqut.
Nadiem Dituding Legalkan Zina Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kum yang mengikat. Jangan sampai jakan ini, kita berharap para korban
“Ini kebijakan baik. Dengan kebi-
merupakan cara manusia Indonesia persetujuan itu dikembalikan kepada
bersikap dan mengambil keputusan,” masing-masing individu karena bisa

ungkapnya. jadi saat menyatakan konsensual hal dapat bersuara dan kekerasan seksual
di dunia pendidikan dapat dihentikan,”
JAKARTA - Permendikbud Nomor 30 lenggara Pendidikan Tinggi, serta dang-Undang Dasar Negara Republik Selain itu, menurut Ledia, Permendik- itu tidak benar-benar menjadi konsen- imbuhnya.Majelis Ulama Indonesia
Tahun 2021 tentang Pencegahan dan memperhatikan tertib asas, dan materi Indonesia Tahun 1945. bud ini banyak memasukkan unsur lib- sus,” ucapnya. (MUI) berbicara mengenai pentingnya
Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) muatan dalam pembentukan peratur- Kritik juga datang dari anggota Komi- eral dalam mengambil sikap. Dia men- Meski begitu, politikus PKB ini me- nilai-nilai agama.
menuai kontroversi karena dituding an perundang-undangan. si X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah. Le- contohkannya dengan bagian soal jenis minta semua pihak melihat semangat “Jadi kita perlu untuk menghindar-

melegalkan zina. Pro-kontra pun mun- 2. Kementerian Pendidikan, Kebu- dia menilai terbitnya Permendikbud ini kekerasan seksual. Dia menyoroti soal di balik pembentukan Permendikbud kan diri dari aktivitas kejahatan seksu-
cul terkait hal ini. dayaan, Riset, dan Teknologi sebaiknya tidak tepat lantaran UU yang menjadi konsep consent.“Definisi kekerasan 30 Tahun 2021 ini. Dia menyebut se- al, tetapi apa makna kejahatan seksual
Muhammadiyah meminta Permen- merumuskan kebijakan dan peraturan dasarnya hukumnya belum ada. seksualnya menjadi bias, misalnya saja jatinya Permendikbud ini dibuat agar dan bagaimana mekanisme pencegah-
dikbud-Ristek tentang PPKS dicabut. berdasarkan pada nilai-nilai agama, “Di dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Un- ketika memasukkan salah satu jenis mencegah terjadinya lebih banyak kor- annya. Jadi ada norma nilai yang terkait
Salah satu alasan dang (No 12 Ta- kekerasan seksual pada ‘penyampaian ban kekerasan seksual di lingkungan dengan agama, ada norma yang nilai

yang dikemu- hun 2011) tersebut, ujaran yang mendiskriminasi identitas pendidikan, khususnya kampus. terkait dengan kebiasaan di tengah
kakan Muham- dinyatakan bahwa gender’,” kata Ledia. “Lahirnya Permendikbud 30/2021 masyarakat, dan ada norma nilai yang
madiyah adalah Peraturan Ment- “Ditambah pula Peraturan Menteri ini tentang Pencegahan dan Penanganan hidup di tengah masyarakat. Nah, itu
adanya pasal eri bisa memiliki memasukkan persoalan ‘persetujuan’ Kekerasan Seksual di kampus harus di- nggak bisa dilepaskan,” kata Ketua MUI
yang dianggap kekuatan hukum atau yang biasa dikenal sebagai consent lihat dari bagian upaya untuk mence- Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh di
bermakna terha- mengikat manaka- menjadi diksi yang berulang-ulang di- gah lebih banyaknya korban kekerasan Jakarta Pusat, Selasa (9/11).
dap legalisasi seks la ada perintah dari gunakan sebagaimana bisa ditemukan seksual. Harus diakui jika saat ini ban- Niam mencontohkan mengenai
bebas di kampus. peraturan perun- pada pasal 5 ayat 2. Bahwa beraneka tin- yak sekali korban kekerasan seksual di hubungan seksual yang harus dibing-

Sikap Maje- dangan yang lebih dakan atau perilaku akan masuk dalam lingkungan kampus yang membutuh- kai dengan perkawinan yang sah. Niam
lis Pendidikan tinggi. Maka ter- konteks kekerasan seksual bila tidak ter- kan perlindungan hukum,” ujarnya. mengatakan hubungan seksual yang
Tinggi Penelitian bitnya Peraturan dapat persetujuan dengan korban. Ini Menag Yaqut Cholil Qoumas men- tak didasari perkawinan sah sebagai se-
dan Pengemban- Menteri ini menjadi tentu merupakan satu acuan peraturan dukung langkah Nadiem menerbitkan suatu yang ilegal.
gan (Diklitbang) tidak tepat karena yang berbahaya,” sambungnya. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Misalnya soal hubungan seksual suka

