Page 16 - SKH Palangka Post Edisi 19 Februari 2020

RABU, 19 FEBRUARI 2020 16

PPI Katingan Kuala

PARIPURNA- Belum Berfungsi
Juru bicara
Fraksi Gabun-
gan DPRD
Kalteng, Tomy PALANGKA RAYA, PPOST
Irawan Diran, Keberadaan Pelabuhan Pele-
menyerahkan langan Ikan (PPI) di Kecamatan
pandangan Katingan Kuala , Kabupaten
fraksi kepada Katingan, selama tujuh tahun
pimpinan rapat belum difungsikan.
paripurna de-
wan, yakni Wakil PPI yang dibangun dari dana
Ketua DPRD APBN itu sebelumnya dikelola
Kalteng, Abdul Pemerintah Kabupaten (pemkab)
Razak, disaksi- Katingan.
kan Sekda Fah- Namun, kini telah diserah-
rizal Fitri pada kan ke Pemerintah Provinsi
rapat paripurna Kalimantan Tengah (Kalteng)
dewan, Selasa melalui Dinas Perikanan dan
(18/2). Kelautan. “Berdasarkan perte-
muan dengan tokoh masyarakat
dan pejabat di Katingan meminta
Foto: PPost/Arianata
PPI itu bisa segera difungsikan
oleh dinas terkait,” kata legisla- Natalia
Berharap Semua Desa melaporkan hasil reses daerah dengan murah.
tor DPRD Kalteng, Natalia, saat
“Dengan adanya PPI secara
pemilihan Kalteng I meliputi
otomatis mendongkrak pereko-
kota Palangka Raya, Katingan
dan Gunung Mas
nomian masyarakat setempat.
Tentu akan banyak pedagang
Reses diikuti Duwel Rawing,
Teraliri Listrik Natalia, Lohing Simon, Fari- yang membeli ikan hasil tang-
kapan nelayan dan menjualnya
dawaty Darland Atjeh, Andina
Narang, Siti Nafsiah, Kuwu Se-
kembali ke masyarakat,” jelas-
nilawati, Sriosako, Evi Kahayanti
nya, kemarin.
Natalia juga meminta Pemkab
dan Sengon.
Dijelaskan Natalia, keberadaan
PPI menjadi tempat sentral per- Katingan memiliki program
kewirausahaan. Diantaranya
ekonomian masyarakat setempat. program pelatihan ketrampilan
PALANGKA RAYA, PPOST mengatakan, pemerataan dis- baik terhadap raperda rencana Hal ini penting untuk disink- PPI menjadi tempat pertemuan yang berguna sebagai peningaka-
Ketua Fraksi Gabungan PAN, PKS, PPP, Perindo, Hanura tribusi bahan bakar gas, minyak umum energi daerah (RUED) ronisasikan sebelum ditetapkan antara nelayan dan pedagang . tan kualitas sumber daya manu-
dan lain-lain di Kalteng juga
sebagai sebuah produk hukum
Provinsi Kalimantan Tengah
(FGP4H) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kali- belum merata, sehingga ter- dalam rangka mengatur sum- yang mengikat. Sebagaimana Hasil ikan tangkapan nelayan sia (SDM). Terutama, dalam hal
mengelola hasil pertanian dan
bisa dijual di PPI. Pedagang pun
mantan Tengah (Kalteng), Tomy Irawan Diran mengatakan, jadi selisih harga yang sangat berdaya energi yang akan dija- amanat Undang-Undang No- bisa mendapatkan harga ikan perikanan. (bi/P4)
hingga saat ini belum semua daerah teraliri listrik. siknifi kan. dikan acuan dalam pengelolaan mor 30 tahun 2007 tentang
Hal itu berdampak pada se- dan kebijakan energi di daerah. energi.
Kondisi demikian jelas mem- melalui instansi terkait agar ke makin tingginya biaya yang har- Menurut Tomy, RUED men- Selanjutnya Peraturan Pemer- Tata Batas
butuhkan kerja keras bersama depan semua desa teraliri listrik,” us dikeluarkan oleh masyarakat jadi kunci penting dalam penge- intah Nomor 79 Tahun 2014 ten-
agar seluruh wilayah di Kalteng ucap legislator PAN Kalteng ini terutama di daerah luar kota. lolaan energi. Sebab itu, penyu- tang kebijakan energi nasional.
