Page 17 - E-MODUL KETENAGAKERJAAN

C. Rangkuman

Tenaga kerja (sumber daya manusia) merupakan modal yang sangat
dominan dalam menyukseskan program pembangunan. Masalah ketenagakerjaan

semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah penduduk, yang memerlukan
perhatian serius dari berbagai pihak. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, yang dimaksud ketenagakerjaan adalah segala hal yang

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa
kerja. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tenaga kerja
yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan jenis kegiatannya yaitu tenaga kerja
rohaniah (non-fisik) dan tenaga kerja jasmaniah (fisik). Berdasarkan keahliannya

terdiri dari tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik dan tidak terlatih. Beberapa
masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia adalah tingkat pengangguran yang
tinggi, jumlah Angkatan kerja yang tinggi, tingkat Pendidikan dan keterampilan
yang rendah, penyebaran Angkatan kerja yang tidak merata dan perlindungan

kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal.
Beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mengatasinya, antara lain
meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sebelum memasuki pasar

tenaga kerja, seperti mengadakan berbagai pelatihan yang berbasis kompetensi.
Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja dengan
baik dalam hal keterampilan, pengetahuan dan juga sikap yang baik. Pemerintah

harus membuka lapangan kerja sebanyak mungkin untuk dapat menampung tenaga
kerja yang semakin meningkat. Misalnya, pemerintah membuka lowongan
pekerjaan untuk posisi pegawai negeri atau pun mendorong pihak swasta di sektor

industri bagi tenaga kerja yang siap pakai. Pemerintah harus menerapkan kebijakan
upah yang adil sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian tenaga
kerja di Indonesia. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja, seperti penerapan
norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. Meningkatkan kualitas pelayanan

penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. Untuk individu tenaga kerja
dilakukan dengan membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh

perusahaan dan menanamkan jiwa wirausaha.