Page 4 - e-book PPKn kelas XII smt 5

PKN Nilai-nilai Pancasila dalam Pelanggaran Hak dan Pengingkaran
Kewajiban

Hak yang harus di dapatkan oleh setiap orang
Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir
bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang
sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu
(karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas
sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan/kewajiban untuk
dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas
untuk didapat. Kewajiban bisa kita artikan sebagai Liabilitas (bahasa Inggris: liability) adalah
Hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada
pihak lain.

Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai ideal, nilai instrumental dan
nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi
manusia, sebagaimana dipaparkan berikut ini.

Hak Asasi Manusia dalam Nilai Ideal Sila-Sila Pancasila
a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ;
b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab ;
c. Sila Persatuan Indonesia:
d.Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
/Perwakilan
e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Hak Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28 A – 28 J
b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
c. Ketentuan dalam undang-undang organik berikut.
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau
Merendahkan Martabat Manusia
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

3 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan
Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan
Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya d. Ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan

3 | P a g e