Page 14 - SKH Palangka Post Edisi 15 Februari 2020

SABTU, 15 FEBRUARI 2020 14

Tiga Sektor Prioritas Cegah Korupsi

PALANGKA RAYA, PPOST dan WBBM,” terangnya. rokrasi yang bersih, akuntabel mempunyai pelayanan publik hal ini dan semoga bisa diikuti
Dengan komitmen itu, lanjut
Reformasi birokrasi terus dijalankan sejak dibentuk Perpres 81/2010 tentang Design Re- Fairid, diharapkan di dapat bi- dan berkinerja tinggi, sehingga berkualitas. oleh instansi maupun lembaga
“Pemko mendukung atas
mampu efektif dan efesien serta
lain,”tandasnya. (fys/P5)
formasi Birokrasi 2010 sampai 2025. Saat ini, telah memasuki periode kedua menuju
periode ketiga atau periode terakhir sistem road map.
Menurut Wali Kota Palangka tersebut. Bagusnya, selama per- “Sejauh ini pemko memberi-
Raya Fairid Naparin, selama jalannya tersebut telah banyak kan dukungan penuh untuk SINERGI - Wali
berjalannya reformasi birokrasi kondisi yang mendukung refor- semua stakeholder mewujudkan Kota Palangka
tersebut, meka setidaknya ter- masi birokrasi. wilayah bersih dari korupsi,” Raya Fairid
dapat tiga sektor prioritas dalam “Pemerintah Kota Palangka tegas Fairid. Naparin saat
hal pencegahan korupsi. Raya sejatinya terus berupaya Salah satu contoh kata dia, baru- berbincang
Ketiga sektor prioritas dalam mewujudkan pemerintahan yang baru ini Unit Pelaksana Teknis Per- dengan jajaran
hal pencegahan korupsi tersebut bersih dan akuntabel, efektif, masyarakatan dan Imigrasi se-Ko- Unit Pelaksana
terdiri dari, sektor perizinan tata efi sien. Termasuk pelayanan pub- ta Palangka Raya, melaksanakan Teknis Perma-
niaga, keuangan negara atau lik yang berkualitas,” jelasnya. penandatanganan deklarasi janji syarakatan dan
keuangan daerah, dan sektor Salah satu cara untuk mewu- kinerja tahun 2020 dan komitmen Imigrasi se-Kota
penegakan hukum reformasi judkan itu semua lanjut Fairid, bersama pencanangan pemban- Palangka Raya
birokrasi. maka diperlukan zona integritas gunan zona integritas menuju baru-baru ini.
“Nah, berdasarkan Perpres 54 sebagai aspek penting pencega- wilayah bebas dari korupsi (WBK)
tahun 2018 tentang strategi nasi- han korupsi di pemerintahan. dan wilayah birokrasi bersih dan
onal pencegahan korupsi, maka Melalui pembangunan zona melayani (WBBM),
tiga sektor prioritas itu harus integritas menuju wilayah bebas “Pemko sangat mendukung
diperhatikan oleh pemerintah dari korupsi dan wilayah birokra- langkah konkret tersebut, ter-
daerah,” ucapnya, Jumat (14/2). si bersih melayani, dapat menjadi lebih hal itu bersinergi dan se-
Sejauh ini lanjut dia, Pemer- salah satu acuan bagi setiap in- laras dengan Peraturan Men-
intah Kota (Pemko) Palangka stansi serta pemangku kebijakan teri Pendayagunaan Aparatur
Raya terus berupaya maksimal dalam bertindak guna mewujud- Negara dan Reformasi Birokrasi Foto : PPost/Ferry
menjalankan tiga sektor prioritas kan pembangunan berkualitas nomor 52 Tahun 2014 Tentang
Bentuk Tim Penagih Pajak dan Retribusi
dalam hal pencegahan korupsi dan masyarakat yang sejahtera. Pedoman Pembangunan WBK