Pimpinan Pusat undang-undang Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda tentang Pencegahan dan Penanganan sama suka tetapi kalau dia tidak dib-
Muhammadiyah yang menjadi can- meminta Mendikbud-Ristek Nadiem Kekerasan Seksual (PPKS). Dia lantas ingkai dengan perkawinan yang sah,
itu dituangkan tolan hukumnya Makarim merevisi terbatas beberapa langsung membuat surat edaran. sungguhpun suka sama suka, itu tidak
dalam keteran- saja belum ada,” substansi permendikbud tersebut. “Kami mendukung kebijakan yang diperkenankan. Itu statusnya ilegal,
gan tertulis yang kata Ledia seperti “Tidak ada salahnya Mas Nadiem telah dikeluarkan Mas Menteri. Kare- maka melegalkan suatu yang ilegal itu
dikeluarkan pada dikutip detikcom merevisi terbatas Permendikbud ini se- nanya, kami segera mengeluarkan perbuatan yang nggak berbudaya,”
Senin (8/11.). Su- dalam laman resmi cara cepat untuk lebih menegaskan nor- Surat Edaran (SE) untuk mendukung ujar Niam. Lebih lanjut Niam men-
rat ditandatan- PKS, Jumat (5/11). ma konsensual agar mempunyai kekua- pemberlakuan Permendikbud tersebut jelaskan pada prinsipnya pendidikan
gani oleh Ketua Majelis Diktilitbang Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Lebih lanjut, politisi PKS ini men- tan yang lebih mengikat, sehingga siapa di PTKN (Perguruan Tinggi Keagamaan itu merupakan proses untuk mewujud-

Lincollin Arsyad dan Sekretaris Mu- Negara Republik Indonesia Tahun yayangkan bahwa beberapa muatan saja yang hendak melakukan hubungan Negeri),” kata Yaqut dalam keterangan kan masyarakat yang berbudaya dan
hammad Sayuti. 1945. dalam isi Peraturan Menteri ini jauh seksual bisa dicegah,” kata Syaiful saat tertulis yang dikutip, Selasa (8/11). beradab. Karena itu, Niam berharap
Dalam penjelasannya, Muhammad- 3. Kementerian Pendidikan, Kebu- dari nilai-nilai Pancasila. Bahkan dia dihubungi, Senin (8/11) malam. Untuk mendukung langkah Nadiem, seluruh aturan didesain dalam rangka
iyah menyampaikan mengenai mas- dayaan, Riset, dan Teknologi sebaikn- menuding Permendikbud ini cend- Syaiful mengakui memang ada defi- Yaqut mengeluarkan Surat Edaran keadaban dan kebudayaan.

alah formil dan masalah materiil dari ya mencabut atau melakukan peru- erung mengarah pada nilai-nilai liber- nisi kekerasan seksual dalam Permend- Sekretaris Jenderal Kemenag tentang “Saya kira itu, memuliakan sisi
Permendikbud tersebut. Atas kajian bahan terhadap Permen Dikbudristek alisme. ikbud 30/2021 yang bisa memicu mul- Pencegahan dan Penanganan Ke- kemuliaan manusia dan mencegah
tersebut, Muhammadiyah pun mere- No 30 Tahun 2021, agar perumusan “Sangat disayangkan bahwa satu titafsir. Kendati demikian, menurutnya kerasan Seksual (PPKS) di lingkungan terjadinya aktivitas yang merendahkan
komendasikan tiga hal. peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan yang dimaksudkan untuk definisi kekerasan seksual dalam Per- Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri derajat kemuliaan manusia. Saya kira
1. Kementerian Pendidikan, Kebu- formil pembentukan peraturan perun- mencegah terjadinya kejahatan terkait mendikbud ini harus lebih tegas lagi, (PTKN). Yaqut sepakat dengan Nadiem itu intinya. Karenanya, seluruh aturan
dayaan, Riset, dan Teknologi dalam dang-undangan dan secara materiil kekerasan seksual justru sama sekali ti- terlebih norma konsensual yang men- yang menyatakan bahwa kekerasan harus didesain dalam kerangka tujuan

