Page 10 - Laporan Semester I Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Pencatatan

Sesuai amanat PP No. 14 Tahun 2021, LPJK melakukan penyelenggaraan
sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan Masyarakat
Jasa Konstruksi, salah satunya merupakan pencatatan melalui Sistem Informasi
Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT) terhadap:

1. Penilai Ahli;

2. Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Tenaga Kerja Konstruksi;
3. Pengalaman Badan Usaha Jasa Konstruksi dan pengalaman profesional
Tenaga Kerja Konstruksi;
4. LSP yang dibentuk oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja di bidang

konstruksi dan Asosiasi Profesi terakreditasi; dan
5. LSBU yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha terakreditasi.

Akreditasi Asosiasi Jasa Konstruksi

LPJK berperan sebagai penyelenggara sebagian kewenangan pemerintah pusat
yang mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi sesuai ketentuan pada PP
No. 14 Tahun 2021. Penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintah pusat

tersebut salah satunya, yaitu Akreditasi bagi Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi
Profesi serta Akreditasi bagi Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi.
Akreditasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk

menentukan kelayakan asosiasi. Akreditasi ini dilaksanakan untuk:

Menentukan Menjamin Menjamin Kelayakan
Kelayakan Asosiasi Asosiasi untuk dapat
berdasarkan Kelayakan Asosiasi mengusulkan
dalam mendirikan
Persyaratan yang LSP dan LSBU anggotanya sebagai
telah ditetapkan pengurus LPJK

Status akreditasi ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan diselenggarakan setiap
4 (empat) bulan dalam 1 (satu) tahun. Sehingga direncanakan selama tahun

2023, akreditasi dilaksanakan dalam tiga batch.

L A P O R A N S E M E S T E R I L P J K 2 0 2 3 0 4