Page 23 - eBook Konsep Hak Asasi Manusia
P. 23
MA DDI GALLA RAYA PPKn
penentuan perundang – undangan tentang HAM seperti amandemen konstitusi
Negara ( Undang – undang Dasar 1945 ), ketetapan MPR ( TAP MPR ), Undang –
undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan perundang – undangam lainnya.
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia tengah disorot oleh dunia
internasional. Desakan, tawaran bantuan teknis maupun kritikan telah dilontarkan
oleh pihak luar,negara dan badan-badan internasional. Desakan terkuat tertuju pada
percepatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM Timtim. Hak Asasi Manusia
sebenarnya bukan istilah baru di Indonesia, masalah ini telah tercantum dalam
UUD 1945, dan secara tegas diatur sejak era reformasi bergulir. Produk Hukum
yang mengaturnya diantaranya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia, Pencantuman dalam Amandemen II UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia. Walaupun UUD 1945 telah mengaturnya, namun kesadaran akan
pentingnya penegakan HAM tumbuh di saat tumbangnya rezim otoriter. Masa
transisi saat ini, telah memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada para pejuang
HAM. Komnas HAM telah dibentuk dimasa pemerintahan Soeharto, namun dalam
era reformasi ini kiprahnya terlihat lebih maksimal. Banyak permasalahan muncul
dalam proses penegakan HAM saat ini. Permasalahan itu timbul disebabkan oleh
Pengetahuan dan pengalaman yang terbatas tentang HAM, baik pada Lembaga-
lembaga Negara, maupun masyarakat. Pengetahuan yang terbatas menyebabkan
pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundangan menjadi kurang dapat
menjamin keadilan dan kepastian hukum. Intepretasi yang berbeda-beda terhadap
peraturan perundangan menjadi topik sehari-hari. Perbedaan intpretasi peraturan
tertulis menimbulkan polemik tentang proses penegakan HAM. Polemik yang
berkembang berkisar pada beberapa masalah, diantaranya: Keabsahan
pembentukan KPP HAM, Kewenangan memaksa KPP HAM dalam memanggil
saksi dan tersangka, Penetapan Jaksa dan Hakim ad hoc yang independen dan
penolakan intervensi pihak asing dalam proses pengakan HAM. Terdapat pula
Rencana Aksi Nasional Hak-hak asasi Manusia (1998-2003) yang dicanangkanoleh
Presiden B.J. Habibie melalui Keputusan Menteri No. 129 Tahun 1998 tentang
Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia pada
tanggal 25 Juni 1998 yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden No. 61
Tahun 2003. Recana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia menjadi acuan dasar bagi
seluruh masyarakat dan pemerintah dalam memajukan dan melindungi hak-hak
Created RADIANSYAH 23
