Page 6 - Direktori Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Madiun
P. 6

Penjelasan Umum





         A.  Pendahuluan
                Semakin  banyaknya  Badan  Usaha  Jasa  Konstruksi  yang  ada  di  Kabupaten
         Madiun  dibutuhkan  inventaris  data  mengenai informasi  badan  usaha  Jasa  konstruksi
         berupa direktori badan usaha. Dengan adanya direktori ini bermaksud untuk mengetahui
         jumlah dan kondisi terkini badan usaha jasa konstruksi di Kabupaten Madiun.
                Daftar Pengutipan Direktori ini berisi daftar nama badan usaha,  penanggung
         jawab badan usaha (PBUJK), sub klasifikasi usaha jasa konstruksi, alamat kantor, nomor
         telepon,  alamat  email  dan  nama  badan  asosiasi  jasa  konstruksi.  Dengan  tersusunnya
         direktori ini diharapkan dapat meningkatkan sistem informasi mengenai badan usaha jasa
         konstruksi  di  Kabupaten  Madiun.  Peningkatan  layanan  informasi  badan  usaha  jasa
         konstruksi  juga  merupakan  usaha  dari  Bidang  Jasa  konstruksi  pada  Dinas  Pekerjaan
         Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Madiun  untuk  meningkatkan  kualitas  mutu
         layanan pada sistem informasi bagi masyarakat maupun Dinas terkait yang membutuhkan
         data pelaku badan usaha jasa konstruksi di Kabupaten Madiun.

         B.  Cakupan

                Cakupan data direktori dibatasi pada badan usaha jasa konstruksi di Kabupaten
         Madiun  yang  bergerak  di  Jasa  Konstruksi  saja  dengan  jumlah  149    badan  usaha  yang
         terdata  Data  terlampir  pada  halaman  persebaran  badan  usaha  jasa  konstruksi  tiap
         kecamatan di Kabupaten Madiun.
         C.  Pencocokan Direktori

                Sumber data direktori ini berasal data pendataan badan usaha Jasa konstruksi
         yang dilakukan pada tahun 2020, data dari badan asosiasi BUJK serta data dari DPMPTSP
         (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Setelah data terkumpul
         dilakukan pencocokan data serta cross ceck kepada pihak badan usaha jasa konstruksi apabila
         data yang diperoleh terjadi perbedaan.

                                           vi
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11