menyusun kebijakan dan regulasi se- tidak terdapat norma yang bertentan- dak memasukkan landasan norma ag- jadi faktor dominan untuk menilai ter- seksual menjadi salah satu penghalang mulia pendidikan itu dan tidak boleh
baiknya lebih akomodatif terhadap gan dengan agama, nilai-nilai yang ama di dalam prinsip Pencegahan dan jadi atau tidaknya kekerasan seksual. tercapainya tujuan pendidikan nasi- ada satu pun aturan yang mendegrada-
publik terutama berbagai unsur penye- terkandung dalam Pancasila dan Un- Penanganan Kekerasan Seksual yang “Persetujuan dua belah pihak dalam onal.“Kita tidak boleh menutup mata, si kemuliaan manusia,” ujar Niam.(dtc)

Pahlawan Nasional Aria Wangsakara, Sosok Alim Antikolonial Kesultanan Banten

Serang - Presiden Joko Widodo resmi men- Tisnajaya. Tujuan utamanya adalah agar di Kesultanan Banten. Kini salinan kita ter-
jadikan Raden Aria Wangsakara sebagai Pahl- Banten mendapat pengakuan sebagai kesul- diri dari 2 jilid setebal 1.703 halaman dan di-
awan Nasional di Hari Pahlawan 10 Novem- tanan Islam di tanah Jawa. simpan di Universitas Leiden,” tulis Mufti di
ber 2021. Wangsakara merupakan keturunan Atas upaya diplomasi dan mendapat pen- buku yang menjadi naskah akademik untuk
dari penguasa kerajaan Sumedang Larang gakuan Banten sebagai Kesultanan Islam, pengusulan Wangsakara menjadi pahlawan
yang lantas pindah ke Kerajaan Islam Bant- Wangsakara kemudian diberi gelar Kyai Mas itu.

en karena menolak kekuasaan kompeni VOC Haji Wangsaraja. Utusan lain pun mendapa- Di masa pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa
Belanda dan Mataram. tkan hadiah, gelar dan sambutan dari mas- ini, Wangsakara juga mendapatkan peran
Ia lahir pada sekitar 1615 dan meninggal- yarakat Banten begitu mendarat. dalam upaya perjuangan melawan kompe-
kan Sumedang pada 1646 karena tidak rela Di masa Kesultanan Banten dipimpin ni Belanda khususnya di wilayah Tangerang.
tanah leluhurnya dikuasai Mataram yang Sultan Ageng Tirtayasa, Wangsakara yang Termasuk di perang pada Desember 1654 an-
berdamai dan kerja sama dengan VOC. Di tinggal di Lengkong (sebuah daerah di Tan- tara pasukan Banten dan pasukan Tangerang

daerah kekuasaan Banten ia tinggal dan gerang), ia mendapat gelar Imam. Pembe- melawan Belanda yang ingin membuat jalan
mendapatkan lahan di Lengkong bersama rian gelar itu juga karena Sultan Ageng tahu sepanjang 45 kilometer melalui Cibodas dan
pengikutnya. bahwa ia adalah sosok yang cakap dalam Sangiang terus ke wilayah kekuasaan Bant-
Di buku ‘Aria Wangsakara Tangerang, agama Islam. Saat diutus ke Mekah Wangsa- en.
Imam Kesultanan Banten, Ulama Pejuang kara rupanya menyalin kitab-kitab Tasawuf “Perjuangan dan militansi berperang ser-

Anti Kolonialisme 1615-1681’ yang ditulis atas permintaan Abul Mafakhir. ta koordinasi efektif pasukan Banten mere-
Mufti Ali, Aria Wangsakara dikisahkan jadi “Salah satu kitab yang diberikan tersebut potkan Belanda. Peperangan yang semula
salah satu utusan Mahmud Abdul Qodir raja adalah kitab Insan Kamil tentang tasawuf diperkirakan akan berlangsung hanya be-
Banten waktu itu untuk pergi bertemu den- karya Syech Abdul Karim Al Jilli, pengikut Ibn berapa saat ternyata berlanjut sampai 7 bu-
gan pemimpin di Mekah bernama Sultan Arabi. Kitab ini disalin dan diterjemahkan lan dan memaksa Batavia untuk berunding
Syarif Zaid bin Muhsin. Ia datang ke sana ke bahasa Jawa Banten, kemungkinan oleh mengakhiri peperangan yang merugikan
bersama rekannya bernama Lebe Panji dan Wangsakara. Kitab ini menjadi bahan kajian mereka,” tulisnya.(bri/mud)