dapat merasakan adanya aliran pada rapat paripurna peman- Karena itu, fraksi Gabungan sunannya harus benar-benar Kemudian, Peraturan Presiden Lamandau-Sukamara
listrik, terutama listrik masuk dangan umum fraksi gabungan menyarankan agar tata kelola cermat dan akurat, sehingga Nomor 1 tahun 2014 tentang
desa. terhadap rancangan peraturan distribusi dan penentuan harga hasilnya bisa menggambarkan pedoman penyusunan RUEN.
“Contohnya di wilayah Ka- daerah (raperda) rencana umum diawasi dengan baik dan dinas kondisi sebenarnya. Lalu, yang terbaru Peraturan Belum Tuntas
bupaten Gunung Mas, hingga energi daerah dan pengelolaan terkait wajib memberikan sanksi Materi RUED-P harus sesuai Presiden Nomor 22 tahun 2017
kini wilayah tersebut masih barang milik daerah di gedung tegas kepada para spekulan dengan rencana umum en- tentang RUEN.
kekurangan listrik. Kami fraksi dewan, Selasa (18/2). yang mengambil keuntungan ergi negara (REUN) dan sesuai “Fraksi Gabungan menyam-
Gabungan berharap agar hal ini Wakil rakyat asal pemilihan di atas kesulitan warga. pula dengan rencana umum but baik diajukannya raperda PALANGKA RAYA, PPOST fakta dejure atau peraturan hu-
mendapat perhatian pemerin- Kalteng V meliputi Kabupaten Kemudian, lanjut Tomy, frak- energi daerah kabupaten/kota mengenai RUED-P,” kata Tomy. Legislator DPRD Kalimantan kum semata, tapi juga memper-
tah daerah dan adanya upaya Kapuas dan Pulang Pisau ini si Gabungan juga menyambut (RUED-K). (art/P4) Tengah (Kalteng), Sugiyarto timbangkan kenyataan di lapan-
mengatakan, persoalan tata ba- gan,” kata Sugiyarto, kemarin.
Selain tata batas antar Laman-
Energi dan Aset Perlu Diperhatikan tas antar kabupaten dan antar dau dan Sukamar, lanjut Sugiy-
provinsi menjadi pekerjaan
arto, ada juga permintaan untuk
rumah yang harus segera dis-
elesaikan. menyelesaikan tata batas antara
PALANGKA RAYA, PPOST bidang energi, terutama bagi tah provinsi bersama kabupaten/ aspek yang harus diperhatikan rumah, harus dibuatkan serti- Salah satu temuan reses Kalteng dengan Provinsi Kali-
Fraksi Partai Demokrasi masyarakat di pedesaan mau- kota se-Kalteng perlu duduk pemerintah setelah adanya pen- fi kat hak milik dan tanda kepe- dari daerah pemilihan (dapil) mantan Barat (Kalbar) pada tiga
Indonesia Perjuangan DPRD pun pelosok masih kesulitan bersama untuk menyusun dan galihan sejumlah kewenangan milikan, sehingga , pemerintah Kalteng III meliputi Kabupaten titik perbatasan wilayah Laman-
Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapatkan pasokan listrik mengatur harga eceran tertinggi dari pemerintah kabupaten dan harus punya kebijakan untuk Kotawaringin Barat (Kobar), dau dan Kabupaten Ketapang.
mendukung langkah pemerin- serta bahan bakar minyak untuk (HET) BBM. Sebab, harga BBM kota kepada pemerintah provin- mengamankan asetnya,” kata Sukamara dan Lamandau, yakni “Apabila masalah ini dibiar-
tah provinsi yang mengajukan kendaraan,” kata perwakilan yang dijual di luar stasiun pengi- si. Sebut saja pengalihan sektor Irawati. persoalan tata batas itu. kan berlarut dikuatirkan ada
dua rancangan peraturan daerah Fraksi PDIP DPRD Kalteng, sian bahan bakar umum (SPBU) kehutanan, pertambangan, dan Fraksi PDIP DPRD Kalteng Permintaan Pemerintah Kabu- potensi berkurangnya luas
(raperda), yakni tentang rencana Irawati, saat rapat paripurna jauh lebih mahal dan berbeda- sektor pendidikan khususnya pun mengharapkan pemerintah paten (Pemkab) Lamandau agar lahan Kalteng hampir 50.000
