Page 25 - PANDUAN BAGI MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PENGADUAN TENTANG PELANGGARAN PENCEMARAN AIR

Pengawalan Melalui Penelaahan Dokumen Lingkungan

kegiatan mengalami perubahan, maka izin lingkungan juga wajib diperbarui
(diubah) (Pasal 40 ayat (3) UU 32/2009).

c) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup (“SPPL”)

Pada dasarnya, SPPL merupakan surat pernyataan yang dibuat dan
ditandatangani oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak
wajib UKL-UPL berdasarkan penapisan (Lampiran 3 Permen LH 13/2010).
Jangka waktu berlaku SPPL adalah sampai dengan “berakhirnya usaha dan/
atau kegiatan,” atau dalam hal terjadi perubahan tertentu.

d) Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan (atau Laporan Pelaksanaan RKL-RPL)

Bagi penanggungjawab usaha Laporan Pelaksanaan Izin
dan/atau kegiatan yang diberikan Lingkungan atau RKL/RPL:
izin lingkungan, terdapat 1. Memuat data swapantau
kewajiban untuk menyampaikan yang diujikan di
laporan pelaksanaan persyaratan laboratorium lingkungan
dan kewajiban dalam izin
lingkungan kepada pemberi dan terakreditasi
izin. Laporan ini disertai dengan 2. Disampaikan secara berkala
data swapantau yang diujikan setiap enam bulan sekali.
di laboratorium lingkungan dan
terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional). Laporan ini wajib disampaikan
secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali (Pasal 53 ayat (2) 27/2012), kecuali
ditentukan lain (lebih singkat, i.e. 3 bulan) dalam peraturan daerah. Di beberapa
daerah, nomenklatur yang digunakan bisa berbeda, misalnya: Laporan
Pelaksanaan RKL-RPL.

2. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait Pengendalian
Pencemaran Air

a) Kajian pembuangan/pemanfaatan air limbah

Dalam proses permohonan izin pembuangan air limbah maupun izin

www.icel.or.id 13