PALANGKA RAYA, PPOST asli daerah (PAD) yang sudah maupun sektor retribusi. Penanganan Tunggakan Pajak
BANGUN Pemerintah Kota (Pemko) ditetapkan bisa tercapai. “Maka itu, melalui tim ini dan Retribusi Daerah.
ROHANI - Palangka Raya melalui Badan Tim tersebut kata dia, akan adalah sebagai langkah untuk “Targetnya semua pelaku
Wali Kota Pengelola Pajak dan Retribusi rutin melaksanakan tugas me- memastikan wajib pajak taat usaha wajib membayar pa-
Palangka Daerah (BPPRD) kota setempat, mantau serta menagih pem- lakukan pembayaran. Kalau jak sesuai potensi yang
Raya Fairid membentuk tim yang bertugas bayaran pajak. Dimana akan ada mereka telat atau menunggak dimilikinya,”terangnya.
Naparin saat mendatangi para pelaku usaha 3 sampai 4 tim yang diturunkan membayar pajak, maka didaftar Secara berkala tambah Aratuni,
saat meng- yang menunggak membayar pajak. ke lapangan. potensi PAD akan menjadi piu- tim akan memantau, jika wajib
hadiri bimb-
ingan rohani Ada tiga tim yang dibentuk. “Sasaran tim ini adalah para tang dan ini akan menjadi beban pajak telah melampaui batas pem-
dan mental Setiap hari mereka mendatangi pengelola usaha swasta seperti BPPRD,” tukasnya lagi bayaran sekitar satu sampai dua
ASN ling- wajib pajak yang memiliki piu- perhotelan dan rumah makan Disisi lain lanjut, Aratuni, bulan, maka petugas langsung
kup Pemko tang pajak. Sasarannya khusus berskala besar. Upaya ini di- dibentuknya tim penagih ini turun ke lokasi untuk memastikan
Palangka pelaku usaha yang memiliki jalankan, sebagai bentuk kerja dari sisi wajib pajak juga ber- pembayaran dilaksanakan.
Raya. tunggakan besar. keras kami mencapai target manfaat, karena bisa mengin- “Langkah ini juga efektif
Kepala BPPRD Kota Palangka PAD,”tegasnya, Jumat (14/2). gatkan semua pihak untuk taat mengurangi resiko kerugian
Raya, Aratuni Djaban membena- Sejatinya lanjut Aratuni, pem- membayar tepat waktu. daerah. Pokoknya kalau sudah
rkan hal tersebut. Menurutnya ko melalui BPPRD terus berupa- Tim yang dibentuk itu sendiri, telat satu bulan apalagi dua
Foto : PPost/Ist tim penagih ini juga sebagai ya memaksimalkan pendapatan imbuh dia, diketuai oleh Dortan bulan, petugas langsung turun,”
solusi agar target pendapatan PAD. Baik melalui sektor pajak Marpaung, Kepala Sub Bidang pungkasnya. (fys/P5)

DPRD KOTAWARINGIN BARAT

Empat Raperda Menyesuaikan

Peraturan Pemerintah Pusat

PANGKALAN BUN, PPOST daerah juga harus melaksanakan busi Pengujian Kendaraan Bermo-
Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin ketentuan tersebut. tor dan Raperda Penyelenggaraan
Sistem Pemerintah Berbasis Elek-
Selain itu empat Raperda itu
Anggota DPRD Kobar Barat (Kobar), Mulyadin menyampai- untuk mendukung kebutuhan dan tronik.
Mulyadin kan disepakatinya empat Raperda kemajuan daerah dan untuk kepent- Terkait pembangunan RSUD atau
mengikuti atau menyesuaikan keten- ingan masyarakat. perubahan atas RSUD Sultan Iman-
Ke empat Rapenda itu yakni Rap-
tuan peraturan pemerintah pusat. erda Pembentukan RSUD, Raperda uddin Pangkalan Bun yakni adanya
perubahan tarif kesehatan.
Seperti Raperda pencabutan tempat izin Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun “Karena adanya perubahan kelas,
usaha sudah ada petunjuk atau aturan lebih 2012 tentang Izin Tempat Usaha. yang awalnya kelas C mengalami
tinggi dari presiden dan kemudian ditinda- Raperda Perubahan atas Perda peningkatan menjadi B,” ucapnya.
klanjuti peraturan Mendagri, sehingga di Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retri- (bn/P3)

DPRD KATINGAN

Perhatikan Infrastruktur Sanaman Mantikei

KASONGAN, PPOST jalan dari Desa Dehes hingga
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupat- Tumbang Atei. Karena jalan
tersebut sudah rusak terutama
en Katingan, Muhammad Efendi meminta kepada pemerintah di sekitaran Desa Kamanto dan PARIPURNA
-- Ketua DPRD
daerah melalui instansi teknis terkait untuk memperhatikan Desa Kuluk Habuhus, serta pem- Katingan Marwan
infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Sanaman Mantikei. buatan Box atau Jembatan Mini Susanto didam-
agar aliran air di sungai tidak pingi dua wakilnya
Politikus Partai Demokrat itu pelajar ke SMPN 1 Sanaman menggenang di jalan jika musim Nanang Suriansyah
berharap kepada Dinas Pekerjaan Mantikei sangat licin dan tidak hujan tiba. dan Fahrul Razi saat
Umum (PU) setempat untuk layak untuk dilalui,” ungkap “Diharapkan juga untuk in- memimpin rapat
meningkatkan beberapa ruas Muhammad Efendi di Kasonga, stansi terkait agar segera mem- paripurna di Gedung
infrastruktur jalan, di antaranya kemarin. bangun Jembatan Sungai Patenei DPRD setempat,
peningkatan dan pengaspalan Kemudian, lanjut Efendi, perlu Hai, dikarenakan jalan tersebut baru-baru ini.
jalan menuju SMP Negeri 1 Sana- dilakukan peningkatan jalan di akses satu-satunya menuju Desa
man Mantikei di Desa Tumbang perumahan guru sekitar kawasan Tumbang Atei dari Desa Tum- Foto : PPost/Hairul Saleh
Kaman. SMPN 1 Sanaman Mantikei. bang Manggu,” demikian legisla-
“Jika turun hujan maka kon- Selanjutnya yang tidak kalah tor asal daerah pemilihan III ini.
struksi jalan yang digunakan pentingnya yaitu peningkatan (rul/P3)