umum energi daerah dan ten- ke-10 Masa Sidang I di Palangka beda di tiap daerah. SMA sederajat. daerah mempunyai kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) hektar,” jelas.
tang pengelolaan barang milik Raya, Selasa (18/2). “Jadi perlu adanya pen- Pemerintah harus melakukan yang kuat dalam hal pengelo- Kalteng dapat memfasilitasi Karena itu, sambung Sugiy-
daerah. Hasil pantauan serta infor- gaturan yang berimbang soal pendataan aset daerah pada laan aset daerah. Tidak hanya penyelesaian tata batas dengan arto, dalam laporan hasil re-
Kedua raperda tersebut men- masi yang diterima kalangan HET BBM ini. Ya, tujuannya agar bidang yang dialihkan tersebut. bagaimana mengamankan agar Kabupaten Sukamara. ses dituliskan, adanya posko
jadi landasan untuk menyele- Fraksi PDIP, keterbatasan pa- harga jual eceran di pedesaan Sebab tidak menutup kemung- tidak hilang, namun hal terse- Pasalnya, antar batas dua ka- gabungan di perbatasan guna
saikan berbagai permasala- sokan listrik dan BBM di pede- dan pinggiran sama dengan kinan terdapat aset yang dibawa but menghindari aset tersebut bupaten hasil pemekaran dari mencegah hal-hal yang tidak
han berkaitan dengan energi saan tidak hanya menyulitkan daerah lainnya. Dengan itu, oleh pejabat yang telah dimu- diserobot oknum tidak bertang- Kobar itu belum selesai sampai diinginkan. Posko gabungan itu
dan aset yang sampai sekarang masyarakat untuk mendapat- masyarakat tidak akan terbebani tasi ataupun pensiun. Maka dari gung jawab. sekarang. Pemprov diminta juga untuk menjaga keamanan
ini masih terjadi di sejumlah kannya, tapi juga harganya dengan harga BBM mahal,” kata itu, perlu segera ada kebijakan “Kebijakan tentang bagaimana agar dalam penyelesaian tata guna mengantisipasi jalan ma-
wilayah di provinsi ini. menjadi tidak terkendali atau dia. penertiban guna menghindari aset-asetnya tetap aman dan ter- batas mempertimbangkan fakta suk ke luarnya perdagangan
“Pemerintah di Kalteng ma- lebih mahal dibandingkan di Sementara untuk pengelolaan hilangnya aset daerah tersebut. data dengan baik wajib dipunyai riil di lapangan atau de facto bebas, terutama obat-obatan
sih harus memperkuat pem- perkotaan. aset daerah, Anggota Komisi I Khusus untuk barang tidak Pemda. Jadi semua lini ini harus di- dan kearifan lokal. terlarang melalui perbatasan.
bangunan dan pemerataan di Irawati mengatakan pemerin- ini menyebutkan bahwa banyak bergerak berupa tanah dan perhatikan,” jelas Irawati. (ant/P4) “Bukan hanya berdasarkan (bi/P5)
ALAT KELENGKAPAN

DPRD KALTENG

Pimpinan Badan Anggaran Ketua Badan Musyawarah

Wiyatno Wiyatno

Wakil Pimpinan Wakil Ketua

Abdul Razak, Jimmy Carter, Abdul Razak, Jimmy Carter,
Faridawaty Darland Atjeh Faridawati Darland Atjeh.

Anggota Anggota

Freddy Ering, Artaban, Duel Rawing, Andina T Narang, Mariyani Sabran,

Jubair Arifi n, Lohing Simon, Ina Prayawati, Yulilis, Irawati, Ferry Khaidir, Maruadi,
Siti Nafsiah, Sarwani, Srineni, Sriosako, Sinar Kamala, Muhajirin, Siswandi, Toga H. N,
Heri Santoso, Yeni Maria, Bryan, Hendry, Niksen, Achmad Rasyid, Sugiyarto, Rusita Irma,

Kuwu Senilawati, Jainudin Karim, Anday- Evi Kahayanti, Rizki Amalia Darwan Ali,
ani, Purman Jaya, Fajar, Tomy Diran, Sengkon, Sudarsono dan Achmad Amur.

Sirajul Rahman dan Natalia.